• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Mengapresiasi Langkah Konkret BIN Satukan Anak Muda Lewat Program AMN

Mengapresiasi Langkah Konkret BIN Satukan Anak Muda Lewat Program AMN

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 24 August 2024

Mengapresiasi Langkah Konkret BIN Satukan Anak Muda Lewat Program AMN

Oleh: Nicholas Tatu

Berbagai pihak mengapresiasi inisiatif Badan Intelijen Negara (BIN) dalam upaya untuk mempersatukan para anak muda bangsa dari berbagai macam latar belakang yang saling berbeda lewat program Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN).

Keberadaan gedung AMN sendiri merupakan salah satu program strategis unggulan dari pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui inisiasi BIN yang di dalamnya memungkinkan seluruh generasi muda penerus bangsa bisa bersatu.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting dan sangat bangsa Indonesia butuhkan, karena negeri ini memang terdiri dari bermacam suku, agama, adat, bahasa dan budaya serta latar belakang yang saling berbeda. Sehingga membutuhkan sarana untuk mampu saling mempersatukan para anak mudanya. Oleh karena itu, BIN kemudian menginisiasi AMN.

Memang pembangunan AMN sendiri merupakan inisiasi dari lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan dengan turut melibatkan berbagai kementerian dan pihak pemerintah daerah (pemda) terkait.

Sebelumnya, AMN telah berdiri dengan sangat megah dan berhasil menyediakan beragam fasilitas memadai, lengkap dan modern kepada anak muda di Kota Pahlawan Surabaya. Lantaran masyarakat menilai bahwa program unggulan strategis itu mendatangkan banyak dampak positif, maka dukungan terus mengalir untuk keberkanjutannya.

Sehingga, pemerintah melalui BIN terus melakukan keberlanjutan akan pelaksanaan AMN hingga di berbagai wilayah menyebar di seluruh Indonesia, yang mana kali ini tengah berproses di Manado.

Kemudian nantinya, AMN akan terus Badan Intelijen Negara inisiasi di banyak daerah seperti Makassar, Yogyakarta, Jakarta dan Malang. Menurut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara (BPPW Sulut), Nurdiana Habibie bahwa pembangunan gedung tersebut merupakan sebuah program bersama dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait lainnya.

Untuk lahan pada pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado sendiri, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat mempersiapkannya berlokasi di Desa Sea II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Pembangunan AMN merupakan upaya dari BIN untuk bisa mempersatukan para mahasiswa dari berbagai macam latar belakang, seperti saling berbeda suku bangsa, bahasa, kebudayaan hingga agama. Mereka semua berasal dari seluruh pelosok Indonesia dengan bersifat multi perguruan tinggi.

Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan secara langsung mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk menjadi katalisator dalam pembangunan AMN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 tentang AMN sebagai dasar pembangunannya.

Awal mula terwujudnya gedung tersebut karena sebagai upaya konkret dari pemerintah dalam menyerap seluruh aspirasi masyarakat, yakni kala itu terdapat sebanyak 50 tokoh masyarakat dari Papua yang menginginkan supaya ada suatu wadah atau media yang memungkinkan persatuan antar suku bangsa di seluruh wilayah Tanah Air ini.

Untuk itu, kemudian pemerintah langsung menyanggupi dan memberikan respon yang sangat positif, berlanjut dengan eksekusi dengan perencanaan sangat matang melalui inisiasi BIN dengan juga merangkul sejumlah kementerian dan instansi lain terkait untuk kelancaran dan kesuksesan realisasi program unggulan strategis itu.

Bukan hanya sekedar merupakan sebuah bangunan asrama atau hunian yang mampu mempersatukan para anak bangsa dari berbagai macam latar belakang dan golongan saja, melainkan AMN juga menjadi pusat bagi lahirnya calon pemimpin masa depan bangsa.

Pasalnya, para pemuda yang tergabung ke dalam program tersebut mendapatkan banyak sekali bentuk pelatihan, binaan, bimbingan, pendidikan hingga gemblengan yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang sehingga semakin meningkatkan daya saingnya.

Para anak muda itu juga ke depannya akan tumbuh menjadi sosok individu dengan rasa kebangsaan yang sangat kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memiliki kesetiaan luar biasa pada falsafah negara Pancasila dan juga konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak sekali program pembinaan yang BIN lakukan melalui AMN kepada para anak muda itu yang menjadi wadah serta cerminan nyata dari betapa indahnya penerapan kebhinnekaan karena memungkinkan mereka yang saling beragam perbedaan itu hidup rukun saling berdampingan bersama.

Sementara itu, akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Purnawan Basundoro menilai bahwa seluruh elemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk semakin memperkuat kebhinnekaan di Indonesia.

Merawat kebhinekaan serta perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat dan bersifat niscaya ini tentu harus dengan cara terus mempersiapkan mentalitas bangsa, khususnya anak muda agar mereka memiliki nilai kebhinekaan dan terus merawatnya dengan banyak membuka ruang pertemuan terbuka antar berbagai latar belakang golongan sebagaimana upaya BIN dalam menginisiasi AMN.

Oleh karenanya, inisiasi BIN untuk menyatukan seluruh anak bangsa dari berbagai macam latar belakang dan golongan yang saling berbeda agar mereka terus merawat persatuan dan kesatuan NKRI adalah melalui program unggulan strategis AMN patut mendapat apresiasi tinggi.

)* Penulis adalah Mahasiswa Manado Tinggal di Medan

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.