• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Merajut Masa Depan Bangsa, Program Prioritas Prabowo-Gibran Bersinergi dengan Fondasi Presiden Jokowi

Merajut Masa Depan Bangsa, Program Prioritas Prabowo-Gibran Bersinergi dengan Fondasi Presiden Jokowi

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 29 September 2024

Merajut Masa Depan Bangsa, Program Prioritas Prabowo-Gibran Bersinergi dengan Fondasi Presiden Jokowi

Oleh: Ardiansyah Gunawan

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah mempersiapkan sejumlah program prioritas yang akan bersinergi dengan fondasi kuat yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu program utama yang menjadi sorotan ialah alokasi Rp 71 triliun dari Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk mendukung makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Program ini sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi yang telah mengarahkan pemerintahan untuk memastikan tidak ada celah atau kesenjangan dalam transisi kebijakan antara dua pemerintahan tersebut.

Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih, mengusung visi besar bagi Indonesia yang lebih maju. Sosok perwira tinggi militer Indonesia tersebut ingin memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan makan bergizi gratis.

Pemerintah telah memastikan bahwa rancangan anggaran yang disusun oleh Presiden Joko Widodo tidak bertentangan dengan program-program prioritas yang telah disiapkan oleh Presiden Terpilih Prabowo. Integrasi antara program makan bergizi gratis dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya menunjukkan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan dalam kebijakan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2025 dirancang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang telah digagas menuju Indonesia Maju 2045. Menurutnya, APBN merupakan instrumen vital untuk menjaga stabilitas negara dan perekonomian dalam jangka panjang.

Menteri Keuangan tersebut menilai bahwa harmonisasi antara kebijakan pemerintah Presiden Jokowi dan program Prabowo merupakan wujud nyata dari kepedulian bersama terhadap keberlanjutan bangsa.

RAPBN 2025 dianggap mampu mengakomodasi segala kebutuhan anggaran, baik untuk program lama maupun inisiatif baru yang dipersiapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Komitmen ini diperlukan agar target jangka panjang seperti Indonesia Maju dapat tercapai sesuai harapan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan anggota Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung penuh program presiden terpilih. Pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta tersebut menegaskan pentingnya transisi pemerintahan yang mulus dan lancar dari dirinya ke Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi menekankan bahwa segala bentuk regulasi atau kebijakan jika diperlukan untuk menunjang program prioritas Prabowo harus segera ditangani oleh kabinet. Transisi pemerintahan yang efisien diyakini akan mempercepat realisasi program-program strategis, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan di desa-desa. Dukungan dari pemerintah saat ini menjadi faktor penting agar tidak terjadi keterlambatan dalam implementasi program yang sangat diharapkan masyarakat tersebut.

Di sisi lain, Rico Novianto, Direktur Pusat Riset Kebijakan Publik dari Institut for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kepemimpinan yang lama dengan yang baru.

Menurutnya, kebijakan yang diusung oleh Presiden Jokowi untuk mengakomodasi program-program Prabowo Subianto di RAPBN 2025 merupakan langkah yang patut diapresiasi. Dukungan ini menunjukkan adanya tradisi politik yang sehat di mana pemimpin terdahulu memberikan ruang bagi penerusnya untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik.

Rico Novianto menilai bahwa sinergi seperti ini akan memperkuat landasan menuju Indonesia yang lebih maju. Kesinambungan kebijakan di antara dua pemerintahan itu akan membuat berbagai program penting dapat segera diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu pilar utama dalam strategi Prabowo-Gibran untuk mengatasi permasalahan stunting dan malnutrisi yang masih mengancam sebagian masyarakat Indonesia.

Alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut akan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bumi Cenderawasih yang dikenal sebagai wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari RAPBN 2025, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, terutama di daerah-daerah tertinggal yang sering mengalami kekurangan akses pangan bergizi.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi program kedua yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer dengan menyediakan pemeriksaan rutin yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi antara inisiatif ini dengan program Kartu Indonesia Sehat yang telah berjalan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara, baik di perkotaan maupun di desa terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa harus terbebani oleh biaya.

Renovasi sekolah dengan alokasi anggaran Rp 20,3 triliun juga menjadi perhatian utama dalam program prioritas pemerintahan baru. Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk membangun generasi masa depan yang berkualitas.

Sebanyak 17.000 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Tanah Papua, akan direnovasi untuk memperbaiki kondisi ruang kelas, meubelair, dan fasilitas pendukung lainnya. Program renovasi tersebut diharapkan dapat memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi para siswa.

Sinergi antara program-program prioritas Prabowo Subianto dan fondasi kebijakan yang telah dibangun Presiden Joko Widodo mencerminkan komitmen bersama untuk merajut masa depan bangsa. Kerjasama yang kuat antara kedua pemimpin tersebut akan menciptakan landasan yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing di kancah internasional.

*) Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.