• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»inergitas Pemerintah dan Masyarakat Guna Mempertahankan Papua Sebagai Bagian Sah NKRI

inergitas Pemerintah dan Masyarakat Guna Mempertahankan Papua Sebagai Bagian Sah NKRI

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 6 February 2024

Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Guna Mempertahankan Papua Sebagai Bagian Sah NKRI

Oleh: Recky Rumbiak

Papua adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai kapan pun. Mempertahankan pulau-pulau di Indonesia merupakan tugas seluruh warga negara. Sebagai duta-duta bela negara, dan pemuda, wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI selamanya.

Sebagaimana tercantum dalam konstitusi, hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual, Papua adalah bagian sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi apapun untuk lepas dari Indonesia. Pemerintah juga secara tegas akan mempertahankan serta memberantas setiap kelompok atau golongan yang ingin mengambil bagian sedikit pun dari NKRI.

Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan mengatakan, tanah Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Seluruh pihak wajib bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua agar pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan seluruh masyarakat.

Menurutnya, Bumi Cenderawasih yang di dalamnya terdapat enam provinsi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Sehingga apa yang selama ini diungkapkan kelompok tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Izak mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menutup dekolonisasi Papua tanggal 1 Mei 1963. Ini artinya sangat jelas bahwa wilayah paling timur Indonesia tersebut sudah final merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

Karena itu, Izak mengajak masyarakat agar tidak lagi mempercayai kelompok tertentu yang masih berupaya memisahkan Papua dari NKRI. Isu ‘Papua Merdeka’ yang digaungkan sekelompok masyarakat itu hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Izak menegaskan, Papua secara keseluruhan aman dan kondusif.
Masyarakat Papua adalah bagian penting yang memperkuat persatuan bangsa. Untuk itu, masyarakat Papua harus menolak keras gerakan kelompok separatisme yang cenderung memicu kekerasan dan merugikan masyarakat setempat. Masyarakat Papua tentu menginginkan perdamaian, pembangunan yang berkelangsungan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
Banyak dari mereka berpendapat bahwa, seperti yang kita kenal dengan Gerakan Separatisme Terorisme atau KST harus dibubarkan agar Papua bisa menjadi provinsi yang maju bersama dengan provinsi yang lainnya di Indonesia. Karena kehadirannya hanya menghambat semua yang akan di kerjakan Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya dan etnis, memiliki sejarah panjang yang mengikat seluruh wilayah dalam satu kesatuan, termasuk Papua. Wilayah yang terletak di ujung Timur Indonesia memegang peran penting dalam keragaman tersebut. Untuk itu, tidak ada tempat atau kesempatan bagi kelompok separatis untuk memisahkan Papua dari Indonesia.
Untuk menunjang kesejahteraan dan kemajuan Papua, selain mengutamanakan keamanannya, pemerintah juga berkomitmen untuk memaksimalkan pembangunan di Papua. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Fadhilah Mathar mengatakan walaupun pembangunan infrastruktur di zona merah seperti pedalaman Papua sangat rawan, biaya yang dihabiskan pun relatif lebih mahal, kemudian diganggu dengan kasus-kasus keamanan dan vandalisme dari kelompok tertentu, hal itu bukan suatu halangan.
Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen memajukan Papua agar bisa sebanding dengan wilayah Indonesia lainnya. Pembangunan akan diawasi oleh TNI dalam menjaga keamanan tim pekerja. Selain itu, ada juga opsi untuk menggunakan teknologi lain yang durasi pembangunannya lebih cepat.
Dengan begitu, Pemerintah memiliki kesempatan besar dalam membangun Papua agar bisa lebih maju, modern, aman, dan tentunya dengan dasar hukum yang sesuai. Pembangunan ini penting dilakukan agar tidak adanya ketimpangan antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia, termasuk menjadi fondasi yang sangat kuat untuk mengejar segala ketertinggalan di Papua.
Papua dengan keindahan alam serta kekayaan sumber daya alamnya, wajib kita jaga dengan sebaik mungkin. Hal tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi karena Papua menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi pusat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional.
Untuk mewujudkan Papua yang sejahtera harus mengedepankan semangat kebhinekaan dan persatuan. Sikap saling menghormati, mendengarkan, dan berdialog harus menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Manajemen pembangunan yang baik juga merupakan salah satu landasan dalam menyelesaikan permasalahan separatisme di Papua, dengan catatan harus didukung oleh semua elemen masyarakat Papua. Dengan begitu, masyarakat Papua dapat melangkah maju sebagai bangsa yang kuat dan bersatu dalam mewujudkan Indonesia yang makmur dan bermartabat.
Konflik di Papua bukanlah satu-satunya tantangan dalam merawat persatuan Indonesia. Sikap tegas terhadap integritas wilayah juga harus dikedepankan sebagai bagian dari upaya memeliharan keutuhan NKRI, salah satunya dengan menolak separatisme guna menjaga identitas dan keberlanjutan bangsa Indonesia.
Tidak adanya jaminan bagi masyarakat lokal apabila Papua memisahkan diri dari Indonesia akan mengalami peningkatan kesejahteraan yang lebih baik dari sekarang. Pembangunan Papua yang dilakukan oleh Pemerintah secara masif sudah sangat memajukan Papua di berbagai aspek, seperti infrastruktur, kesehatan, pelayanan publik, maupun pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penting bagi masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh upaya-upaya yang dilakukan segelintir kelompok yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Dengan demikian, pembangunan di Papua akan terus berjalan lancar demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

)* Penulis adalah tim redaksi Suara Papua News

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.