JAKARTA, KataIndonesia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan klarifikasi terkait simpang siurnya pemberitaan yang berkembang ditengah masyarakat pasca putusan lembaga itu atas uji materi terhadap pasal kesusilaan di KUHP. MK menampir rumor yang menyebut lembaganya melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

“Tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT, apalagi dikatakan melegalkannya,” demikian lansir juru bicara MK dalam siaran pers yang diterima, Senin (18/12/2017).

Putusan yang dimaksud adalah berkenaan dengan permohonan perluasan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Pemohon meminta MK memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Advertisement

“Sesungguhnya seluruh hakim konstitusi mempunyai concern yang sama terhadap fenomena yang dipaparkan pemohon. Hanya saja, lima hakim berpendapat substansi permohonan yang dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar,” ujarnya.

“Baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya, sehingga hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah “criminal policy” yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden),” sambungnya.

Dalam putusannya MK pun menyarankan pada pemohon agar melakukan perbaikan kepada pembentuk UU untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang kesusilaan tersebut.

“Karena kami concern terhadap fenomena sosial yang dikemukakan pemohon, MK pun sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk UU.”

MK menegaskan, tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut istilah LGBT, apalagi dikatakan melegalkannya.

“Demikian siaran pers ini dibuat agar masyarakat menjadi maklum dan tidak terprovokasi oleh isu-isu atau pernyataan yang telah keluar dari substansi putusan,” tandas MK.

Info Lomba Terbaru