Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis, Kepala Negara telah berhasil menciptakan iklim demokrasi yang lebih inklusif, di mana partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan semakin kuat dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Sejak awal masa jabatannya, Presiden RI ketujuh itu menunjukkan komitmen besar untuk memperkuat demokrasi dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, hingga generasi muda dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini membuktikan bahwa pria kelahiran Kota Surakarta tersebut memprioritaskan partisipasi masyarakat sebagai kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.
Presiden Jokowi juga memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi yang penting. Kebebasan pers semakin terjamin, dan berbagai media, baik cetak maupun digital, diberi kebebasan untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah.
Kepala Negara yang menjabat sejak tahun 2014 itu secara konsisten menegaskan bahwa kritik yang membangun menjadi landasan penting dalam memperbaiki kinerja pemerintahan. Langkah ini berhasil menciptakan suasana politik yang lebih terbuka, di mana masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut.
Di era kepemimpinan pria kelahiran tahun 1961 tersebut, penguatan demokrasi digital juga menjadi sorotan. Teknologi digital dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi publik, terutama di kalangan generasi muda.
Melalui platform online, masyarakat dapat menyampaikan pandangan, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan publik secara lebih mudah dan cepat. Hal ini mendorong keterlibatan lebih luas dan menciptakan demokrasi yang lebih inklusif di era digital.
Selain itu, Presiden RI ketujuh tersebut juga secara konsisten mendorong pelaksanaan pemilu yang transparan dan adil. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil menyelenggarakan dua pemilihan presiden dan berbagai pemilihan kepala daerah dengan aman dan tertib.
Hal ini membuktikan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia semakin matang dan dapat dijadikan contoh di tingkat global. Pemilu yang berjalan dengan lancar menjadi indikator penting bahwa demokrasi di Indonesia berkembang dengan sehat di bawah kepemimpinan Jokowi.
Dalam hal keterwakilan politik, Presiden Jokowi juga berperan penting dalam memperkuat partisipasi kelompok-kelompok minoritas dan perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif yang didorong oleh pemerintah membuka jalan bagi lebih banyak keterwakilan perempuan dan kelompok marginal dalam jabatan strategis, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas demokrasi, tetapi juga menunjukkan komitmen Jokowi terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.
Kepala Negara juga berhasil menciptakan stabilitas politik di tengah pluralitas bangsa yang kompleks. Di saat Indonesia menghadapi tantangan polarisasi politik, sosok pemimpin bangsa pertama yang sebelumnya merupakan seorang kepala daerah dan bukan berasal dari elit politik atau militer itu memilih pendekatan dialogis dan inklusif untuk meredakan ketegangan.
Pemerintahannya berfokus pada penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika politik yang terjadi.
Di sisi lain, pria kelahiran tanggal 21 Juni itu berhasil menjaga keseimbangan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Meskipun fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, Presiden Joko Widodo tidak mengabaikan pentingnya kebebasan politik.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy terus berupaya pula untuk mengakomodasi peranan penting dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menentukan jalannya demokrasi di Indonesia.
Peran serta ormas yang memang memiliki basis besar, jelas berpotensi tinggi untuk semakin mewujudkan demokrasi yang inklusif dan lebih efektif. Karena mereka membantu mengembangkan pola pikir yang inklusif kepada masyarakat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menilai bahwa demokrasi berhasil ketika memiliki sifat yang inklusif dan semua orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada proses tersebut.
Seluruh unsur pemangku kepentingan harus turut berperan serta, untuk dapat memberikan perspektif mereka, sehingga terwujud secara komprehensif dan demokrasi yang inklusif pun terwujud.
Semenjak di era kepemimpinan Presiden Jokowi, dirinya memastikan bahwa pembangunan yang berlangsung tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan, di mana masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi jalannya pembangunan.
Dalam 10 tahun terakhir, kepemimpinan Presiden Jokowi terbukti melahirkan iklim demokrasi yang semakin inklusif dan dinamis. Partisipasi masyarakat yang meningkat, kebebasan pers yang terjamin, dan komitmen terhadap pluralisme menjadi indikator kuat bahwa demokrasi Indonesia terus tumbuh di bawah kepemimpinannya.
Presiden RI ketujuh itu telah berhasil menjaga keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi, menciptakan suasana politik yang terbuka dan partisipatif. Keberhasilan ini memberikan fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk terus maju sebagai negara demokratis yang berkeadilan dan berdaya saing di kancah global.
*) Kontributor Persada Institute
