Mencurigai Agenda Politis Aksi 212 di KPK

Oleh: Ahmad Faisal

Getolnya FPI dan kawan-kawannya menyoroti KPK dinilai sejumlah pihak salah sasaran. Pasalnya, Ormas yang sering melakukan demo-demo terkait agama tersebut tak pernah sekalipun bersinggungan dengan hal ini. Publik pun curiga bahwa Aksi 212 sarat kepentingan politik tertentu, terlebih aksi tersebut hanya memanfaatkan momentum 21 Februari 2020.

Ramai kabar reuni 212 bakal digelar di KPK. Hal ini mencuat setelah ormas Islami ini menyoroti kasus korupsi. Padahal sebelumnya, mereka dianggap cuek saat orang-orang tengah ramai membahas KPK. Oleh karena itu sejumlah pihak merasa aneh. Ormas yang digawangi FPI ini terlihat ingin moncer. Kemungkinan, menjelang Pilkada 2020 mereka hendak mencari panggung sendiri, mungkin.
Seperti yang sudah-sudah, mereka selalu mencari kandidat untuk diusung, dan dibonceng implikasinya ialah mendapat kursi kepemerintahan. Bukan 212 jika tak mampu menyedot perhatian publik. Ormas yang populer saat memutihkan kota Jakarta ini seringkali membuat gebrakan terkait langkah-langkah yang mereka lakukan.

Keanehan ini juga diungkapkan oleh Muhammad Isnur, selaku Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Lembaga yang getol menyuarakan pemberantasan korupsi inipun mengaku heran atas rencana demonstrasi ini.
Isnur berkata demikian karena menurutnya, organisasi yang menuntut pemidanaan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena kasus penistaan agama ini dinilai tak pernah memberi respons apa pun kala komisi antirasuah sedang mengalami krisis melalui revisi UU KPK beserta pemilihan komisioner yang bermasalah.

Isnur menyatakan jika demikian masyarakat wajar untuk curiga bahwa demonstrasi ini hanya merupakan sebuah manuver politik. Mengingat sebelumnya mereka acuh tak acuh terkait isu korupsi.
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, beserta Persaudaraan Alumni (PA) 212 dikabarkan akan menggelar aksi menuntut pemberantasan korupsi pada 21 Februari 2020 mendatang. Aksi ini rencananya bakal dipusatkan di depan Gedung MPR/DPR, kota Jakarta.
Sekretaris Umum FPI Munarman menuturkan bahwa pihak aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum menunjukkan sikap yang serius dalam merampungkan kasus korupsi yang diduga telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Aksi diberi nama, Seruan Antikorupsi 21 Februari sekaligus ajakan tangkap para koruptor.

Munarman menyebut sejumlah kasus dugaan korupsi yang perlu diusut tuntas ialah dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang mana melibatkan mantan caleg PDI-P Harun Masiku. Yang kedua dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang telah menjerat Honggo Wendratno dan merugikan negara dengan nominal Rp36 triliun. Kemudian kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir memberikan kerugian hingga Rp13,7 triliun beserta dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri) yang ditaksir memberikan kerugian hingga Rp10 triliun.
Pihaknya menyatakan FPI menyerukan kepada seluruh elemen rakyat Indonesia agar terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang telah menyengsarakan rakyat.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Front Pembela Islam (FPI) yang akan menggelar demonstrasi terkait dugaan korupsi eks caleg PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, pada 21 Februari tahun 2020 mendatang.
Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya sangat serius dalam upaya menangani kasus Harun Masiku. Ia meyakini penyidik bekerja sesuai mekanisme hukum, dan bukan atas permintaan pihak tertentu.
Dirinya menambahkan bahwa penyidik tengah merampungkan berkas perkara para tersangka kasus tersebut. Bagi Harun Masiku yang kini masih berstatus buron, ia mengklaim KPK akan terus mencari. Ali juga menuturkan KPK terbuka terhadap setiap laporan masyarakat terkait keberadaan Harun.

Terlepas dari apa tujuan Reuni 212 ini, kok cari perhatiannya dinilai kebangetan. Saat pihak lain tengah ramai memreteli KPK, mereka masih ada di dalam gua dan tak tampak memberikan responnya. Lalu kenapa sekarang mereka vokal menyuarakannya, apalagi hendak menyatroni gedung DPR/MPR segala. Namun sudah benar jika upaya pengusutan terkait koruptor ini bukan merupakan permintaan semata, tetapi sudah kewajiban aparatur negara. Sehingga, FPI dkk ini tentunya tak usah sok-sokan meneriakkan atensi mereka. Terlebih jika aksi ini hanya salah satu manuver politik mereka. Meski, negara welcome atas rencana aksi ini, perlu diketahui pula apa modus mereka.