• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Keseriusan Pembangunan Indonesiasentris Prioritaskan Papua Jadi Legasi Presiden Jokowi

Keseriusan Pembangunan Indonesiasentris Prioritaskan Papua Jadi Legasi Presiden Jokowi

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 13 September 2024

Keseriusan Pembangunan Indonesiasentris Prioritaskan Papua Jadi Legasi Presiden Jokowi ke Pemerintah Mendatang

Oleh: Yulius Mepare

Presiden Joko Widodo terus memprioritaskan pembangunan Papua sebagai bagian dari visi Indonesiasentris yang mengutamakan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Papua, yang dikenal sebagai Bumi Cenderawasih, menjadi fokus perhatian pemerintah dengan berbagai program percepatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Langkah ini tidak hanya menjawab tantangan yang dihadapi Papua, tetapi juga menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay, memandang pembangunan Papua sebagai salah satu legasi terbesar yang akan ditinggalkan oleh Presiden Jokowi.

Pembangunan ini bukan sekadar simbol politik, melainkan bertujuan memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat Papua, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Program-program yang tengah berlangsung di Papua telah dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Legasi ini diharapkan akan menjadi fondasi bagi pemerintahan berikutnya untuk terus melanjutkan pembangunan di Papua yang lebih adil dan sejahtera.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa Papua menjadi salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan Indonesiasentris yang diusung pemerintah. Hal ini terlihat dari berbagai proyek infrastruktur besar yang telah dan sedang dikerjakan di wilayah tersebut, seperti jalan Trans Papua, pembangunan bandara, pelabuhan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan di Tanah Papua tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui program-program sosial ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Papua di bawah kepemimpinan pria kelahiran Kota Surakarta itu telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor, dan pencapaian ini diharapkan menjadi titik tolak bagi pemerintahan mendatang untuk melanjutkan agenda pembangunan tersebut.

Ketua Analisis Papua Strategis (APS), Laus Deo Calvin Rumayom, menilai bahwa Presiden Jokowi menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap masyarakat Papua. Hal ini dapat dilihat dari intensitas kunjungannya ke Papua yang tercatat sebagai yang terbanyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.

Kepala Negara tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi juga terlibat langsung dalam memantau dan memastikan program pembangunan di Papua berjalan sesuai rencana. Kecintaan dan komitmen Presiden terhadap Tanah Papua terlihat dari berbagai kebijakan pro-rakyat yang telah diterapkan, dengan harapan masyarakat Papua dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan di Papua selama era Jokowi tidak terlepas dari visi besar untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menempatkan Papua sebagai salah satu daerah prioritas pembangunan, dengan berbagai langkah strategis yang dirancang untuk mempercepat kemajuan di wilayah tersebut.

Program-program pembangunan yang dicanangkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua secara keseluruhan. Papua, sebagai bagian integral dari Indonesia, mendapatkan perhatian lebih besar dari sebelumnya dalam hal alokasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan yang bersifat inklusif.

Legasi pembangunan Papua yang dibangun oleh Presiden Jokowi akan menjadi tonggak penting bagi pemerintah mendatang. Dalam konteks pembangunan Indonesiasentris, Papua tidak lagi dianggap sebagai wilayah yang tertinggal, melainkan sebagai kawasan strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Pembangunan jalan, jembatan, dan bandara di Tanah Papua telah membuka aksesibilitas yang sebelumnya sulit dijangkau, memungkinkan masyarakat Papua untuk terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Upaya pembangunan di Papua juga mencakup aspek sosial dan budaya. Pemerintah telah melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan, sehingga program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Papua untuk lebih berdaya dan mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di wilayah mereka.

Rencana besar ini tidak berhenti hanya pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Pemerintah mendatang memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicanangkan, dengan menjaga konsistensi program-program yang sudah berjalan.

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) menjadi acuan penting bagi pemerintahan ke depan dalam melanjutkan agenda pembangunan di Bumi Cenderawasih. RIPPP yang dirancang untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, menargetkan tercapainya kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan sosial di Papua. Dengan adanya RIPPP, pembangunan Papua diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal dalam jangka panjang.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga terus mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan telah menjadi salah satu fokus utama dalam menciptakan generasi muda Papua yang kompeten dan siap bersaing di pasar tenaga kerja nasional maupun internasional.

Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat Papua secara keseluruhan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.

Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempercepat pembangunan Papua. Keterlibatan aktif dalam memantau program-program pembangunan, serta berbagai kebijakan yang bersifat Indonesiasentris, menjadi bukti nyata dari tekad pemerintah untuk menjadikan Papua sebagai wilayah yang setara dengan daerah lain di Indonesia.

Pembangunan yang tengah berlangsung di Papua tidak hanya menjadi pencapaian bagi era Presiden RI ketujuh tersebut, tetapi juga akan menjadi legasi yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya.

Pemerintah mendatang diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat program-program pembangunan ini, sehingga Papua dapat mencapai visinya sebagai wilayah yang mandiri, adil, dan sejahtera.

Dalam konteks ini, Papua akan terus menjadi fokus pembangunan nasional, di mana pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci utama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

*) Peneliti Senior Isu Papua – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Papua Mandiri

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.