Kepala BIN: Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Kepala BIN: Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Gedung Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya pada Selasa (29/11/2022).

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Plt Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut.

Dalam laporannya saat peresmian, Kepala BIN mengungkapkan bahwa AMN pertama dibangun di Surabaya sebagai “pilot project”.

“Pembangunan AMN merupakan “proyek” bersama bangsa dengan melibatkan berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov)”, ungkap Kepala BIN Budi Gunawan.

Tujuan dari pembangunan AMN, lanjut Kepala BIN, adalah menciptakan wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi.

Kepala BIN menuturkan, pengelolalan AMN meliputi pembinaan penghuni AMN yang dilakukan oleh Kemendikbudristek melibatkan BIN, BPIP, TNI, Polri, Kemenpora, Pemprov, dan K/L terkait.

AMN akan menjadi wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta dari berbagai perguruan tinggi (multi kampus). Dalam konteks ini, mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) secara afirmatif mempunyai proporsi signifikan.

“Jumlah mahasiswa OAP di AMN Surabaya adalah 165 dengan proporsi laki-laki 120 orang (72,72%) dan perempuan 45 orang (27,27%)”, jelas Kepala BIN dalam laporannya.

Kepala BIN berharap AMN dapat menjadi salah satu pusat lahirnya calon-calon pemimpin bangsa di masa datang yang berdaya saing tinggi, mempunyai semangat bela negara, rasa kebangsaan kuat dalam bingkai NKRI, serta setia kepada Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.