• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Indonesia Dorong Transisi Energi Jadi Topik Krusial Pada ISF Jakarta 2024

Indonesia Dorong Transisi Energi Jadi Topik Krusial Pada ISF Jakarta 2024

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 4 September 2024

Indonesia Dorong Transisi Energi Jadi Topik Krusial Pada ISF Jakarta 2024

Oleh: Ahmad Dzulkifli

Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 kembali digelar pada tanggal 5 September 2024 di Jakarta, menandai kali kedua acara ini diadakan. Diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan dukungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), ISF 2024 menjadi ajang penting yang diharapkan mampu menjawab tantangan besar terkait perubahan iklim. Acara ini diproyeksikan sebagai terobosan penting dalam menghadapi isu global tersebut, terutama dalam konteks transisi energi yang menjadi salah satu topik utama yang dibahas.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa ISF 2024 menjadi wadah bagi para pemimpin dunia, CEO, dan pakar keberlanjutan untuk bertukar pikiran dan mendorong terobosan bisnis dalam upaya mengatasi krisis iklim.

Ia menggarisbawahi bahwa saat ini dunia berada pada “detik-detik penentuan” yang membutuhkan langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari berbagai pihak, terutama sektor swasta. Mengingat bahwa sebagian besar emisi gas rumah kaca global berasal dari kegiatan bisnis dan industri, Rachmat menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam agenda keberlanjutan.

Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa ISF 2024 menjadi platform untuk memaparkan upaya-upaya kolaboratif yang dirancang untuk mempercepat proses transisi menuju masa depan yang lebih hijau dan inklusif. Di samping itu, forum ini memberikan informasi terkini mengenai proses dekarbonisasi yang menjadi inti dari komitmen iklim Indonesia. Menurutnya, setiap langkah kecil dijalankan dapat menyebabkan kemunduran atau kemajuan untuk mengatasi krisis iklim. Dirinya juga menekankan perlunya dunia bisnis untuk berani melangkah, berinovasi, dan memimpin proses menuju masa depan berkelanjutan.

Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, juga memberikan pandangannya mengenai peran sektor bisnis dalam mempromosikan praktik dan agenda keberlanjutan. Menurutnya, adopsi keberlanjutan melalui penerapan standar Environmental Social Governance (ESG) tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, tetapi juga menawarkan keuntungan bisnis jangka panjang. Shinta menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi komunitas bisnis untuk menjadikan keberlanjutan sebagai strategi inti mereka. Hal ini karena perusahaan yang berfokus pada ESG cenderung menarik lebih banyak investasi, mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang, serta mampu mengelola risiko dengan lebih efektif.

Lebih dari 5.000 peserta diperkirakan hadir di ISF 2024, menjadikannya perhelatan isu keberlanjutan terbesar di kawasan Asia-Pasifik, setelah COP29 di Baku, Azerbaijan. Forum ini tidak hanya menjadi tempat diskusi, tetapi juga diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke COP29 pada bulan November mendatang. Berbagai tokoh internasional, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta menteri dan pejabat tinggi dari sejumlah negara, turut ambil bagian sebagai pembicara utama. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya ISF 2024 sebagai platform global untuk memperdalam kolaborasi dalam praktik-praktik keberlanjutan.

Selain itu, ISF 2024 juga menampilkan lebih dari 100 pembicara dari sektor bisnis, masyarakat sipil, dan pemerintahan yang berbicara dalam 10 sesi panel dan 15 sesi tematik. Topik-topik yang dibahas mencakup berbagai isu keberlanjutan, termasuk transisi energi hijau, teknologi, sumber daya manusia, pembiayaan hijau, konservasi alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Forum ini juga menyajikan sesi inklusif yang melibatkan komunitas dan organisasi sosial yang memiliki rekam jejak kuat dalam praktik-praktik keberlanjutan.

Dalam rangkaian acara menuju ISF 2024, Youth Energy and Environment Council (YEC) mengadakan dialog strategis yang melibatkan berbagai tokoh penting dari sektor pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Acara ini merupakan langkah awal YEC dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan pelestarian lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam dialog tersebut, Rachmat Kaimuddin menyoroti pentingnya transformasi di sektor transportasi untuk mendukung inisiatif hijau, termasuk perlunya pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik.

Fadli Rahman, Direktur Pertamina NRE, juga menyampaikan strategi pemerintah dalam mempercepat transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan inovasi sektor swasta dalam proses ini. Selain itu, isu polusi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat turut menjadi topik diskusi yang dibahas secara mendalam, mencakup teknologi dan regulasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Industri berkelanjutan juga menjadi fokus utama dalam diskusi, dengan Dirgayuza Setiawan dari tim Prabowo-Gibran menjelaskan peran penting industri dalam mengurangi emisi karbon. Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden RI, menegaskan perlunya melibatkan generasi muda dalam proses transisi energi, dengan bekerja sama dengan Dewan Energi Nasional dan YEC dalam sosialisasi dan diskusi terkait Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dialog ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam upaya membangun Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

*) Pengamat Isu Lingkungan Universitas Diponegoro

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.