• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Capaian Ekonomi Era Presiden Jokowi di Tengah Ketidakpastian Global

Mengapresiasi Capaian Ekonomi Era Presiden Jokowi di Tengah Ketidakpastian Global

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 28 September 2024

Mengapresiasi Capaian Ekonomi Era Presiden Jokowi di Tengah Ketidakpastian Global

Oleh : Herman Wijaya

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketahanan dan keberhasilan yang cukup signifikan dalam pembangunan ekonomi.

Sejak dilantik pada tahun 2014, Presiden Jokowi telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat sektor-sektor strategis. Meskipun berbagai tantangan, hasil positif mulai terlihat, menandakan bahwa Indonesia mampu beradaptasi dengan kondisi global yang fluktuatif.

Salah satu fokus utama dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran yang dialokasikan secara signifikan, berbagai proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara telah dibangun di berbagai daerah. Proyek tersebut tidak hanya mempercepat konektivitas antarwilayah tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing.
Pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa telah mengurangi waktu tempuh dan biaya logistik, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sektor perdagangan. Investasi infrastruktur ini juga memberi dampak positif bagi sektor pariwisata, yang menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia. Dalam kondisi global yang tidak menentu, peningkatan infrastruktur ini menjadi aset strategis yang memberikan daya saing lebih bagi Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan di era kepemimpian Presiden Jokowi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan pada periode tingginya ketidakpastian global. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 tercatat 5,11 persen secara year on year (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy). Perry juga menuturkan investasi tumbuh baik, terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur.
Presiden Jokowi menyadari bahwa ketergantungan terhadap komoditas seperti minyak dan gas bumi dapat menjadi risiko di tengah fluktuasi harga global. Oleh karena itu, pemerintah telah mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri kreatif, pertanian, dan teknologi. Program seperti “Making Indonesia 4.0” bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi. Dengan diversifikasi ini, Indonesia berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian pasar global. Sektor teknologi, khususnya, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan munculnya startup-startup lokal yang mendapatkan perhatian internasional. Hal ini tidak hanya membantu menciptakan lapangan kerja tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global.
Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, upaya untuk menarik investasi asing juga ditingkatkan. Melalui reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Beberapa kebijakan, seperti paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan secara berkala, bertujuan untuk memberikan insentif bagi investor. Hasilnya, aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia menunjukkan tren yang positif, bahkan dalam situasi global yang tidak stabil. Misalnya, sektor manufaktur dan infrastruktur menjadi tujuan utama bagi investor asing. Peningkatan investasi ini tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat basis industri nasional dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada tiga aspek yang cukup jadi perhatian dalam 10 tahun terakhir disamping besaran pertumbuhan ekonomi. Yakni, upaya peningkatan infrastruktur, kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia di era Presiden Jokowi. Dengan fokus yang seimbang antara infrastruktur dan pengembangan manusia, Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan dan menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Keberhasilan di satu aspek akan mendukung keberhasilan di aspek lainnya, menciptakan sinergi yang dapat mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, berbagai program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Sembako telah diluncurkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pangan bagi masyarakat kurang mampu. Program-program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan pemerataan kesejahteraan.
Dalam situasi ketidakpastian global, ketahanan ekonomi menjadi kunci. Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun dihadapkan pada tantangan seperti pandemi COVID-19 dan krisis energi global. Dengan memfokuskan pada penguatan ekonomi domestik, Presiden Jokowi berhasil menciptakan daya tahan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai guncangan eksternal.
Pembangunan ekonomi di era Presiden Jokowi telah menunjukkan hasil yang positif meskipun di tengah ketidakpastian global. Fokus pada pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi asing, dan program sosial untuk kesejahteraan rakyat menjadi pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan langkah-langkah yang strategis dan adaptif, Indonesia berpotensi untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat global, menjadikan negara ini sebagai salah satu pemain kunci dalam perekonomian dunia di masa depan. Kemudian di era yang penuh tantangan ini, ketahanan dan keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi tanda bahwa Indonesia mampu bertahan dan tumbuh meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

)* Penulis adalah kontributor JurnalRedaksi.com

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.