Komisi IX DPR RI Nilai MBG sebagai Investasi Strategis Pembangunan SDM
Magelang – Komisi IX DPR RI menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program yang digagas pemerintah itu dinilai bukan sekadar bantuan sosial, melainkan intervensi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengatakan, MBG merupakan langkah konkret untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi anak.
“Peningkatan gizi anak adalah fondasi utama bagi bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Vita saat ditemui di Posko Vita Ervina Center, Magelang.
Menurutnya, perbaikan gizi sejak usia dini akan berdampak langsung terhadap kemampuan belajar, produktivitas, serta daya saing Indonesia di masa depan. Karena itu, ia memandang MBG sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia yang hasilnya tidak instan, tetapi menentukan kualitas bangsa dalam jangka panjang.
Meski demikian, Vita mengingatkan pentingnya transparansi, khususnya terkait sumber pendanaan program.
“Negara berkewajiban menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan kepada publik. Pengalokasian anggaran juga harus dilakukan secara proporsional tanpa mengorbankan prioritas sektor lainnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus akuntabel dan berorientasi pada standar gizi serta keamanan pangan. Menurutnya, kualitas makanan menjadi aspek krusial agar manfaat program benar-benar dirasakan anak-anak di seluruh daerah.
“Melalui sinergi, keterbukaan data, serta pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat, saya berharap program ini memberikan manfaat nyata bagi kesehatan generasi muda,” katanya.
Dukungan terhadap MBG juga ditegaskan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Ia menyatakan anggaran MBG telah dibahas dan disetujui bersama pemerintah dalam APBN 2025 dan 2026.
“Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG,” kata Said kepada wartawan.
Ia menegaskan DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan tersebut.
“Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” ujarnya.
Meski mendukung penuh, Said juga memberikan pesan terkait peningkatan tata kelola MBG yang lebih baik. “Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai,” imbuhnya.
Dengan pengawasan dan tata kelola yang baik, MBG diharapkan menjadi fondasi kuat pembangunan SDM Indonesia.
