Kunjungan Paus Fransiskus Perkokoh Pesan Toleransi dan Perdamaian Antar Umat Beragama

Kunjungan Paus Fransiskus Perkokoh Pesan Toleransi dan Perdamaian Antar Umat Beragama

Jakarta – Dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia, Paus Fransiskus akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan berdialog dengan tokoh-tokoh lintas agama nasional, termasuk Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

Nasaruddin mengatakan kunjungan Paus Fransiskus nanti akan menonjolkan bukti nyata dari toleransi yang terbangun antara Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Ia menyatakan bahwa Masjid Istiqlal, yang berdekatan dengan Gereja Katedral Jakarta, merupakan simbol kerukunan yang nyata, yang dihubungkan oleh Terowongan Silaturahmi sebagai simbol kuat toleransi antaragama.

“Istiqlal dan Katedral bukan hanya simbol toleransi antara Islam dan Katolik, tetapi juga bagi semua agama, karena secara reguler, baik di Istiqlal maupun Katedral, sering diadakan dialog antaragama,” ungkap Nasaruddin.

Nasaruddin juga menekankan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan toleransi dan perdamaian antaragama.

“Masjid Istiqlal, sebagai simbol semangat tersebut, selalu berupaya memperlihatkan wajah Islam yang inklusif dan penuh cinta kasih. Melalui kerja sama dan dialog lintas agama, Masjid Istiqlal terus mempromosikan pesan-pesan perdamaian dan persaudaraan,” lanjut Nasaruddin.

Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia dinilai sebagai momen bersejarah bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Nasaruddin menekankan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik dengan menerima tamu dengan hangat dan penuh rasa hormat.

“Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menunjukkan keramahan sejati Indonesia. Mari kita buktikan bahwa orang Indonesia selalu ramah dalam menerima tamu, siapa pun mereka,” kata Nasaruddin.

“Kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia akan menjadi penanda penting bahwa dialog antaragama bukan hanya wacana, tetapi juga praktik nyata di bumi pertiwi,” tutup Nasaruddin.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025