Oleh: Siti Lailatil Mukarromah
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud dari penerapan Negara demokrasi. Dalam UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Bab 1, Pasal 1(1), Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik IndonesiaTahun 1945.
Sedangkan pengertian Negara demokrasi sendiri yaitu sistem pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat (Abraham Lincoln). Makna dari pengertian tersebut yaitu kekuasaan penuh berada di tangan rakyat untuk melaksakan aktivitas politik. Contoh beberapa Negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi anatara lain: Indonesia, Amerika Serikat, India, Brazil, Pakistan dan beberapa Negara lainnya.
Di Indonesia sendiri pemilu dimulai sejak pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1955. Berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 diadakan dua kali. Yaitu pada tanggal 29 September 1955, disediakan 260 kursi yang diperebutkan untuk DPR dan pada 15 Desember 1955, disediakan 520 kursi untuk anggota konstituante.
Seiring berjalannya waktu, banyak perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Semakin bertambahnya partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Sehingga persaingan antar partai politik semakin kuat.
Bahkan kadangkala terjadi perdebatan yang berujung pada pertengkaran hanya karena berbeda pilihan. Saling menghasut satu sama lainnya, politik kotor dengan suap, dan terciptanya berita-berita burung yang biasa disebut dengan “hoax”. Hal-hal tersebut bisa menjadi pemicu kecemasan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.
Menjelang pemilu, pilpres dan pileg April 2019 nanti, berita-berita hoax mulai bermunculan. Banyak masyarakat yang mengkonsumsi berita tersebut tanpa dikunyah secara halus. Langsung ditelan mentah-mentah tanpa mencari tahu terlebih dahulu berita kebenarannya. Miris sekali bukan?
Dalam suatu wawancara dengan Joko Widodo, Presiden RI sekaligus Capres nomor urut 1 yang dikutip dari Antara dan CNN Indonesia, meminta masyarakat untuk menghindari hoax atau berita bohong menjelang pemilu serentak 2019 nanti.
“Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati, tiga bulan lagi sudah masuk ke pilpres. Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga tidak menimbulkan pikiran-pikiran jelek dari masyarakat,” pesan Jokowi, Kamis (3/1).
Jokowi juga menanggapi terkait dengan hoax tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos masuk lewat Pelabuhan Tanjung Priuk.
“Ya itulah. Ini kan hoax. Kartu itu kan belum dicetak, sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu,” ujar Jokowi.
Banyak sekali ditemui di media sosial berita hoaks mengenai pemilu 2019 yang menuai ketegangan di kalangan masyarakat. Bahkan berita-berita yang belum diketahui kebenarannya tersebut, dishare satu sama lainnya ataupun dikritik tanpa tahu terlebih dahulu kejelasannya. Hal tersebut seakan membudaya dan mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia.
Lantas mengapa budaya buruk tersebut bisa terjadi? Hal itu dikarenakan minat membaca rendah, malasnya mencari tahu, kurangnya pemahaman, serta lunturnya etika seiring perkembangan zaman yang mengglobal.
Jadi ada baiknya, ketika kita menerima berita, ditelaah terlebih dahulu. Dicari kebenaran dari berita tersebut. Untuk terciptanya pemilu 2019 yang damai dan bukan saling menghujat maupun menjatuhkan.
Siapa pun yang akan terpilih nanti, mari kita bersama-sama mendukung pemilu 2019 untuk terciptanya Indonesia yang bermartabat. Bisa mengayomi rakyat sebaik-baiknya, tidak menjajah kaum menengah kebawah, tersedianya lapangan kerja yang memadai, dunia pendidikan yang berkualitas dan harapan-harapan lainnya untuk kebaikan Indonesia.
Seperti kutipan dalam sajak penyair Indonesia, Wiji Thukul, “ini tanah airmu! Disini kita bukan turis”.
