• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Komitmen Prabowo-Gibran dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Komitmen Prabowo-Gibran dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 24 September 2024

Komitmen Prabowo-Gibran dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Oleh: Saiful Munib

Komitmen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan menjadi salah satu fokus utama dalam agenda kerja di pemerintahan mendatang. Sebagai pasangan pemimpin yang dinilai mampu membawa perubahan signifikan, Prabowo-Gibran menekankan pentingnya memperkuat sektor pertanian dan perikanan demi mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kedaulatan pangan ini menjadi perhatian utama dalam Visi Asta Cita 2024-2029 yang digagas oleh Prabowo-Gibran, terinspirasi dari pandangan Bung Karno dan Tan Malaka. Prabowo-Gibran memandang pentingnya kemerdekaan yang sepenuhnya tercermin dalam kehidupan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan komunitas pedesaan. Sebagai negara agraris, pembangunan difokuskan pada kawasan pedesaan dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan petani dan masyarakat desa melalui upaya swasembada pangan berkelanjutan.

Prabowo-Gibran menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai Indonesia yang maju. Dan berkomitmen melanjutkan agenda reformasi agraria yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi, dengan rencana distribusi 9 juta hektar tanah sebagai bagian dari peningkatan produksi sektor pertanian. Revitalisasi lahan rusak menjadi produktif diupayakan untuk menanam komoditas seperti aren, ubi, sagu, dan bahan baku bioetanol. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga memperkuat kedaulatan energi nasional.

Selain itu, pasangan ini juga merencanakan program perikanan berbasis laut dan pesisir yang mendukung peningkatan hasil perikanan serta melibatkan nelayan dalam kemitraan untuk memperoleh modal dan kapal lebih besar guna melayani zona ekonomi eksklusif (ZEE). Target penambahan luas panen tanaman pangan, yakni sebanyak 4 juta hektar hingga 2029.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, petani dan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat luas. Untuk itu, Prabowo berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur pertanian dan perikanan serta memastikan distribusi hasil produksi yang lebih efisien.

Gibran Rakabuming Raka, yang membawa semangat kepemimpinan muda, menambahkan bahwa inovasi teknologi akan menjadi pilar penting dalam memperkuat kedua sektor tersebut. Penggunaan teknologi modern, seperti irigasi cerdas, teknik budidaya yang ramah lingkungan, serta akses pasar digital untuk petani dan nelayan, dianggapnya mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Gibran juga menyampaikan pentingnya pelatihan serta pendampingan bagi petani dan nelayan agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di pasar global.

Lebih jauh lagi, program perlindungan sosial bagi petani dan nelayan juga menjadi perhatian utama dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran. Perlindungan yang kuat, seperti asuransi pertanian dan perikanan, serta akses kredit yang mudah, dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketenangan dalam menghadapi risiko yang kerap menghantui sektor ini, seperti gagal panen, cuaca ekstrem, atau fluktuasi harga pasar.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menegaskan kembali komitmen Prabowo-Gibran untuk menjamin kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia. Menurut Budisatrio, seperti yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto, kesejahteraan petani dan nelayan tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme pasar, melainkan harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Budisatrio juga menegaskan salah satu langkah pertama yang akan diambil Prabowo-Gibran adalah menghapus kredit macet yang membebani petani dan nelayan kecil. Langkah ini dianggap penting untuk meringankan beban dan memungkinkan untuk berkembang. Selain itu, pemerintah di bawah Prabowo-Gibran juga berjanji akan menjamin ketersediaan pupuk, kepemilikan lahan, dan menjaga harga jual hasil panen tetap kompetitif. Prabowo-Gibran juga berencana mengevaluasi Kartu Tani, terutama di wilayah Jawa Tengah, guna memastikan petani memiliki akses langsung terhadap pupuk dan benih.

Tak hanya itu, Prabowo-Gibran juga akan mengembangkan kredit kepemilikan lahan agar petani memiliki tanah sendiri. Pemerintah akan menjamin bahwa harga pembelian hasil panen oleh pemerintah memberikan keuntungan minimal 30 persen bagi petani. Selanjutnya, biaya produksi akan ditekan dengan menurunkan bunga bank untuk kredit modal, serta memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida langsung ke petani tanpa melalui banyak perantara.

Dalam pandangan Prabowo-Gibran, kesejahteraan petani dan nelayan tidak hanya penting untuk perekonomian, tetapi juga untuk menjaga keutuhan sosial bangsa. Kesejahteraan yang merata akan memperkuat stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, visi ini dapat terwujud dengan baik.

Prabowo dan Gibran telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan melalui berbagai program yang sudah direncanakan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Dengan segala potensi yang ada, pemerintahan yang akan datang optimistis bahwa masa depan sektor pertanian dan perikanan akan semakin cerah. Komitmen untuk terus mendampingi serta memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan merupakan wujud nyata dari visi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, demi terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh negeri.

*) Peneliti/Pengamat Politik dari Indonesia Satu Institute (ISI)

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.