Otsus : Komitmen Jokowi Menyejahterakan Rakyat Papua

Oleh : Rebecca Marian

Kecintaan Presiden Jokowi terhadap Papua sepertinya tak perlu diragukan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah terus melaksanakan berbagai pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Selain itu Jokowi merupakan satu-satunya Presiden yang kerap mengunjungi Papua karena ingin tahu betul permasalahan yang ada di Lapangan.

Dalam kesempatan kunjungan ke Papua, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, mengakui bahwa perkembangan di Papua sangat luar biasa. Setelah melihat Timika, Wamena, Sentani, dan Jayapura, perkembangannya juga sangat menggembirakan.

Di provinsi ini Fadel menilai, banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pariwisata, perikanan dan peternakan.

Komitmen dalam menyejahterakan Papua juga terbukti akan adanya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Di mana penerapan otsus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain.

Sebab, dalam otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat-pun terlibat langsung mengawasi.

Menurut Ketua Pemuda LIRA Papua, Steve R Mara, kalau ada kekurangan atau penolakan merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut merupakan bagian kritik agar Otsus lebih baik.

Hal tersebut semata perbedaan perspektif di mana pemerintah pusat berpikir bahwa Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sementara pihak lain melihat belum optimal. Padahal, dana besar sudah digulirkan.

Albert Ali Kabiay selaku Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua menambahkan, Otsus hadir untuk menjawab permasalahan di Papua. Sebagi antitesis di mana ketika orde baru semua sentralistik. Juga mendorong perkembangan sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi Papua.

Albert menilai, dengan kewenangan besar, sudah seharusnya menjadi pijakan bagi orang asli Papua untuk mensejahterakan daerah dan masyarakat.

Selain itu, Albert juga mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana otsus. Selain itu juga adanya perbaikan dari sisi distribusi anggaran Otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda.

Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia (IPM) Papua masih cukup tertinggal, meski demikian angka IPM di Papua tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian untuk tetap bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir.

Tokoh pemuda Papua, Izak R Hikoyabi menuturkan, kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dinilai membawa harapan dan kemajuan Papua. Pasalnya, pemerintah pusat dinilai telah banyak memberikan perhaitan positif bagi bumi cenderawasih.

Izak juga menilai, ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua. Salah satunya, keleluasaan dalam mengelola anggaran dana otonomi khusus (otsus) bagi pemerintah Papua.

Dirinya mengungkapkan, bahwa langkah yang diambil oleh presiden Jokowi merupakan langkah yang efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif.

Menurut Izak, Integrasi nasional dan NKRI harga mati merupakan pondasi yang dibangun atas dasar kesejahteraan, keadilan di atas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.
Sejumlah langkah strategis tersebut telah membuktikan adanya perubahan bagi Papua, seperti infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.

Perlu diketahui, bahwa pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah untuk wilayah Indonesia Timur, terutama pembangunan infrastruktur mulai jalan tol, bandara dan Pelabuhan serta daerah-daerah wisata.

Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa Otsus Papua, terutama penyaluran dana otsus akan dilanjutkan melalui pengajuan revisi UU Otsus Papua yang kini masuk dalam Prolegnas DPR periode 2019-2024.

Melalui revisi tersebut diharapkan beragam masalah yang bersumber dari lemahnya regulasi otsus dan aturan turunannya dapat diperbaiki sehingga otsus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan beragam penyimpangan yang terjadi sebelumnya dapat dihindari.

Oleh karena itu momentum revisi UU Otsus Papua haruslah menjadi sarana untuk merevitalisasi pelaksanaan otsus Papua agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Kebijakan Otsus Papua memang sudah sepantasnya dilanjutkan, karena kebijakan tersebut telah membuktikan bahwa provinsi Papua dapat mengakselerasi pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta