• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Lanjutkan Arah Pembangunan, 4 Program Prioritas Prabowo-Gibran Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Lanjutkan Arah Pembangunan, 4 Program Prioritas Prabowo-Gibran Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 30 September 2024

Lanjutkan Arah Pembangunan, 4 Program Prioritas Prabowo-Gibran Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Oleh: Hendra Pratama

Prabowo Subianto, sosok yang menjadi Presiden terpilih pada pemilihan umum 2024, telah menetapkan empat program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program-program tersebut bukan hanya akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga akan melanjutkan arah pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, transisi kepemimpinan diharapkan berjalan mulus dan memastikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan nasional terus berlanjut.

Program pertama yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah program makan bergizi gratis. Program tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan nutrisi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan para peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada tahap pertama di tahun 2025, program itu diharapkan dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus bangsa. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap kebutuhan gizi yang memadai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa program tersebut merupakan langkah signifikan dalam mengatasi tantangan kesehatan dan gizi di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis itu dengan alokasi anggaran yang tepat.

Selain itu, Sri Mulyani melaporkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan segera memulai program pemeriksaan kesehatan gratis yang ditargetkan untuk 52,2 juta orang. Pemeriksaan ini meliputi tensi, gula darah, dan rontgen untuk mendeteksi penyakit katastropik. Melalui langkah tersebut, pemerintahan baru berupaya mengurangi angka kematian akibat penyakit serius melalui deteksi dini.

Selain fokus pada kesehatan, Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga mengalokasikan anggaran untuk renovasi sekolah. Program itu bertujuan untuk memperbaiki ruang kelas, meubelair, serta fasilitas sanitasi dengan anggaran sebesar Rp 20,3 triliun.

Program renovasi tersebut akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Agama.

Presiden terpilih dari Pemilu 2024, Prabowo percaya bahwa investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dan fasilitas sekolah yang memadai akan mendorong terciptanya generasi muda yang cerdas dan produktif.

Budiman Sudjatmiko, seorang politikus yang juga mendukung visi Presiden terpilih, menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Budiman, Presiden terpilih Prabowo sangat memahami bahwa eksistensi sebuah bangsa sangat bergantung pada kekuatan infrastruktur yang ada.

Infrastruktur yang solid akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan memastikan konektivitas yang merata di seluruh wilayah. Budiman menambahkan bahwa menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi merupakan komitmen yang akan diteruskan oleh Presiden terpilih Prabowo untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Program keempat yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah membangun lumbung pangan nasional di berbagai daerah dan desa. Program tersebut akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

Pembangunan lumbung pangan tersebut akan membantu masyarakat di pedesaan untuk lebih mandiri dalam hal ketersediaan pangan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan begitu, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.

Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo yakin Prabowo Subianto akan melanjutkan program hilirisasi dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah dirintis selama masa jabatannya.

Hilirisasi dan kelanjutan pembangunan IKN termasuk dalam Asta Cita, yang menjadi salah satu dari 17 prioritas program yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Keberlanjutan pembangunan IKN dan hilirisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri dan berdaya saing global.

Keyakinan Presiden Jokowi bahwa Presiden terpilih Prabowo mampu melanjutkan proyek-proyek besar tersebut didasarkan pada kesamaan visi antara kedua pemimpin dalam memajukan Indonesia.

Hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk domestik, sementara pembangunan IKN akan menciptakan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Irwan Fecho menilai bahwa kelanjutan kedua proyek ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan baru dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Dengan empat program prioritas yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis Presiden Jokowi.

Sinergi antara kedua pemimpin tersebut memberikan harapan bahwa kesejahteraan rakyat akan terus meningkat, dan Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Keberlanjutan pembangunan yang direncanakan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi seluruh lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok pedesaan.

*) Peneliti Kebijakan Publik dan Politik – Pusat Studi Politik Rakyat (PSPR)

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.