Menilik Upaya Melemahkan KPU

Oleh : Dodik Prasetyo (Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia)

Belum lama ini aksi masa yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) di depan kantor KPU yang juga diikuti senior PAN Amien Rais, dinilai mengandung unsur upaya untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam aksi itu, massa menuntut supaya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu dengan bersih dan tidak disertai dengan tindakan curang.

“Itu logika yang dibangun untuk mendelegitimasi posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut Saya ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU,” ujar Adi Prayitno.
Pihaknya menilai, pola – pola membangun opini pemilu curang berulang seperti 2014 lalu.

Para kandidat lupa bahwa yang masyarakat butuhkan adalah gagasan, visi dan program untuk membangun bangsa. Kalau ada pihak yang terus bermain dengan isu kecurangan, maka akan berpotensi mengganggu jalannya pemilu.

Menurut Adi, di era demokrasi dengan serba keterbukaan informasi, KPU justru satu – satunya lembaga yang mestinya dipercaya untuk menyelenggarakan pemilihan.

“Saya kira cukup berlebihan kalau ada upaya untuk mengaudit IT KPU, sedangkan penghitungan suara di Indonesia masih secara manual.” Ujar Adi.

Tenaga Ahli Bidang Hukum Kedeputian V kantor Staf Presiden, Ratna Dasahasta menanggapi permintaan Amien Rais melakukan audit sistem teknologi informasi (IT) yang digunakan KPU.

Ratna mengatakan, bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan audit terhadap lembaga negara.
“Ada mekanisme yang telah ditetapkan peraturan perundangan untuk melakukan audit. Baik itu audit IT maupun audit keuangan,” Ujar Ratna dalam keterangannya.

Ratna mengatakan, audit apapun tentu harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki sertifikasi dan ditunjuk oleh KPU.

Ratna juga menambahkan, apabila Amien Rais mengancam jika ada kecurangan, maka pasangan calon nomor dua. Prabowo – Sandi akan mundur dari Pemilu

“Ini yang disebut seperti melempar bumerang,” ujar Ratna.

Adi juga heran dengan usulan agar kotak suara disimpan di Markas Koramil. Ia menilai usul itu justru melanggar aturan apabila diwujudkan. Dia menyampaikan, di setiap TPS ada banyak saksi dari kendidat dan partai politik. Merekalah yang akan mengawasi jalannya pemilihan. Tak hanya itu, proses pemilihan hingga penghitungan juga diawasi lembaga independen.

“Rasanya tidak baik kalau terlalu berprasangka akan terjadi kecurangan dalam pemilu 2019. Alhasil, nanti siapapun yang menang akan dicurangi hasil pemilihan yang curang. Ini tidak bagus untuk demokrasi. Saya kira tidak ada juga indikasi KPU curang,” Ujarnya.

Amien Rais juga turut hadir dalam unjuk rasa yang dilakukan FUI di depan kantor KPU. Dirinya juga berorasi dan mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan untuk menuntut KPU jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pasalnya menurut Amien, saat ini ada sinyalemen tindak kecurangan Pemilu yang dilakukan sejumlah pihak.

Di tengah – tengah orasi Amien memanjatkan doa yang ditujukan kepada KPU. Amien mendoakan agar KPU mendapat hidayah dalam menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil.

“Kalau KPU jujur, bagus kita doakan semoga mendapatkan hidayah, rahmat dan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Tetapi, kalau KPU sampai curang kita doakan KPU laknat, hidupnya sengsara dunia dan akhirat saya kira itu,” pungkasnya.

Arief Budiman selaku Ketua KPU juga pernah menjelaskan, jelang penyelenggaraan pemilu, begitu banyak hoax yang muncul.

Hoax tersebut bukan hanya menyerang KPU secara institusi, tetapi juga mengganggu tahapan pemilu, bahkan menyerang pribadi penyelenggara pemilu.

Upaya pendelegitimasian itu juga terjadi pada penggorengan isu terkait penyelenggaraan debat calon presiden dan calon wakil presiden.

Misalnya, mengenai batalnya sosialisasi visi – misi pasangan capres – cawapres. Menurut Arief, kebijakan pembatalan sosialisasi visi – misi dan pemberian kisi – kisi tersebut diputuskan melalui rapat persiapan debat yang digelar beberapa kali antara KPU dan tim kampanye kedua pasangan calon. Keputusan tersebut berdasar pada kesepakatan seluruh puhak pada pertemuan tersebut.

Terkait ancaman KPU akan dibubarkan bila tidak bersikap netral, Wahyu menyebut soal netralitas merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Bukan hanya segelintir orang. Karena itu KPU akan membuktikan bahwa mereka akan bekerja secara independen tanpa bisa di interupsi pihak manapun.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakatan bahwa KPU akan membuktikan bahwa pihaknya akan bekerja secara independen, bekerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan, terkait dengan pembubaran atau tidak, menurutnya jelas ada mekanisme hukum.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto mengatakan bahwa upaya sistematis mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuannya agar masyarakat tidak percaya dengan lembaga penyelenggara pemilu itu. Upaya mendelegitimasi atau minimal menjelek – jelekkan KPU sebetulnya pernah terjadi beberapa tahun yang lalu.

Moeldoko mencontohkan salah satu kubu pasangan nomor 02 itu menyebut KPU condong ke salah satu kubu calon presiden. Selain itu, kubu Prabowo – Sandiaga juga melancarkan serangan lewat tudingan adanya KTP ganda, dan surat suara yang telah tercoblos.

Presiden Joko Widodo juga telah meminta aparat penegak hukum menindak pihak – pihak yang diduga ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia menuturkan telah memerintahkan Kepala Kepolisian Jendral Tito Karnavian dan seluruh jajarannya agar bersikap tegas. Jokowi juga berujar bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara Pemilu, karena itu semua pihak harus mendukungnya.