KST Sumber Konflik di Masyarakat, Hambat Kemajuan Pembangunan Papua

KST Sumber Konflik di Masyarakat, Hambat Kemajuan Pembangunan Papua

Oleh : Alvaro Hukubun

Selama ini pemerintah terus membangun Papua agar wilayah tersebut makin maju, dan tidak ada ketimpangan dengan daerah lain di Indonesia bagian barat. Akan tetapi ada salah satu halangan dalam pembangunan yakni keberadaan Kelompok separatis dan teroris (KST). Teror KST makin menjadi-jadi dan mereka menjadi sumber konflik di masyarakat, oleh karena itu harus diberantas.

Eksistensi KST merupakan musuh bersama karena sudah terlalu sering menyakiti masyarakat Papua. Mereka membuat warga sipil sengsara karena menyerang dengan membabi-buta. Tak hanya masyarakat biasa, tetapi aparat juga ditembak. KST wajib diberantas karena juga menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Pemberantasan KST terus dilakukan untuk mengamankan masyarakat. Keselamatan warga diutamakan karena mereka terbukti berkali-kali melakukan penyerangan. Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menyatakan bahwa Januari – Juni 2023, sebanyak 17 orang, tewas akibat serangan KST. Rinciannya 10 warga sipil, 6 personel TNI, dan 1 personel Polri. Adapun korban luka sejumlah 26 warga yang terdiri dari 19 warga sipil, 5 personel TNI, dan 2 personel Polri.

Irjen Mathius melanjutkan, gangguan keamanan oleh KST masih menjadi PR bagi Polda Papua. Banyaknya korban KST membuat Polda Papua harus gerak cepat memaksimalkan upaya penegakan hukum guna mengatasi gangguan keamanan tersebut.

Kekerasan yang dilakukan oleh KST dikecam oleh masyarakat. Hal ini dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan atas nama apa pun. Terlebih, yang menjadi objek pembantaian kebanyakan adalah warga sipil, yang dalam hukum perang (law humaniter) sekali pun, terlarang diserang dan diperangi.

Kemudian, KST juga menghambat kemajuan pembangunan di Papua. Mereka menyabotase pembangunan infrastruktur di Papua, salah satunya dengan meneror pekerja yang sedang menggarap proyek Jalan Trans Papua.

Akhirnya agar proyek cepat selesai, para pekerja dikawal oleh aparat keamanan. Jalan ini memang belum sepenuhnya selesai dan serangan KST menghambat pembangunan infrastruktur penting di Papua.
Padahal Jalan Trans Papua sangat penting bagi mobilitas rakyat Papua, dan harus diselesaikan sampai 100% jadi. Jika ada serangan KST maka pembangunan akan tidak sesuai jadwal dan merugikan, dan dana yang dibutuhkan akan lebih besar lagi. Baik pemerintah maupun rakyat Papua akan sama-sama dirugikan oleh KST.
Sementara itu, Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah menilai rentetan aksi teror oleh kelompok kriminal bersenjata akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Padahal warga perlu melihat bagaimana masa depan pembangunan Papua seperti apa ke depannya.
Syauqillah melanjutkan, kondisi tersebut kian menambah urgensi penanganan masalah KST, terutama di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah demi kesejahteraan Papua. Aksi teror yang dilancarkan oleh KST tidak sejalan dengan kerangka pembangunan Papua yang sejatinya diperuntukkan masyarakat Papua itu sendiri.
Artinya, ketika pembangunan macet, secara jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Misalkan, akses jalan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Setidaknya masyarakat Papua itu, dengan aksi kekerasan yang terjadi di Papua, yang terkena dampak tentunya adalah masyarakat Papua. Rakyat Papua atau siapapun yang ada di Papua itu akan terkena dampak negatifnya.
Sementara itu, sedang diusut dugaan dana Otsus yang dikorupsi oleh mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Kasus Lukas masih dalam proses penyidikan dan belum selesai. Nominal dana Otsus yang dikorupsi juga masih diusut.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah ada lebih dari Rp1.000 Triliun (sejak tahun 2002), tetapi yang disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Papua hanya setengahnya.
Diduga sebagian dana Otsus selain dinikmati oleh Lukas Enembe (untuk keperluan pribadi) juga disalurkan untuk mendukung KST. Kelompok separatis tersebut memanfaatkan aliran dana untuk logistik dan membeli senjata api.
Sementara Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyatakan bahwa kebocoran dana Otsus Papua yang dinikmati oleh KST ini harus dinilai sebagai modus penyalahgunaan anggaran yang justru dinikmati oleh kelompok kriminal yang meresahkan masyarakat dan pemerintah. Ia juga mendukung agar ada pengusutan kasus korupsi dana Otsus.
Kasus penyalahgunaan dana Otsus yang dialirkan ke KST masih terus diusut dan dikumpulkan bukti serta saksinya. Pemerintah tidak tinggal diam, tetapi bekerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri, dan pihak-pihak lain untuk mengetahui berapa nominal dana yang dikorupsi. Rekening-rekeningnya juga wajib diblokir agar tidak disalahgunakan untuk mendukung kegiatan KST.
KST menjadi sumber konflik di masyarakat dan serangan mereka mengakibatkan banyak korban, baik dari sipil maupun aparat keamanan. Mereka menghambat pembangunan Papua karena menyerang ke proyek infrastruktur, padahal sangat berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu rakyat Papua mendukung pemberantasan KST, juga meminta agar kasus korupsi dana Otsus yang aliran uangnya sebagian untuk KST diselesaikan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025