Hindari Isu Menyesatkan, Pemerintah Siapkan Skema Terbaik untuk Bayar Tunjangan Dosen

JAKARTA — Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dosen dengan menyiapkan skema terbaik untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin).

Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, termasuk pengajuan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun ke DPR serta penyelesaian harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar pencairan tunjangan tersebut.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan bahwa pencairan tukin membutuhkan kerja sama lintas kementerian.

“Ini bukan hanya soal keinginan satu lembaga saja, tetapi harus ada sinergi dengan berbagai pihak,” ujarnya saat ditemui di Sekolah Vokasi UGM, Selasa (4/2/2025).

Stella menambahkan bahwa sejak berdirinya Kemendiktisaintek, pihaknya telah memperjuangkan agar tukin dapat dicairkan.

“Kami memahami pentingnya asas keadilan dalam pembayaran tukin, tetapi keputusan ini harus berdasarkan aturan hukum yang jelas,” imbuhnya.

Dirjen Dikti, Prof. Khairul Munadi, menyoroti bahwa tukin merupakan kebijakan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dosen serta kualitas pendidikan tinggi.

Ia menjelaskan bahwa proses regulasi pencairan tukin cukup kompleks, sehingga pemimpin perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada dosen.

“Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun pada 23 Januari 2025, yang ditujukan untuk Dosen ASN PTN Satker, PTN BLU yang belum menjalankan remunerasi, dan ASN yang ditugaskan di LLDIKTI dengan total penerima sebanyak 33.957 dosen,” jelas Khairul.

Tim Ahli Menteri, Prof. Johannes Gunawan, menjelaskan bahwa pencairan tukin melewati sejumlah tahapan birokrasi.

“Setelah Perpres disahkan, Menteri Pendidikan Tinggi akan menerbitkan peraturan teknis mengenai tukin dosen ASN,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa proses tersebut berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dan diharapkan segera terealisasi.

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak terpancing oleh isu-isu menyesatkan terkait tunjangan dosen.

Seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum, dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan dosen tetap menjadi prioritas utama.

Kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, dan pihak terkait diharapkan dapat memastikan implementasi pembayaran tukin yang transparan dan akuntabel. (*)

Rayakan Dengan Gembira, Bersama Menjaga Kondusivitas Hari Kemerdekaan

By 0

Rayakan Dengan Gembira, Bersama Menjaga Kondusivitas Hari Kemerdekaan Oleh : Garvin Reviano Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk meneguhkan kembali rasa cinta tanah air, persatuan, dan optimisme terhadap masa depan bangsa. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara, pengibaran Bendera Merah Putih, perlombaan, maupun berbagai kegiatan masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan. Karena itu, suasana perayaan perlu dijaga agar berlangsung aman, tertib, damai, dan penuh kegembiraan sehingga semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Momentum kemerdekaan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Kegembiraan yang hadir di tengah masyarakat menjadi cerminan kehidupan sosial yang harmonis sekaligus menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi bangsa. Berbagai kegiatan seperti kerja bakti, pemasangan bendera, perlombaan antarkampung, kegiatan kebudayaan, hingga aktivitas komunitas di ruang publik dapat menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga. Di tengah dinamika nasional yang berkembang, kegiatan tersebut juga penting untuk menjaga ruang sosial tetap positif dan tidak mudah dipengaruhi oleh narasi yang dapat menimbulkan keresahan. Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap stabilitas keamanan menjelang peringatan kemerdekaan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago mengatakan bahwa situasi dalam negeri hingga saat ini berada dalam kondisi terkendali. Penegasan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat terkait, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Menurut Djamari, perkembangan situasi nasional masih berada dalam kendali pemerintah dan aparat keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitas, termasuk mempersiapkan berbagai kegiatan peringatan HUT ke-81 RI, dengan tetap mengedepankan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pernyataan Djamari sekaligus memberikan pesan bahwa stabilitas nasional merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pemerintah terus melakukan koordinasi serta pemantauan terhadap berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi dengan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing, menghindari tindakan provokatif, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dengan kondisi keamanan yang terkendali, momentum kemerdekaan dapat dirayakan secara lebih nyaman dan positif. Pesan untuk menjaga kondusivitas juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Pihaknya mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu keamanan yang beredar menjelang HUT ke-81 RI. Sahroni mendorong masyarakat untuk memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa dan menjaga kepentingan Republik Indonesia secara bersama-sama. Ajakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman dan harmonis, terutama ketika ruang publik dan media sosial dipenuhi berbagai informasi mengenai perkembangan nasional. …

All Rights Reserved © 2025