• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Tinggi, Wapres: Prabowo Siap Melanjutkan

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Tinggi, Wapres: Prabowo Siap Melanjutkan

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 16 September 2024

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Tinggi, Wapres: Prabowo Siap Melanjutkan

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa dirinya meyakini transisi pemerintahan Jokowi – Ptrabowo akan berjalan dengan baik dan lancar . Hal tersebut dikarenakan Presiden Terpilih Prabowo memiliki visi yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Prabowo telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan oleh pemerintahan saat ini,” kata Ma’ruf Amin seusai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Wapres menambahkan, Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk menyusun laporan komprehensif tentang prestasi dan pencapaian mereka selama dua periode jabatan pemerintahan.

Selain itu, Wapres mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini masih tinggi.

“Saya kira sangat gembira lah karena kerja sama kita bagus, hasil-hasil yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi,” ucapnya.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, mengungkapkan pandangannya bahwa proses pengalihan kekuasaan dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan contoh transisi paling mulus dan efektif yang pernah terjadi dalam perjalanan politik Indonesia.

Bahkan menurut penilaiannya, peralihan pemerintahan kali ini mencatatkan diri sebagai yang paling berhasil sepanjang sejarah negara ini.

“Ini transisi pemerintahan terbaik dan berjalan mulus. Masyarakat pun mendukung penuh Prabowo-Gibran sebagai penerus Pak Jokowi” ungkap Budi Arie Setiadi.

Menkominfo juga memastikan bahwa Prabowo Subianto berkomitmen menuntaskan berbagai program strategis Presiden Joko Widodo. Beberapa program yang akan dilanjutkan antara lain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penanganan tantangan bangsa seperti illegal mining, pemberantasan narkoba dan penanganan judi online.

Untuk diketahui, beberapa program prioritas Prabowo antara lain, memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus tbs dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Juga Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Serta membangun sekolah – sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan, terkait pembangunan sekolah unggulan akan dibangun di empat wilayah. Anggaran yang disiapkan secara total mencapai Rp 2 triliun dan diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jadi sekolahnya itu unggulan, bukan sekolah biasa-biasa itu. Ini memang SMA tingkatnya karena kan penting untuk menuju pendidikan tinggi sebetulnya,” kata Scenaider.

Dirinya menjelaskan sekolah unggulan yang dipilih adalah jenjang SMA karena sebagai jenjang yang penting sebelum siswa menuju pendidikan tinggi dan strategi mengejar Indonesia Emas 2045 dari sisi penyiapan sumber daya manusia unggul.

“Jadi kita mau bikin bukan hanya fasilitas saja tapi pool of talent people yang harus cepat jangan sampai ketinggalan, makanya orang-orang yang berbakat akan masuk sekolah unggulan, bidang studinya akan ada prioritas untuk dikejar sekolahnya,” tuturnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintahan saat ini dan komitmen dari pemerintahan yang akan datang, diharapkan transisi kekuasaan dapat berjalan lancar dan Indonesia dapat terus melangkah maju dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.