Kemensos Dorong Integrasi Sekolah Rakyat lewat Sinkronisasi Dapodik
Bekasi – Pemerintah mulai mengintegrasikan data 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memastikan pendataan peserta didik, guru, hingga kelembagaan Sekolah Rakyat tercatat dalam sistem pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, sinkronisasi ini dilakukan agar data Sekolah Rakyat terhubung dengan sistem lintas kementerian dan dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih terukur.
“Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian,” kata Gus Ipul.
Kegiatan sinkronisasi ini diikuti 113 operator dari 66 Sekolah Rakyat tahap 1C yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para operator bertugas memastikan kelengkapan serta kesesuaian data yang dibutuhkan dalam sistem Dapodik, mulai dari data siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga data satuan pendidikan.
Gus Ipul menjelaskan, secara nasional Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 titik telah menyelesaikan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua. Tahap ketiga yang dilaksanakan saat ini menjadi bagian akhir untuk melengkapi integrasi data seluruh titik Sekolah Rakyat yang telah dibentuk.
Menurutnya, peran operator Sekolah Rakyat sangat strategis karena menjadi penghubung utama dalam proses administrasi pendidikan. Data yang disinkronkan tidak hanya menyangkut identitas siswa, tetapi juga mencakup data pendidik, tenaga kependidikan, hingga aspek kelembagaan sekolah.
“(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung,” jelas Gus Ipul.
Kemensos terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat proses sinkronisasi. Koordinasi dilakukan bersama Kemendikdasmen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, sinkronisasi data diperlukan karena Sekolah Rakyat memiliki status setara dengan sekolah formal. Kurikulum, mata pelajaran, serta ijazah yang diterbitkan mengacu pada standar pendidikan yang ditetapkan Kemendikdasmen, dengan tambahan pendidikan karakter, ekstrakurikuler, serta sistem berasrama.
“Kurikulum formal Sekolah Rakyat sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja di sekolah rakyat terdapat pendidikan karakter, ekstrakurikuler serta berasrama,” pungkas Gus Ipul. #
