Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor Salah Satu Kunci Suksesnya Pilkada 2024

Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor Salah Satu Kunci Suksesnya Pilkada 2024

Oleh : Dhita Karuniawati

Keberhasilan atau kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak terbatas tanggung jawab penyelenggara Pilkada semata, tapi juga ditentukan peran semua pihak, baik peserta, penyelenggara, pemilih dan stakeholder.

Komunikasi dan koordinasi semua pihak pada lintas sektor menjadi salah satu komponen yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi segala potensi ancaman yang dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada.

Upaya tersebut juga dapat mendukung terwujudnya Pilkada 2024 yang kompeten dan berintegritas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat koordinasi antarlembaga untuk menyukseskan Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim, Fatimah Wati mengatakan dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat, persiapan demi persiapan telah dikomunikasikan dengan penyelenggara maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di provinsi maupun daerah tingkat II.
Untuk Pilkada 2024, Bakesbangpol Kaltim telah mengantisipasi berbagai kemungkinan hambatan teknis, termasuk penyesuaian dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia. Koordinasi intensif dengan KPU dan Bawaslu terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada.
Bakesbangpol Kaltim juga telah mengambil langkah proaktif dalam menjamin asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada penyelenggara pemilu, sebagai respons terhadap insiden yang terjadi pada Pemilu sebelumnya. Langkah ini menjadikan Kaltim sebagai provinsi pertama yang memberikan jaminan asuransi tersebut, diikuti oleh kabupaten dan kota di wilayah ini.
Menurut Fatimah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menjadi wadah utama untuk diskusi dan koordinasi antar lembaga terkait dalam memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada. Rapat koordinasi telah dilaksanakan secara berkala, dengan fokus pada aspek keamanan dan penyelenggaraan pilkada di Kaltim.
Pilkada serentak diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan transparan, sejalan dengan partisipasi aktif masyarakat Kaltim dan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat.
Pemprov Kaltim telah mempersiapkan berbagai upaya untuk kelancaran Pilkada 2024, salah satunya dengan menggelontorkan dana hibah kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah, yakni KPU dan Bawaslu tingkat provinsi.
Pemprov Kaltim telah menyiapkan alokasi dana hibah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Pendanaan tersebut dipaketkan untuk Pemilu 2024 yang sudah digelontorkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar 40 persen dan APBD 2024 sebesar 60 persen dari total hibah.
Dengan total anggaran sekitar Rp301 miliar, pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan skema pendanaan yang terbagi dalam dua tahap. Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, hibah sebesar Rp120,3 miliar telah disalurkan. Sementara itu, pada APBD 2024, hibah sebesar 60 persen atau Rp180,5 miliar akan dicairkan pada bulan Mei 2024.
Sementara Pemerintah Provinsi Maluku melalui Satuan Polisi Pamong Praja menggelar Rapat Koordinasi Teknis SatPol PP se-Maluku antara lain untuk membahas pelaksanaan Pilkada 2024.
Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Drs. Titus F.L Renwarin, M.Si mengatakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis SatPol PP se-Maluku dalam rangka meningkatkan sinergitas program dan kegiatan sekaligus mempersiapkan jajaran untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024.
Khusus untuk Pol PP Kabupaten Kota, Titus mengharapkan sinergitas program dan kegiatan dapat terus dijalankan dilakukan, sekalipun diperhadapkan dengan keterbatasan, namun hal itu yang menjadi sumber motivasi motivasi agar dapat dilakukan pembenahan secara perlahan.
Dalam konteks persiapan Pilkada, tugas SatPol PP dan Satuan Perlingdungan Masyarakay (Linmas) adalah satu, yaitu untuk mendukung KPU dalam menyiapkan penyelenggaraan di TPS, mendukung Bawaslu untuk kebutuhan Pemilu, sekaligus mendukung pihak kepolisian untuk penyelenggaraan pengamanan.
Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun juga turut memberikan tanggapan terkait pentingnya kerja sama semua pihak dalam menyukseskan Pilkada 2024.
Makmur Marbun mengatakan, pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu momen penting bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di PPU. Pada pemilihan kali ini, akan ada 415 bupati dan wakil bupati, serta 93 walikota dan wakil wali kota yang akan dipilih. Melalui pemilihan ini, masyarakat memiliki kesempatan memilih dengan hati nurani dan dengan bijaksana. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Makmur menegaskan bahwa pemerintah daerah PPU akan selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan yang bersih, sehat dan berintegritas dengan cara bekerja sama dengan KPU dan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak sehat.
Berbagai tokoh prominen telah menunjukkan pandangan yang sama bahwa komunikasi dan koordinasi sangat penting untuk menyukseskan agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki peran penting untuk turut serta menjadi bagian dalam keberhasilan kontestasi Pilkada tersebut. Mari kita kawal dan dukung bersama Pilkada 2024 untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas serta berintegritas.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By 0

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

All Rights Reserved © 2025