Komitmen BUMN Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Komitmen BUMN Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi semakin krusial karena Indonesia memiliki tantangan besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. BUMN dituntut tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pemerataan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan peran BUMN sebagai penyeimbang ekonomi nasional harus terus dijalankan untuk mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia.
Erick menyebut, arahan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan merata.
BUMN berperan sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis, BUMN memiliki kontribusi besar dalam mendukung sektor-sektor vital seperti infrastruktur, energi, kesehatan, dan pangan.
“Keberhasilan ini tidak hanya dirasakan di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah terluar dan daerah tertinggal” ungkapnya.

Lebih lanjut, BUMN yang solid dan tangguh terbukti mampu menjalankan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, PT PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik negara, tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga memperluas jaringan distribusi ke daerah-daerah terpencil. Hal ini memungkinkan pemerataan akses energi yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BUMN juga turut mengatasi kesenjangan sosial. Banyak BUMN yang berinvestasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, PT Pertamina (Persero) yang mengembangkan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung peningkatan keterampilan masyarakat setempat.

Erick menyampaikan, BUMN berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Melalui program vaksinasi massal dan distribusi bantuan sosial, BUMN ikut serta dalam pemulihan ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat.” Jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan BUMN akan terus melakukan pembangunan ekonomi Indonesia guna memberikan dampak positif bagi rakyat dan juga terhadap pendapatan negara di tengah perlambatan ekonomi dunia.
“Keberhasilan dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonomi tersebut tidak lepas dari upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan adanya sinergi yang baik” katanya

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025