Masyarakat Papua Menolak HUT OPM

Oleh : Rebecca Marian

Isu perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) mulai mengemuka jelang 1 Desember. Kendati demikian, isu tersebut hanya dianggap oleh segelitinr kecil masyarat di Papua karena mayoritas warga Papua menolak keberadaan kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka hanyalah segelintir orang yang mengaku Papua, namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau orang yang berkepentingan asing, dan menuntut pisah dari NKRI.

Perayaan hari ulangtahun OPM pun mendapatkan penolakan dari masyarakat Papua, salah satunya dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Yapen, Mika Runaweri, pihaknya telah memastikan bahwa di wilayahnya tidak ada perayaan HUT OPM yang dilaksanakan pada 1 Desember.
Dirinya bahkan menyebutkan bahwa di Yapen, tidak mengenal perayaan tersebtu. KNPI Yapen memastikan pihaknya akan menolak apabila ada ajakan untuk merayakan 1 Desember.
Mika juga menuturkan bahwa pemuda dan masyarakat di Kepulauan Yapen sudah hidup dengan nyaman dan damai. Sebagai warga negara yang baik. Sepatutnya dapat menciptakan situasi yang baik sehingga tak ada kegiatan yang meresahkan masyarakat umum.

Menurut mika, sebagai orang asli Papua haruslah terlibat dalam pembagunan di dalam Bingkai NKRI. Tentu saja hal ini sejalan dengan kalimat yang sering dilontarkan oleh Ir Soekarno, dimana dalam beberapa pidatonya Bung Karno sering mengatakan Saudara-saudaraku dari sabang sampai merauke.
Pembuka pidato tersebut tentu menjadi bukti otentik bahwa Papua merupakan wilayah dari Indonesia yang harus dipertahankan untuk tetap menjadi bagian dari NKRI.

Mika berpendapat, saat ini tidak perlu membuat hal yang tidak penting, yang harus dilakukan saat ini adalah membina pemuda sebagai generasi penerus bangsa agar kelak menjadi anak Papua yang berprestasi dan dapat dibanggakan oleh masyarakat luas.
KNPI kepulauan Yapen juga mengajak masyarakat, khususnya orang asli Papua untuk tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas, apalagi yang dapat memicu konflik dan berseberangan dengan ideologi negara.

Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya konflik pada awal Desember 2019 nanti, Polresta Jayapura Kota telah memetakan tiga daerah rawan gangguan keamanan pada 1 Desember yang biasa dikenal dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Kasubbag Humas Polres Jayapura Kota, Iptu Jahja Rumra menuturkan bahwa ketiga daerah tersebut adalah Distrik Heram, Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara.

Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Tim Unit Kecil Lengkap (UKL) akan secara intens menggalakkan patroli guna menciptakan kondisi yang melibatkan seluruh fungsi.
Tak hanya itu saja, agar pengamanan lebih optimal, Polresta Jayapura Kota juga melakukan penggalangan tokoh masyarakat atau kelompok berseberangan melalui fungsi Binmas.

Sementara itu, Polda Papua juga turut mengantisipasi kemananan jelang 1 Desember nanti. Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengatakan ada informasi yang diterimanya terkait sejumlah kelompok yang akan merayakan 1 Desember dengan doa bersama.
Paulus mengatakan, ada aturan yang harus dipenuhi dalam menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk dalam berdoa bersama. Apabila tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka pihaknya akan membubarkannya.

Masyarakat Papua secara umum harus tetap waspada. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengklaim jelang 1 Desember, banyak oknum yang memiliki kepentingan tertentu.
Tentunya pemerintah akan tetap melarang adanya aksi unjuk rasa yang bisa saja berakibat anarkis. Hery menambahkan selama ini isu separatis tidak lepas dari permainan provokator untuk membuat gesekan horizontal dan vertikal.

Gerakan OPM juga patut diwaspadai, karena mereka tidak segan untuk menyandera masyarakat bahwa aparat kepolisian. Seperti yang terjadi pada 12 Agustus 2019 lalu, penyanderaan terhadap Briptu Heidar yang berujung pada tewasnya aparat kepolisian yang sedang berjaga tersebut adalah karena ulah kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh salah satu jenderal senior OPM, yakni Goliat Tabuni.
Goliat sendiri bukanlah tokoh baru dalam konflik Papua. Ia sudah terkenal kerap melakukan serangan terhadap aparat dan sering mengintimidasi warga untuk mendukung gerakan OPM.

Tak menutup kemungkinan OPM beserta dengan organisasi sayapnya akan membuat percikan huru-hara dalam peringatan ulang tahunnya. Seperti provokasi di media sosial misalnya.
Oleh karena itu, kita tetap harus bersatu menjaga tanah air dan tidak takut terhadap siapapun yang hendak mencabik-cabik persatuan bangsa Indonesia. Karena Menjaga Papua adalah Menjaga Indonesia.