HUT OPM Ditolak Masyarakat Papua

Oleh: Rebeca Marian

Bulan Desember tinggal menghitung hari, Situasi di Papua maupu Papua Barat menunjukkan kondusifitas dan cenderung aman utamanya jelang HUT OPM. Meski demikian perayaan HUT OPM tersebut ternyata mendapatkan penolakan dari masyarakat asli Papua yang telah mengetahui sepak terjang OPM yang kerap melakukan aksi tidak manusiawi terhadap Orang Asli Papua.

OPM memiliki track record yang menunjukkan bahwa kelompok tersebut menginginkan untuk berpisah dari NKRI. Demi mewujudkan kepentingan kelompoknya, mereka tak segan menyerang warga sipil bahkan aparat keamanan sekalipun seperti polisi maupun TNI.
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengungkapkan terdapat ancaman keamanan jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 yang telah mereka rayakan sejak tahun 1962.

Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, Polda Papua telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), salah satunya dengan melakukan pendekatan membangun komunikasi kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan sesama warga untuk melakukan cipta kondisi.
Untuk mengurangi dampak provokasi yang mungkin terjadi, Polda Papua membuat agenda seperti event-event olahraga, kesenian dan arahan-arahan ceramah yang menyejukkan,.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat Papua dari berbagai provokasi untuk memeriahkan HUT OPM yang dilakukan di markas-markas OPM baik didalam hutan maupun di perkotaan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku bahwa pemerintah perlu mewaspadai opini yang tidak disangka jelang peringatan Ulang Tahun OPM yang diperingati pada 1 Desember.

Pria yang pernah menjabat sebagai pimpinan di Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan, propaganda politik bisa muncul jelang peringatan HUT OPM. Dia memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi agar situasi tetap aman dan terkendali. Mahfud menyebutkan standar pengamanan di Papua tidak berubah. Standar keamanana tersebut akan ditetapkan ke sejumlah pihak, termasuk para aparat keamanan.
Sebagai warga NKRI, tentu kita wajib memahami, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saja telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Negara Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat oleh kepentingan apapun.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib.
HUT OPM sungguh tidak perlu untuk dirayakan, apalagi kelompok tersebut hanya menodai sesama anak bangsa. Penghianatan maupun kekejaman yang mereka lakukan telah terbukti menggerogoti kedamaian tanah Papua. Entah mereka bergerak sendiri atau sudah dimanfaatkan oleh pihak Asing, yang jelas OPM telah banyak melakukan propaganda bawah tanah melalui media daring untuk memperoleh simpati dan dukungan internasional dengan mengeksploitasi permasalahan HAM di Papua.

Propaganda tersebut pun ternyata cukup efektif bagi OPM untuk mencari dukungan yang ditunjukkan dengan banyaknya lembaga Penggiat HAM yang memberikan perhatian pada aktivis Papua Merdeka, antara lain Amnesty Internasional, Human Right Watch, Komnasham, Kontras dan lain sebagainya.

Permintaan dukungan kepada negara asing tersebut, tentu saja menghasilakan framing yang berbeda, dimana negara asing akan digiring opininya bahwa Indonesia itu negara yang tengah melakukan pelanggaran HAM, Padahal Indonesia saja sedang berjuang untuk mempertahankan kedaulannya.
Tidak menutup kemungkinan OPM beserta organisasi sayapnya akan membuat percikan huru-hara dalam peringatan ulang tahunnya. Seperti provokasi di media sosial untuk mengajak aksi turun ke jalan misalnya.

Masyarakat juga dihimbau untuk hati-hati terhadap segala upaya provokasi dari kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI, apalagi kita tahu bahwa OPM memiliki persenjataan yang disupplay dari negara asing, jangan sampai rasa persatuan kita terkoyak oleh segelintir orang yang ingin melepaskan diri dari pangkuan NKRI. Perjuangan kali tentu saja tidak hanya melawan bangsa lain, tetapi juga melawan bangsa sendiri.
Oleh karena itu, ulang tahun OPM sendiri haruslah diwaspadai. Jangan sampai para pengkhianat NKRI terus-menerus mengancam kedamaian di Bumi Papua. Semua pihak harus bisa bersikap dan bertindak demi Papua yang maju dan damai.

Itulah sebabnya, kita tetap harus bersatu menjaga tanah air dan tidak gentar terhadap siapapun yang hendak mengkoyak persatuan bangsa Indonesia. Karena Menjaga Papua adalah Menjaga Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan.