Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anggaran tahun 2027 digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Penguatan sistem pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian penting dari pembenahan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program MBG dengan sasaran sekitar 60,6 juta penerima manfaat.

Besarnya anggaran tersebut diikuti dengan peningkatan pengawasan, penguatan administrasi keuangan, serta koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya memberikan hasil maksimal.

“Sekitar Rp240 triliun untuk MBG,” ujar Purbaya saat menyampaikan keterangan mengenai RAPBN 2027.

Pengawasan juga diperkuat melalui jaringan Kementerian Keuangan di daerah. Purbaya sebelumnya menjelaskan bahwa jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran MBG di berbagai daerah, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan dari tingkat pusat.

Di sisi pelaksana, Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Uang yang Anda kelola, masak, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat adalah uang rakyat,” ujarnya.

Untuk mempersempit celah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan, BGN bersama Kementerian Keuangan juga mendorong digitalisasi pelaporan keuangan.

“Pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit, manual, dan lain sebagainya, itu kemudian by system kemudian pertanggungjawabannya jelas dan mekanisme caranya juga lebih mudah”, kata Sudaryono.

Langkah tersebut diperkuat dengan pelatihan akuntan SPPG agar setiap transaksi dan penggunaan dana dapat tercatat secara lebih tertib.

“Pertanggungjawabannya harus jelas”, tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa pelaporan keuangan akan terus diarahkan agar dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis sehingga potensi temuan dan kerugian negara dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Sudaryono komposisi anggaran 2027 juga menunjukkan prioritas pemerintah terhadap penyaluran manfaat langsung.

“Sebesar 97 persen untuk program, sedangkan operasional BGN hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu,” jelasnya.

Dengan penguatan pengawasan, digitalisasi pelaporan, peningkatan kapasitas akuntan SPPG, serta sinergi BGN dan Kementerian Keuangan, pemerintah optimistis pelaksanaan MBG 2027 semakin transparan, efisien, tepat sasaran, dan mampu meminimalkan celah kebocoran anggaran.

The post Anggaran MBG 2027 Dipastikan Lebih Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran appeared first on Kata Indonesia.

Oleh: Bagas Nurahman

Kebijakan pemerintah dalam menata Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara penguatan devisa nasional dan daya saing ekspor sektor pertambangan. Melalui penyesuaian ketentuan yang lebih fleksibel, pemerintah memberikan ruang bagi eksportir untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik.

Penataan tersebut dilakukan melalui Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang memberikan relaksasi bagi eksportir sektor pertambangan dengan kriteria tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, eksportir yang memenuhi persyaratan dapat menempatkan DHE SDA paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan. Skema ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk menjaga kebutuhan modal kerja dan kesinambungan aktivitas ekspor.

Langkah tersebut dinilai tepat karena sektor pertambangan memiliki karakteristik usaha yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan arus kas yang memadai. Dengan memberikan pilihan penempatan DHE SDA secara lebih proporsional, pemerintah tetap dapat mengoptimalkan manfaat devisa bagi perekonomian tanpa menghambat operasional eksportir. Kebijakan ini juga menunjukkan keberpihakan pada terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi industri pertambangan nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan skema relaksasi tersebut berbeda dengan ketentuan umum bagi sektor pertambangan nonmigas. Dalam ketentuan umum, eksportir diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA selama paling singkat 12 bulan. Adanya skema khusus bagi eksportir yang memenuhi kriteria menunjukkan penerapan kebijakan yang adaptif dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan dunia usaha.

Pengaturan tersebut memiliki tiga tujuan strategis. Pertama, mendukung stabilitas makroekonomi sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik. Kedua, ketersediaan devisa dapat memperkuat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Ketiga, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi dan kinerja ekspor melalui kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam.

Dengan tujuan tersebut, relaksasi DHE SDA tidak hanya memberikan fleksibilitas kepada eksportir, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Devisa yang ditempatkan di dalam negeri dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pembiayaan, sementara fleksibilitas yang diberikan membantu perusahaan mempertahankan produktivitas serta kemampuan memenuhi permintaan pasar ekspor. Keseimbangan ini menjadi faktor penting agar kebijakan DHE SDA mampu memperkuat perekonomian tanpa mengurangi daya saing pertambangan Indonesia.

