Makin Memanas..!!! Gus Ipul Vs Cak Imin Gara-gara ‘Makelar’

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul silang pendapat dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Gus Ipul menyinggung PKB harus kembali ke NU, sedangkan Cak Imin menyindir Gus Ipul sebagai makelar.

Gus Ipul awalnya bicara terkait PKB yang harusnya kembali ke jalan yang benar. Menurutnya, PKB harusnya bersama PBNU menyejukkan suasana.

“Kembalilah ke jalan yang benar yakni jalan yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama. PBNU sudah menerima dan marilah kita sama-sama menghormati hasil pemilu. Kalau PKB mengaku partainya NU, ya mari bersama PBNU menyejukkan suasana,” kata Gus Ipul dalam keterangan yang diterima, Senin (19/2).

Gus Ipul menilai PKB sudah selayaknya segera kembali bersama NU dengan bisa menerima apapun hasil pemilu. Menurutnya, PKB juga bukan pertama kali ini menjadi peserta pemilu, sehingga tahu persis bahwa quick count sangat akurat. Apalagi, katanya, mayoritas lembaga tidak ada satupun yang berbeda tentang prosentase quick count

Mantan Wagub Jawa Timur itu menyarankan PKB melapor jika menemukan masalah dan juga menjaga kesejukan proses demokrasi. Dia juga meminta elite PKB meminta nasihat ke Rais Aam dan Ketum PBNU mengenai langkah perpolitikan ke depan.

“(PKB) Mintalah nasihat kepada Rais Aam dan Ketua Umum (PBNU) bagaimana langkah-langkah PKB ke depan. Kalau menyadari bahwa partai ini didirikan NU, sudah sepantasnya PKB kembali ke NU,” katanya.

Gus Ipul menyebut PBNU tidak pernah memusuhi PKB. Hanya saja, PBNU menyayangkan langkah-langkah politik elite PKB yang tidak pernah mendengarkan apa kata ulama dan kiai.

“PKB salah mengambil jalan sehingga menimbulkan langkah yang membingungkan ulama, kiai, juga membingungkan warga NU. Bisa dilihat hasil pemilu ini. Jadi, segeralah kembali ke pangkuan NU,” ucap Gus Ipul yang juga keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini..

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda 

By 0

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda  Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan.…

All Rights Reserved © 2025