Oleh : Asep Maulana (Pengamat Sosial Politik)
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi – Ma’ruf merupakan acara puncak dari rangkaian Pemilu 2019. Kendati demikian, masih terdapat segelintir orang yang tidak menerima hasil Pemilu 2019 sehingga berencana mengganggu proses itu. Menyikapi hal tersebut, elemen masyarakat menyatakan kesediaannya untuk ikut mengawal dan menyukseskan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi, sampai mereka mencoba menghasut dan menunggangi aksi yang mengkritisi RUU KUHP untuk menyuarakan tagar #TurunkanJokowi.
Menanggapi hal tersebut, Aksi kawal pelantikan Jokowi – Ma’ruf Amin yang digelar oleh Gerakan Peduli Bangsa di Taman Aspirasi, mengungkit perihal kerusuhan di kawasan Gedung DPR yang terjadi beberapa hari lalu.
Koordinator lapangan aksi Ronald Mulia Sitorus mengatakan aksi kerusuhan di depan Gedung DPR merupakan hasil hasutan oknum yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi – Ma’ruf.
Pihaknya mengatakan, ada sekelompok orang yang juga membangkang dan anti NKRI, Kaum radikalis yang secara terang – terangan berupaya untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa Jabatan 2019-2024.
Ronaldo menuturkan upaya menggagalkan pelantikan dimulai dari kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, kemudian berlanjut pada kerusuhan di Papua, hingga sejumlah unjuk rasa mahasiswa yang berujung kerusuhan di beberapa daerah.
Ia juga mengatakan bahwa mahasiswa tidak mungkin membawa panah maupun bom molotov. Artinya. Ada kaum radikal dan penyusup.
Ronald melanjutkan aksi hari ini adalah persiapan menuju hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Selain di Jakarta, pihaknya juga mengadakan apel akbar di Bandung, Surabaya dan Sumedang.
Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi sebelum pelantikan dilakukan. Dalam aksi lanjutan nanti akan digelar long march melewati Istana Kepresidenan.
Aksi kawal pelantikan Jokowi di Jakarta, hari ini dimulai sejak pukul 12.00 WIB di Taman Aspirasi tepat di seberang Istana Merdeka. Massa aksi serempak mengenakan baju putih.
Para peserta tampak membawa spanduk bertuliskan ‘kawal Konstitusi Kawal NKRI’. Ada pula spanduk yang bertuliskan ‘Apapun yang terjadi kami bersamamu Pakde’.
Aksi tersebut tentu merupakan bentuk perlawanan terhadap kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan jokowi melalui mekanisme inkonstitusional.
Sementara itu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya menunggu hitungan hari. Pelantikan yang rencananya akan digelar pada 20 Oktober mendatang haruslah dimaknai sebagai sebuah perayaan atas kedaulatan rakyat. Apalagi Jokowi sudah jelas mendapat mandat dari rakyat melalui Pilpres 2019.
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima keputusan bahwa pelantikan bakal tetap digelar pada 20 Oktober mendatang. Selumnya ia juga sempat menyebut bahwa Jokowi memilki keinginan untuk memajukan pelantikan sehari lebih cepat.
Ia juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat lainnya agar berkomitmen untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan jelang acara pelantikan. Tujuannya, demi memastikan agar agenda pelantikan bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Budi juga menilai, adanya pihak-pihak yang berusaha menggagalkan agenda pelantikan adalah mereka yang berusaha ingin menghancurkan demokrasi.
Dalam kesempatan berbeda, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, institusinya siap mendukung kepolisian dalam mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/DPD/MPR RI pada 20 Oktober 2019.
Hadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait dengan jumlah prajurit yang dibutuhkan untuk pengamanan persiapan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden.
Namun, dia mengatakan, TNI tidak akan menurunkan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam proses pengamanan tersebut.
Keamanan menjadi komponen penting dalam keberhasilan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, tanpa adanya alutsista, aparat TNI mencoba mengamankan dengan menggunakan pendekatan soft approach untuk meminimalisir ketegangan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024, Jokowi – Ma’ruf Amin, akan tetap digelar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Ia mengatakan, periode jabatan tersebut tidak boleh maju ataupun mundur dari jadwal yang ditetapkan. Sehingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 akan tetap berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2019.
Kita memilik peran untuk mewujudkan proses demokrasi yang sudah berjalan dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk tidak mencederai proses demokrasi yang telah berjalan. Salah satunya adalah dengan turut serta mensukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dan tidak mudah terhasut oleh berbabagai provokasi yang bertujuan untuk menggagalkan pelantikan.