Pemerintah menerapkan fasilitas tersebut secara selektif berdasarkan data dan kriteria yang jelas. Berdasarkan data Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode Maret 2025 hingga Juli 2026, terdapat 537 NPWP eksportir pertambangan. Setelah dilakukan pemadanan dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sebanyak 64 NPWP atau sekitar 12 persen memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas Pasal 18A.

Dari sisi perbankan, eksportir yang menggunakan fasilitas relaksasi dapat menempatkan DHE SDA pada bank devisa yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Pemerintah telah menetapkan 15 bank devisa sebagai tempat penempatan Rekening Khusus DHE SDA, terdiri atas lima bank devisa BUMN dan 10 bank devisa non-BUMN. Ketersediaan pilihan tersebut memberikan kemudahan bagi eksportir dalam memenuhi ketentuan sekaligus mendukung kelancaran transaksi perdagangan internasional.

Fasilitas khusus DHE SDA mulai berlaku pada 1 September 2026. Eksportir yang memenuhi kriteria tetapi tidak ingin menggunakan fasilitas tersebut tetap dapat memilih ketentuan umum dengan menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai mekanisme yang ditetapkan. Eksportir yang tidak menggunakan fasilitas khusus tetap mengikuti ketentuan umum DHE SDA berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2026.

Untuk sektor pertambangan nonmigas, ketentuan umum mengatur penempatan 100 persen DHE SDA selama paling singkat 12 bulan pada Bank Devisa BUMN. Sementara itu, sektor pertambangan migas diwajibkan menempatkan paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan pada Bank Devisa BUMN. Perbedaan ketentuan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik masing-masing sektor.

Penguatan DHE SDA juga mendukung prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan prospek ekonomi global dapat meningkatkan permintaan terhadap ekspor Indonesia sekaligus memperkuat aliran modal masuk, terutama melalui penanaman modal asing dan investasi portofolio.

Peningkatan investasi melalui percepatan proyek strategis nasional serta optimalisasi penerimaan DHE menjadi bagian penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui penataan DHE SDA yang adaptif, pemerintah menunjukkan komitmen menjaga sektor pertambangan tetap kompetitif sekaligus memperkuat manfaat devisa bagi perekonomian nasional. Relaksasi yang diberikan secara selektif dapat membantu eksportir mempertahankan kelancaran operasional, investasi, dan kegiatan perdagangan. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut memperkuat peran DHE SDA sebagai instrumen strategis untuk mendukung hilirisasi, investasi, stabilitas ekonomi, dan peningkatan daya saing ekspor tambang Indonesia di pasar global.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

The post Pemerintah Tepat Menata DHE SDA agar Ekspor Tambang Kompetitif appeared first on Kata Indonesia.

Oleh: Juniansyah Putra

Devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) memiliki posisi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pengelolaan devisa di dalam negeri dapat memperkuat likuiditas valuta asing, mendukung stabilitas makroekonomi, serta menyediakan ruang pembiayaan bagi investasi dan hilirisasi sumber daya alam.

Namun, kebijakan DHE SDA harus mampu menjawab dua kepentingan secara bersamaan, yakni menjaga kepentingan ekonomi nasional dan mempertimbangkan kebutuhan operasional dunia usaha. Regulasi yang terlalu longgar berisiko mengurangi efektivitas penempatan devisa, sedangkan aturan yang terlalu kaku dapat menimbulkan tekanan bagi eksportir yang berhadapan dengan karakter pasar global yang dinamis.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pentingnya pengawasan yang terintegrasi dalam pengelolaan devisa ekspor SDA. Ia menyampaikan bahwa PT Danantara Sumber daya Indonesia (DSI) telah memonitor lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas utama dan mengawasi devisa senilai sekitar 14 miliar dollar AS dalam waktu sekitar dua bulan sejak mulai beroperasi.

Capaian tersebut memperlihatkan ketegasan kebijakan semakin membutuhkan dukungan sistem pengawasan yang bekerja cepat dan berbasis data. Dengan pemantauan transaksi secara terintegrasi, pemerintah memiliki kemampuan untuk mendeteksi perbedaan nilai transaksi, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan memastikan kewajiban devisa dijalankan secara terukur.

