IPE Bongkar Survei Elektabilitas Ganjar Teratas Naik Ungguli Prabowo & Anies

Survei Indonesia Political Expert (IPE) menyebut elektabilitas Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka cenderung berubah dibandingkan pasangan lainnya, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan hasil survei sejak September 2023 hingga Januari 2024 menunjukkan elektabilitas Ganjar-Mahfud meningkat sebesar 4,39 persen, Anies-Muhaimin 4,10 persen, dan Prabowo-Gibran 2,82 persen.

“Apa yang dilakukan pasangan Amin dan Ganjar-Mahfud, mereka berusaha kampanye dengan mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Dan saya melihatnya ini strategi dampak bukan output, sementara 02 strategi output yang viral paling lama tiga minggu,” ujar Direktur Riset dan Survei IPE, Agustanto Suprayoghi, Kamis (18/1/2024).

Sementara, Pengamat Politik yang turut hadir dalam rilis survei, Ray Rangkuti menyebut terdapat beberapa faktor yang membuat elektabilitas Prabowo-Gibran macet.

Faktor tersebut antara lain tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berimbas kepada pasangan nomor urut dua, model kampanye yang monoton, hingga isu dinasti politik di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

“Tingkat kepuasan Pak Jokowi hari demi hari turun. Pasti berimbas tertahannya pasangan 02. Goyang gemoy, makan siang, dan susu gratis juga kehilangan pamor alias tidak lagi menjadi sesuatu yang viral. Kemudian model kampanye monoton, sementara pasangan 03 dan 01 terus berseliweran,” jelasnya.

“Dinasti politik ini menjadi isu yang mulai bekerja secara optimal, khususnya di kalangan mahasiswa. Bahkan, gerakan mahasiswa anti dinasti politik makin menguat,” tambahnya.

Di sisi lain, Ray mengungkapkan citra Ganjar sebagai penerus Presiden Jokowi semakin hari semakin menguat.

“Di survei juga memperlihatkan citra Pak Ganjar sebagai penerus Pak Jokowi lebih kuat dibandingkan Pak Prabowo yang semata-mata citranya nempel. Ini merupakan dua hal yang berbeda,” pungkasnya.

Sebagai informasi, survei IPE yang dilakukan sejak 2-16 Januari 2024 dengan jumlah responden sebanyak 2.400 Warga Negara Indonesia (WNI) dengan hak pilih, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), berusia 17 tahun dan telah menikah. Lalu, survei dilakukan di 416 Kabupaten dan 98 Kota dengan metode random purposive, serta sampling error 2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025