Oleh : Agung presetya (Penulis adalah pengamat hubungan Internasional)
Beberapa hari terakhir ramai kabar tentang pembesar FPI, Habib Rizieq Syihab yang tersandung beragam masalah. Mulai dari kasus asusila hingga berbau politik lainnya. Kini yang sedang viral kasus pemulangannya dari Saudi yang dinilainya sebagai pencekalan oleh Pemerintah Indonesia.
Ia menuding pemerintahan rezim ini sengaja agar dirinya tak bisa pulang saat pemilu berlangsung. Kabarnya ia meminta dengan penuh pengharapan, agar pemerintah RI segera mencabut pencekalannya di Saudi Arabia. Pernyataan tersebut diunggah Rizieq di Mekah melalui video yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV. Yakni, dalam rangka Milad ke-21 FPI.
Sebelumnya, pembesar FPI ini banyak terbelit masalah. Salah satunya yang paling viral ialah konten yang berbau pornografi dengan mencatut nama pembesar ini. Akhirnya sejumlah kalangan melaporkan konten tersebut ke Polda Metro Jaya.
Habib Rizieq Syihab (HBS) ini juga ditengarai tersandung kasus ujaran kebencian. Yang mana hal ini diindikasikan dapat memecah belah persatuan Indonesia. Atau bahkan kasus Logo Bank Indonesia yang dinilainya bergambar Palu Arit. Yang merupakan sombol komunis. Ia juga dilaporkan pengenaan kasus pelecehan simbol kenegaraan Indonesia juga penistaan agama. Dan masih banyak lagi kasus- kasus yang lainnya.
Dari sini bukankah sudah jelas dapat kita tilik. Bagaimana mungkin seorang imam besar melakukan hal tersebut. Ujaran kebencian yang dinilai menyakiti pihak serta agama lain tentunya tak sesuai dengan prinsip toleransi. Juga, video konten asusila yang tersebar luas yang ditengarai juga dilakukan oleh HBS ini.
Kabar terakhir ia dituduh “Lari” ke Arab Saudi guna menghindari penyelidikan terkait kasus yang membelitnya. Hingga pemerintahan Indonesia sulit untuk memprosesnya secara hukum. Meski demikian, nyatanya keadaan serasa terbalik, ia menilai dirinya sedang dipermainkan.
Dirinya sedang dicekal dan disisihkan oleh pemerintahan Jokowi. Ia juga menilai jika pemerintahan RI takut akan kepulangannya yang membawa banyak kebenaran. Ia menyerukan aneka serangan terhadap pemerintah RI yang tidak kooperatif. Bahkan, menyebarkan isu-isu yang lainnya.
Namun, secara tegas isu tersebut di tampik oleh Wiranto, selaku Menko Polhukam. Wiranto menilai HBS hanya berkoar-koar saja. Apalagi ia juga tak mengerti atas isu yang disebar oleh HBS ini. Tak hanya Wiranto, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga menyatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh pembesar FPI tersebut. Teuku Faizasyah selaku pelaksana tugas Jubir Kemlu menegaskan hal serupa.
Indikasi adanya playing victims yang dilakukan HBS dinilai dari masalah intern dirinya dengan pemerintah Arab Saudi. Wiranto menyatakan harusnya HBS menyelesaikan masalah pribadinya ini sendiri, bukan malah balik menuduh pemerintahan RI. Wiranto menambahkan jika, pemerintah tidak menangkal kepulangan Rizieq ke Indonesia. Serta tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah RI terhadap HBS ini.
Polemik yang dialami HBS ini juga banyak diperbincangkan khalayak ramai. Sementara hasil rapat menyatakan jika pihak HBS mengalami problem overstay di Atab Saudi. Akhirnya ada tuntutan dari kerajaan Arab Saudi terkait hal ini. Sehingga perkara ini yang dinilai sebagai latar belakang masalah. Wiranto juga mengemukakan jika HBS agaknya harus menyelesaikan kewajibannya yang dianggap melanggar aturan di Arab Saudi.
Hal-hal semacam ini harusnya disikapi secara lebih baik. Adanya isu-isu yang muncul ke permukaan juga harus diwaspadai, kita juga harus belajar dari pengalaman. Kasus-kasus HBS yang dinilai viral dan melanggar ranah hukum harusnya bisa dijadikannya pelajaran. Agar ia (HBS) bisa berperilaku lebih baik dimasa depan.
Meski memiliki gelar imam besar tak menjamin segala kemungkinan terbebas dari kesalahan. Karena hakikat manusia adalah tempat salah dan dosa. Namun, ada baiknya sebagai manusia yang baik tentunya mampu mengatasi masalah sendiri tanpa harus menuduh pihak lain untuk menarik sejumlah simpati.
Ditakutkan, jika hal seperti kejadian sebelumnya akan terjadi dan membuat negara menjadi tidak kondusif. Bagi seluruh warga Indonesia ada baiknya menyaring segala bentuk isu yang menyerang pemerintahan. Juga isu yang kemungkinan bisa menyentuh setiap elemen lapisan masyarakat. Kita hendaknya terus berhati-hati dengan isu-isu tersebut. Berperilaku bijaksana dalam menyikapi segala perkara, merupakan sebuah sifat aktif guna membentengi diri agar tidak terprovokasi.
