ISF 2024 Dorong Terobosan Bisnis dan Perubahan Iklim

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI akan menggelar Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 pada 5-6 September di Jakarta. Forum ini, yang didukung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), diharapkan menjadi forum isu keberlanjutan terbesar di Asia-Pasifik, dengan lebih dari 8.000 peserta.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa ISF 2024 akan mempertemukan pemimpin dunia, CEO, dan pakar keberlanjutan untuk mendorong terobosan dalam bisnis guna mengatasi isu perubahan iklim. “Kita sekarang berada dalam detik-detik penentuan, a make-or-break moment, karena setiap langkah kecil yang kita jalankan dapat menyebabkan kemunduran atau kemajuan dalam mengatasi krisis iklim,” ujar Rachmat di Jakarta.

Rachmat menekankan bahwa sebagian besar emisi gas rumah kaca berasal dari aktivitas bisnis dan industri. Oleh karena itu, keterlibatan aktif sektor swasta dalam agenda keberlanjutan sangat diperlukan. “Dunia bisnis harus berani melangkah, berinovasi, dan memimpin proses menuju masa depan berkelanjutan yang lebih hijau dan inklusif,” tambahnya.

ISF 2024 juga akan menjadi ajang untuk memaparkan kemajuan dekarbonisasi di Indonesia, yang merupakan inti dari komitmen iklim negara ini. Selain itu, forum ini akan memberikan informasi terkini mengenai strategi nasional dan global dalam upaya melawan perubahan iklim.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menekankan pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong praktik dan agenda keberlanjutan.

“Tidak akan ada masa depan di planet yang mati. Inilah sebabnya perlu memastikan keberlanjutan dunia saat ini. Manusia dihadapkan pada keadaan darurat yang seharusnya menjadi perhatian semua orang, termasuk dunia korporat,” tegas Shinta.

Shinta juga menyoroti bahwa adopsi praktik Environmental Social Governance (ESG) menawarkan manfaat bisnis yang signifikan.

“Perusahaan yang berfokus pada ESG tidak hanya berkontribusi positif terhadap keberlanjutan, tetapi juga menarik lebih banyak investasi, mencapai kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik, dan mengelola risiko dengan lebih efektif,” jelasnya.

Forum ini akan menghadirkan sejumlah tokoh penting sebagai pembicara utama, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo Eve Bazaiba, dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson. Lebih dari 100 pembicara lainnya dari sektor bisnis, masyarakat sipil, dan pemerintah juga akan berpartisipasi dalam 10 sesi panel dan 15 sesi tematik.

Dengan adanya ISF 2024, diharapkan terobosan bisnis dalam menangani isu perubahan iklim semakin meningkat, sejalan dengan upaya global untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
****

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025