• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»ISF 2024 Momen Kadin Pamerkan Transisi Energi Perindustrian Indonesia

ISF 2024 Momen Kadin Pamerkan Transisi Energi Perindustrian Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 4 September 2024

ISF 2024 Momen Kadin Pamerkan Transisi Energi Perindustrian Indonesia

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 5 September 2024, menjadi platform penting bagi industri dalam negeri untuk memamerkan inovasi di sektor transisi energi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, menekankan bahwa ISF 2024 tidak hanya akan menjadi ajang diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mendorong transisi energi yang lebih cepat.

Shinta menyatakan bahwa industri dalam negeri merupakan kontributor utama pelepasan emisi karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca (GRK), dengan sektor industri menyumbang sekitar 33,9% dari total emisi. “Forum ini tidak hanya forum diskusi tapi nanti ada hasil-hasil yang konkret, termasuk juga kesempatan bagi para industri untuk memamerkan proyek mereka,” ujarnya

ISF 2024 akan menjadi tempat bertemunya berbagai pemangku kepentingan di sektor transisi energi global. Dengan keterlibatan para pelaku industri, diharapkan forum ini dapat mempercepat pencapaian target nol emisi karbon atau Net Zero Emissions (NZE), khususnya di sektor industri, melalui penerapan ide-ide dan hasil diskusi yang akan dihasilkan.

Shinta menambahkan bahwa upaya pengurangan emisi di sektor industri memerlukan efisiensi energi dan peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Hal ini menjadi kunci dalam mengurangi emisi, mengingat besarnya kontribusi sektor industri terhadap emisi global. “Emisi sektor industri ini berasal dari penggunaan energi yang menyumbang sekitar 33,9% dan ini menunjukkan bahwa efisiensi energi dan peralihan ke sumber energi yang lebih bersih menjadi kunci dalam upaya pengurangan emisi,” jelasnya.

Selain menjadi ajang diskusi, ISF 2024 juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan berbagi praktik terbaik di antara para pemangku kepentingan guna mewujudkan dekarbonisasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai secara global.

Pada tahun sebelumnya, ISF sukses digelar dengan partisipasi lebih dari 2.500 orang dari 41 negara dan lebih dari 100 pembicara global di sektor transisi energi. Forum tersebut juga menghasilkan delapan kerja sama untuk mendukung pemajuan energi bersih.

Acara ISF 2024 yang didukung oleh Kadin Indonesia ini diharapkan dihadiri oleh lebih dari 5.000 peserta, menjadikannya forum isu keberlanjutan terbesar di Asia-Pasifik setelah Conference of the Parties (COP29) di Baku, Azerbaijan, pada November 2024. Forum ini akan mempertemukan pemimpin dunia, CEO, dan pakar keberlanjutan untuk mendorong terobosan dalam bisnis guna mengatasi isu perubahan iklim.

Dengan keterlibatan yang kuat dari sektor bisnis, ISF 2024 diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

**

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.