IPPP ke-2 Menjadi Tonggak Baru Diplomasi Parlemen Kawasan
Jakarta – Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 di Jakarta, membuka pintu dialog dan komunikasi, sehingga menjadi tonggak diplomasi parlemen se-kawasan Pasific sesama negara yang berada di kawasan pasifik.
Melalui forum IPPP, Indonesia menunjukkan diri sebagai salah satu negara yang kuat dalam peran aktifnya menghadapi tantangan global.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan, Indonesia dengan negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai sesama negara kepulauan, yakni kesamaan nilai kehidupan yang dijunjung dan kesamaan tantangan yang dihadapi seperti ancaman perubahan iklim, bencana, dan cara mengelola laut dan perairan.
“Berdasarkan kesamaan tersebut, difokuskan untuk pengembangan kerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” tutur Puan.
Menurutnya, kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera tentunya berkontibusi positif pada perdamaian dan kesejahteraan tingkat global.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pentingnya forum IPPP ini sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik serta sangat mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia-Pasifik.
“Kerja sama Parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengalaman dalam mencari solusi bersama karena parlemen adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, ada tiga sektor penting yang saat ini butuh penanganan bersama dan segera, yakni perubahan iklim, ekonomi biru dan pengembangan SDM.
Pada pertemuan Parlemen Indonesia dan Parlemen-Parlemen Negara Pasifik tersebut, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyatakan terdapat tiga isu penting yang didorong untuk menjadi komitmen bersama.
“Isu pertama adalah mengenai perdamaian dan keamanan kawasan,” ungkapnya.
Dirinya menggarisbawahi perdamaian dan keamanan kawasan menjadi modal utama terbesar dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
Sementara itu, isu kedua, adalah isu mengenai pembangunan kerja sama ekonomi yang inklusif. Isu ketiga adalah mengenai kerja sama dalam bidang sosial dan budaya.
“Dalam hal ini pendidikan, pariwisata dan hubungan antar juga menjadi perhatian penting dalam diskusi dengan parlemen-parlemen negara Pasifik,” jelasnya.
Indonesia sendiri, kata Supadma, selalu berkomitmen dalam pemerataan pembangunan.
“Kita ingin me-mainstreaming, agar mereka paham kita memberikan komitmen pembangunan, dari parlemen mendorong pemerintah agar pemerataan pembangunan baik di barat dan timur itu setara. dengan hubungan sosial-budaya penghormatan terhadap budaya, menghargai budaya, akhirnya ada respect, dia kenal maka dia ikut sayang,” katanya.
Dalam IPPP ke-2 ini DPR RI membuktikan komitmennya dengan terus membina bahkan meningkatkan hubungan kemitraan dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. [-red]
