• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Masyarakat Perlu Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024

Masyarakat Perlu Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 8 October 2024

Masyarakat Perlu Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024

Oleh : Evi Savitri

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi perhatian utama. Karena bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu turut serta dalam menjaga stabilitas daerah selama tahapan Pilkada berlangsung.

Menjaga kamtibmas bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi peran penting masyarakat juga dapat memastikan Pilkada berjalan dengan aman, lancar, dan damai serta menghindari terjadinya gangguan keamanan yang bisa mencederai proses demokrasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Besar, Sofian SH mengatakan seluruh elemen masyarakat diminta untuk bersama-sama menjaga keamanan jelang pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas dapat dimulai dari hal hal kecil. Misalnya, menjaga komunikasi yang baik dengan tetangga, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya, serta menjauhkan diri dari tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
Dalam era digital seperti sekarang, penyebaran informasi bohong (hoaks) sangat mudah terjadi, dan hal ini kerap kali menimbulkan kegaduhan yang berujung pada konflik. Oleh karena itu, masyarakat harus semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan bahwa berita yang diterima bersumber dari sumber yang terpercaya.
Selain itu, aparat keamanan Polri dan TNI hingga Badan Intelijen Negara (BIN) juga telah menyiapkan langkah langkah preventif untuk menjaga keamanan selama Pilkada Serentak 2024 berlangsung. Masyarakat perlu mendukung upaya tersebut dengan tidak hanya patuh pada aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman. Kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan ini akan membentuk sinergi yang kuat dalam mencegah terjadinya gangguan yang bisa merusak suasana demokrasi yang damai.
Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Serdan Bedagai, H. Parlindungan Pane mengatakan pentingnya koordinasi antar instansi dan elemen masyarakat untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif selama masa kampanye hingga pelaksanaan Pilkada November 2024 mendatang. Koordinasi yang kuat antara instansi pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Hal ini dilakukan agar proses demokrasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang dapat memicu konflik atau gangguan keamanan. Pihaknya juga mengingatkan bahwa kolaborasi ini diperlukan untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini dan mencegah situasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Dengan adanya sinergi yang baik, potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan dan diatasi dengan cepat
Pemilu merupakan proses penting dalam kehidupan berdemokrasi, di mana suara rakyat menjadi landasan utama dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam proses tersebut, masyarakat sebagai pemilih harus berfokus pada pemilihan yang sesuai dengan hati nurani, bukan karena tekanan, provokasi, atau janji janji yang tidak realistis. Masyarakat yang menjaga kamtibmas juga akan memberikan contoh yang baik bagi generasi muda, bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi.
Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pekalongan, KH Muslikh Khudlori, menegaskan dukungan penuh PCNU kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pilkada 2024 merupakan kesempatan bagi warga NU untuk mengedepankan nilai-nilai demokrasi sejati dan menghormati perbedaan pandangan politik di kalangan masyarakat.
Kiai Muslikh mengimbau masyarakat untuk menghormati hasil Pilkada dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih dapat melindungi seluruh warga. Penting untuk menjaga hak masyarakat dalam memilih pemimpin secara adil dan bebas sesuai peraturan yang berlaku demi menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama tahapan Pilkada berlangsung.
Dalam hal ini, pendidikan politik yang santun dan bertanggung jawab sangat diperlukan. Masyarakat perlu memahami bahwa Pilkada bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun daerah yang lebih baik. Dengan pemahaman yang baik mengenai pentingnya kamtibmas, masyarakat akan terhindar dari sikap apatis dan justru menjadi agen perdamaian yang aktif di lingkungannya.
Tak kalah penting, masyarakat juga harus waspada terhadap praktik politik uang yang kerap kali menjadi pemicu konflik. Politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merusak integritas pemilihan itu sendiri. Menjaga kamtibmas berarti turut serta menolak segala bentuk praktik politik yang tidak sehat ini. Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kamtibmas tentu akan menjauhkan diri dari godaan politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, serta rekam jejak yang jelas.
Dengan menjaga kamtibmas, masyarakat secara tidak langsung turut menjaga marwah demokrasi itu sendiri. Pilkada Serentak 2024 harus menjadi momen di mana seluruh elemen masyarakat bersatu padu menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan damai. Hanya dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, proses Pilkada dapat berlangsung dengan lancar tanpa gangguan berarti.

)* Penulis merupakan kontributor JurnalRedaksi.com

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.