Berbagai kasus keracunan makanan akibat mengkonsumsi sajian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sering terjadi. Periode Januari 2026 saja ada sekitar 50 kasus.
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto meminta pada pengelola MBG lebih serius memperhatikan tata kelola untuk menghindari kasus-kasus seperti ini terulang.
“Gimana bisa melangkah ke makanan bergizi, soal makanan layak konsumsi saja masih jadi masalah, ” ujar anggota Fraksi PDIP ini.
Menurut Pulung, Badan Gizi Nasional (BGN) harus lebih cermat dalam melaksanakan tata kelola agar program yang menghabiskan dana hampir 10% dari APBN ini tidak malah menyusahkan penerimanya.
“Dana APBN yang dihabiskan untuk program ini sangat besar. Jika output-nya masih banyak masalah, mubazir banget, ” ungkap Pulung.
Apalagi sebagian besar dana MBG diambil dari anggaran pendidikan. Artinya, dengan adanya MBG ini, mau tidak mau banyak program pendidikan yang tidak kebagian budget.
Dari Rp769 triliun anggaran pendidikan dalam APBN 2026, sebanyak Rp223 triliun habis kesedot oleh MBG.
Karena itu, menurutnya, “kasus-kasus keracunan MBG di berbagai sekolah sudah pasti sangat menyakiti dunia pendidikan kita.”
Tujuan besar pemerintah untuk memperbaiki gizi masyarakat melalui program ini mungkin baik. Tapi tujuan baik saja gak cukup.
“Yang dibutuhkan sekarang ini adalah kecakapan manajemen, tata kelola dapur, transparansi alokasi budget, dan berbagai hal teknis lainnya. Bukan hanya slogan tentang memberi makan rakyat.”
Lebih jauh Pulung.menilai keberhasilan MBG tidak cukup dinilai hanya dari banyaknya jumlah penerima manfaat. ”
“Percuma kuantitas jika kualitasnya masih jadi persoalan, ” pungkasnya.
