Mewaspadai Campur Tangan Asing Terkait Masalah Papua

Oleh: Abie

Sudah menjadi rahasia umum jika kepentingan asing turut campur dalam berbagai konflik di Papa, tidak terkecuali dukungan terhadap kelompok separatis. Masyarakat dan Pemerintah diminta untuk terus bersinergi agar dapat menjaga kedaulatan NKRI di Papua.

Hingga saat ini kontak senjata masih terjadi di Papua, seperti yang dilaporkan CNN Indonesia, Baku tembak terus terjadi antara aparat TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pada Jumat, 21 Mei 2021, satu orang dari teroris KKB tewas saat kontak senjata terjadi di Kampung Makki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Satu KKB yang tewas merupakan anggota dari KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Meski begitu, belum ada yang bisa merinci kronologis bentrokan tersebut, termasuk dari Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suristiawa dan Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudusy yang baru hanya bisa membenarkan kejadian tersebut.

Penyerangan yang dilakukan KKB Papua beberapa waktu belakangan diduga karena perpanjangan kebijakan Otsus Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh POLRI melalui Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops), Inspektur Jenderal (Irjen) Imam Sugianto. kelompok separatis pejuang kemerdekaan Papua itu mulai terusik dengan kebijakan Otsus pemerintah.

“Kemarin memang ada peningkatan eskalasi kejadian, karena ini kan memang mendekati kepada diberlakukannya Otsus,” ucap Imam
Imam menuturkan bahwa KKB menolak keras Otsus dikarenakan KKB tidak ingin mengikut kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya terkait pembangunan di wilayah Papua saat ini.

Hal itu kemudian, lanjut Imam, membuat KKB mulai melakukan gerakan-gerakan yang tak terduga di beberapa wilayah yang tak terpantau aparat.

“Mereka (KKB) sekarang kalau ada Otsus kan, pola-pola penyaluran dana otsus itu akan dibuat supaya bagaimana tepat sasaran dengan pembangunan masyarakat di Papua sana. Itu mereka terusik,” terang Imam.

Pernyataan tersebut sangat berdasar, karena sejak 2020 isu perpanjangan Otsus bergulir, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua.

Dalam pemberitaan media ABC, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Isu perpanjangan Otsus ini telah membuat rishi ULMWP, karena tujuannya untuk kemerdekaan Papua akan semakin sulit tercapai. Melalui perpanjangan Otsus, Papua akan semakin diperhatikan oleh Pemerintah RI sebagai bagian dari NKRI. Berbagai cara pun dilakukan agar perpanjangan Otsus tidak terealisasi hingga KKB kembali berulah.

Gerakan United Liberation Movement for West Papua dinilai tidak murni untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan hasil konspirasi dengan politisi dari negara lain, yakni Vanuatu. Perlu diketahui, pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sendiri dilakukan di Vanuatu.pada 7 Desember 2014.

Saat itu, sejumlah orang kelompok separatis dari Papua Barat melakukan pertemuan di Vanuatu. Dalam pertemuan ini, mereka membentuk gerakan kemerdekaan dengan badan baru yang disebut United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Meski badan baru, orang-orangnya tak jauh beda dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL), dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP). Mereka berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang lebih suka memakai nama Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Pola gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) banyak menghasut masyarakat melalui aksi unjuk rasa, menyebarkan hoax kabar bohong. Bahan-bahan hasutan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kemudian dipakai melakukan manuver politik ke dunia internasional dengan dukungan politis Vanuatu di PBB.

Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, persoalan Papua sering dibawa ke PBB oleh diplomat Vanuatu dengan berdasarkan kabar bohong soal pelanggaran HAM di Papua.
Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini