Film ‘Pig Feast’ Dikritik, Dinilai Abaikan Pembangunan Energi Nasional

Film ‘Pig Feast’ Dikritik, Dinilai Abaikan Pembangunan Energi Nasional

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (Pig Feast) yang mengkritik Program Strategis Nasional (PSN) di Papua menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai narasi yang diangkat dalam film yang juga tayang secara terbatas di Selandia Baru itu cenderung provokatif karena tidak melihat secara utuh konteks pembangunan energi nasional serta masa depan Papua.

 

Kritik tersebut muncul karena pembangunan di Papua dinilai tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan Indonesia memperkuat ketahanan energi. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi, terutama ketergantungan terhadap impor minyak.

 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan energi alternatif seperti biodiesel dan bioetanol sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

 

Influencer sekaligus pakar Komunikasi Sosial Politik, Putra Aji Sujati menilai pengembangan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

 

“Kali ini _gue_ mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru udah punya kartu AS buat nyelamatin ekonomi kita lewat sawit. _Gue_ kasih tau teman-teman, 20% pasokan minyak dunia lewat jalur Selat Hormuz. Kalau sampai di blokade lebih dari 7 hari.Harga BBM global bakal meledak dan Indonesia yang masih doyan impor energi bakal kena hantam inflasi gila-gilaan. Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget.” Ujar Putra dalam akun Instagram @putraajisujati, dikutip Sabtu (7/3).

 

Sementara itu, Tokoh Adat Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Matatius Jiginua menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

 

“Seluruh lapisan warga harus tetap mempertahankan iklim sejuk demi memastikan aktivitas ekonomi dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” terangnya.

 

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang mandiri dalam sektor energi.

 

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik. Dan Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” kata Prabowo. ***

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025