Fokus APBN 2026 Dorong Ekonomi Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat
Oleh : Gavin Asadit
Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan fokus mendorong ekonomi produktif dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen Rancangan APBN yang telah dibahas bersama DPR, total belanja negara tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.820 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan belanja dari tahun sebelumnya dan sekaligus menjadi salah satu pagu terbesar dalam sejarah keuangan negara.
Kebijakan fiskal 2026 dirancang dengan kerangka yang ekspansif namun tetap terukur. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen, inflasi yang terkendali di angka 2,5 ± 1 persen, serta nilai tukar rupiah yang diproyeksikan stabil pada level Rp15.300 per dolar AS. Sasaran lainnya mencakup pengendalian tingkat pengangguran terbuka di kisaran 5–5,7 persen dan penurunan tingkat kemiskinan nasional ke bawah 8 persen. Semua indikator tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah belanja dan pendapatan negara pada tahun fiskal mendatang.
Menurut dokumen resmi Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas pembangunan. Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM (termasuk program Koperasi Merah Putih), pembangunan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Seluruh sektor tersebut dirancang untuk menopang pertumbuhan ekonomi berbasis produksi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu perhatian utama dalam RAPBN 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung distribusi makanan sehat ke anak-anak sekolah, sebagai upaya menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memperbaiki gizi generasi muda. Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi lembaga pelaksana program ini, menerima alokasi terbesar dalam pagu indikatif kementerian/lembaga, yaitu mencapai Rp217,86 triliun. Angka tersebut melampaui pagu Kementerian Pertahanan dan Polri yang selama ini menempati posisi tertinggi dalam struktur anggaran belanja K/L.
Tak hanya sektor pangan, pemerintah juga menggulirkan anggaran besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Program Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru di tahun 2026. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara pemeriksaan kesehatan gratis diutamakan untuk ibu hamil, balita, serta lansia. Tujuannya adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR menegaskan bahwa APBN 2026 harus menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi prinsip utama dalam pengelolaan belanja negara. Menurutnya, besarnya belanja negara harus diimbangi dengan kualitas belanja, agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid (Gus Jazil), menyatakan bahwa APBN 2026 akan digunakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Ia menjelaskan bahwa dalam pembahasan pendahuluan RAPBN dan RKP 2026, Banggar telah menetapkan target indikator pembangunan: pertumbuhan ekonomi 5,20 – 5,80 persen, GNI per kapita USD 5.520, penurunan emisi GRK 37,14 persen, tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen, pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen, rasio gini 0,377–0,380, serta indeks modal manusia 0,57. Ia turut menegaskan bahwa delapan agenda prioritas termasuk pengembangan infrastruktur, hilirisasi industri berbasis SDA, dan penguatan SDM sejalan dengan tema ekonomi inklusif pemerintah
Pemerintah optimistis bahwa struktur APBN 2026 sudah mengarah pada pola belanja produktif. Dalam catatan Kementerian Keuangan, sebanyak 58 persen dari total belanja negara dialokasikan untuk belanja non-operasional, termasuk belanja modal, bantuan sosial produktif, subsidi tepat sasaran, dan program-program strategis nasional. Belanja pegawai dan biaya operasional dipangkas secara bertahap untuk memberi ruang bagi pengeluaran yang menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian.
Salah satu strategi utama dalam implementasi APBN 2026 adalah penguatan koordinasi pusat dan daerah. Pemerintah menekankan pentingnya sinkronisasi belanja antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini penting agar program seperti MBG, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa bisa berjalan seragam dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
Agenda pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi juga mendapat porsi strategis dalam RAPBN 2026. Pemerintah mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis komunitas dengan mengintegrasikan pendanaan desa, pembinaan UMKM, serta insentif untuk koperasi lokal. Koperasi Merah Putih, salah satu program unggulan Presiden Prabowo, diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif.
Dalam konteks keberlanjutan fiskal, Menteri Keuangan menyatakan bahwa rasio defisit anggaran akan dijaga tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, sejalan dengan komitmen terhadap Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah juga berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak, perluasan basis pajak digital, serta penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kebijakan pembiayaan utang akan diarahkan ke instrumen yang berbiaya rendah dan berjangka panjang, untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Pelaksanaan APBN 2026 akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi ekonomi kerakyatan. Program-program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengurangi ketimpangan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan produktivitas nasional.
Dengan struktur belanja yang diarahkan pada sektor-sektor produktif, serta reformasi kebijakan fiskal yang terus dilakukan, APBN 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat. Keberhasilan APBN ini akan sangat bergantung pada kedisiplinan fiskal, ketepatan implementasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
