Fiskal Inklusif Jadi Pondasi Pemerataan Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo–Gibran
Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal inklusif sebagai pondasi utama pemerataan ekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui strategi fiskal yang lebih progresif, pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi terasa hingga ke sektor riil dan lapisan masyarakat terbawah.
Kebijakan fiskal yang ekspansif menjadi pusat perhatian setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan Rp200 triliun dana pemerintah ke perbankan nasional. Langkah ini dirancang untuk memperbesar likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit bagi pelaku usaha, UMKM, dan industri padat karya. “Dana ini harus benar-benar mengalir ke kredit sektor riil, bukan sekadar berhenti pada instrumen keuangan,” tegas Purbaya.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyambut langkah fiskal tersebut sebagai langkah cepat dan berani. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan kebijakan ini dapat mempercepat ekspansi usaha, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat. “Menteri keuangan sudah berani mengambil keputusan strategis dengan menggelontorkan Rp200 triliun ke bank-bank himbara,” ujar Sarman.
Pasar finansial nasional merespon positif. Saham BNI, Mandiri, BRI, dan BTN terpantau melonjak hingga lebih dari 5 persen pada pembukaan perdagangan. Pemerintah menilai respon tersebut sebagai sinyal kepercayaan pasar terhadap arah baru kebijakan fiskal. Likuiditas yang meningkat diharapkan menjadi bahan bakar bagi mesin pertumbuhan domestik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan tren stabil. Pada kuartal III 2025, perekonomian tumbuh 5,04 persen secara tahunan, sekaligus menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen. “APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing,” kata Menkeu Purbaya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo secara khusus meminta agar momentum pertumbuhan dijaga hingga kuartal IV. “Pertumbuhan tetap kuat, konsumsi rumah tangga akan naik di kuartal IV. Presiden menekankan agar momentum ini dipertahankan,” ujar Airlangga.
Kalangan analis juga optimistis. Kepala Riset Makroekonomi Permata Bank, Faisal Rachman, menilai arah kebijakan fiskal memberikan sinyal pemulihan solid. “Prospek PDB berada di kisaran 5,0 hingga 5,1 persen untuk tahun 2025, revisi ke atas dari proyeksi sebelumnya,” ujarnya.
Dengan arah fiskal yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang bukan hanya tinggi, namun menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menilai strategi ini menjadi pondasi menuju Indonesia Maju 2045, di mana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berjalan beriringan.
