• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Optimalisasi Kekayaan Negara oleh Danantara Dorong Pertumbuhan Fiskal Berkelanjutan

Optimalisasi Kekayaan Negara oleh Danantara Dorong Pertumbuhan Fiskal Berkelanjutan

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 16 November 2025

Optimalisasi Kekayaan Negara oleh Danantara Dorong Pertumbuhan Fiskal Berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, memperkuat fondasi fiskal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan Danantara menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan aset negara.

 

“Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

 

Kehadiran Danantara diharapkan dapat mengonsolidasikan aset-aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal agar dikelola secara produktif dan berkontribusi langsung terhadap pendapatan negara. Langkah ini juga diharapkan memperkuat struktur fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang, serta menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

 

Menurut laporan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), percepatan realisasi investasi publik melalui Danantara dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae juga menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah dalam pembentukan lembaga tersebut.

 

“Kami menyambut baik inisiatif pemerintah untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan,” ujar Diana.

 

Danantara akan memfokuskan pengelolaan investasinya pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, manufaktur, dan infrastruktur nasional. Hanya aset negara yang belum termanfaatkan secara optimal (idle assets) yang akan dialihkan untuk dikelola oleh Danantara agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memperkuat kapasitas fiskal negara.

 

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan aset negara oleh Danantara akan dilaksanakan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

 

“Pengelolaan Danantara akan dilakukan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintahan yang bersih dan pemanfaatan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat,” Ujar Menteri PANRB, Rini Widyantini

 

Direktur Eksekutif Danantara, Rosan Roeslani, optimistis bahwa lembaga ini dapat berkontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Dengan kondisi saat ini kita bisa lima persen, kalau kita dorong, saya percaya diri enam hingga tujuh persen itu tidak sulit,” ungkapnya.

 

Dalam tiga bulan pertama operasionalnya, Danantara menargetkan untuk menyalurkan investasi sebesar USD 10 miliar, dengan orientasi pada proyek-proyek berkelanjutan dan kerja sama global yang memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan ekonomi internasional.

 

Pembentukan Danantara menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi pengelolaan kekayaan negara menuju model yang lebih profesional dan produktif. Melalui langkah ini, aset negara tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi juga menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pertumbuhan fiskal berkelanjutan.

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.