MUBES IKMS VI Tetapkan Tarmizi dan Afriansyah Pimpin IKMS Daerah Bali 5 Tahun ke Depan

Bulek aia dek pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakat itulah yang terjadi dalam perhelatan Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Minang Saiyo Daerah Bali ( IKMS ) yang ke VI tgl 4 Januari 2026.

Yang di laksanakan di Gedung Serbaguna IKMS Jalan Gunung Lebah 25 Denpasar Bali.

Secara aklamasi Pasangan Tarmizi dan Afriansyah diusung untuk memimpin IKMS 5 Tahun ke Depan.

Kedewasaan para calon saat pemilihan menunjukkan sikap sikap negarawanan yang patut diacungkan jempol, legowo, merangkul dan sudi dirangkul menunjukkan bahwasannya IKMS itu hanya ada satu yaitu satu yaitu keluarga besar IKMS Daerah Bali.

Mubes VI dilaksanakan sebagai amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sekaligus menjadi ruang evaluasi atas perjalanan organisasi. Dalam forum tersebut, IKMS menegaskan kembali pijakan ideologisnya pada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah— Dimana Bumi Di Pijak Disitu Langit di Junjung

sebuah kerangka nilai yang selama ini menjadi penopang identitas Minangkabau di tanah rantau.

Sebagai Payung Bagi Warga minang perantau di Bali,

IKMS telah membuktikan bahwa persaudaraan , persatuan dan kesatuan adalah di atas segala galanya diatas kepentingan Pribadi dan Golongan.

Suasana Mubes berlangsung tertib dan penuh nuansa kekeluargaan. Pengurus, perwakilan nagari, tokoh adat, hingga anggota muda terlibat dalam diskusi yang setara. Setiap pendapat disampaikan dengan etika adat, mencerminkan semangat duduak samo randah, tagak samo tinggi, sebuah etos yang kian langka dalam praktik organisasi modern.

Konsensus yang mengerucut pada pasangan Tarmizi–Afriansyah diterima secara aklamasi. Keputusan itu dibaca sebagai mandat moral bagi kepemimpinan baru untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan pada nilai adat dan tuntutan organisasi perantau yang adaptif terhadap perubahan sosial di Bali.

Ke depan, kepemimpinan IKMS Bali dihadapkan pada tantangan memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas peran sosial dan budaya di ruang publik. Di tengah dinamika perantauan, IKMS dituntut tidak hanya menjadi simpul identitas Minangkabau, tetapi juga aktor sosial yang berkontribusi nyata bagi masyarakat Bali.

Dengan berakhirnya Mubes VI, IKMS Daerah Bali memasuki fase baru. Musyawarah tidak sekadar menutup satu periode kepengurusan, tetapi menandai kesinambungan nilai: menjaga adat sebagai fondasi, merawat persatuan sebagai kekuatan, dan menjadikan pengabdian sebagai tujuan bersama.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025