Arah digitalisasi itu sejalan dengan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui DSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sistem DSI mengintegrasikan data dari sejumlah kementerian dan lembaga melalui platform analitik berbasis kecerdasan buatan untuk memantau ekspor komoditas strategis.

Pengawasan berbasis teknologi membuat penegakan aturan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih presisi. Data mengenai ekspor, volume barang, pembayaran, serta tujuan perdagangan dapat direkonsiliasi sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan tindakan tanpa mengganggu eksportir yang telah memenuhi kewajibannya.

Kebutuhan terhadap pendekatan adaptif menjadi semakin penting karena kegiatan ekspor tidak berlangsung dalam kondisi ekonomi yang seragam. Perubahan harga komoditas, kebutuhan modal kerja, struktur kepemilikan, hubungan perdagangan, serta kondisi pasar negara tujuan membuat kemampuan setiap eksportir dalam mengelola devisa memiliki karakter yang berbeda.

Salah satu bentuk adaptasi itu terlihat melalui Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai DHE SDA. Ketentuan tersebut memberikan perlakuan khusus bagi pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman perdagangan tertentu, termasuk bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan.

Pemerintah menetapkan lima negara mitra yang memenuhi kriteria, yakni Amerika Serikat, China, Hong Kong, Australia, dan Kanada. Untuk eksportir yang memenuhi persyaratan kumulatif, kewajiban penempatan DHE SDA dapat direlaksasi menjadi paling sedikit 30 persen selama sedikitnya tiga bulan, dengan penempatan pada bank devisa yang telah ditetapkan.

Relaksasi mencerminkan bahwa fleksibilitas tidak berarti menghapus kewajiban. Eksportir tetap harus memenuhi kriteria, memilih fasilitas secara sadar, serta menjalankan penempatan devisa sesuai jangka waktu dan mekanisme yang telah ditentukan pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa implementasi Pasal 18A mencakup penetapan negara, kriteria eksportir, bank devisa tempat penempatan, serta mekanisme pengaliran data untuk menentukan eksportir yang memenuhi persyaratan. Artinya, fleksibilitas dibangun melalui parameter yang jelas sehingga tidak berubah menjadi celah bagi penghindaran kewajiban.

Desain seperti ini penting bagi kepastian usaha karena eksportir memperoleh pilihan yang lebih sesuai dengan karakter kegiatan perdagangan, sementara pemerintah tetap memiliki instrumen untuk mengawasi kepatuhan. Relaksasi pun bersifat opsional, sedangkan eksportir yang tidak memanfaatkannya tetap mengikuti ketentuan umum DHE SDA yang berlaku.

Keseimbangan antara fleksibilitas dan pengawasan menjadi inti dari reformasi tata kelola DHE SDA. Negara perlu memastikan devisa hasil ekspor tetap memberikan manfaat bagi perekonomian domestik, sementara pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai kewajiban, pilihan mekanisme, dan prosedur yang harus dipenuhi.

Skema tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ketegasan regulasi tidak harus diwujudkan melalui pendekatan seragam kepada seluruh pelaku usaha. Regulasi yang memiliki kriteria terukur, pengawasan berbasis data, serta ruang penyesuaian justru berpotensi menciptakan kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola DHE SDA memiliki arti strategis karena devisa yang berada di dalam sistem keuangan nasional dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pembiayaan kegiatan produktif. Jika dikelola secara konsisten, kebijakan ini dapat memperkuat hubungan antara penerimaan devisa, investasi, modal kerja, dan agenda hilirisasi sumber daya alam.

Skema baru DHE SDA menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjaga kepentingan nasional melalui aturan yang tegas sekaligus memberikan ruang adaptasi berdasarkan karakter perdagangan dan investasi. Tantangannya kini terletak pada konsistensi pengawasan, akurasi data, serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa fasilitas yang diberikan tetap tepat sasaran.

Dengan desain seperti itu, regulasi DHE SDA dapat menjadi bagian dari tata kelola ekonomi yang lebih modern, ketika ketegasan negara berjalan bersama kepastian usaha dan fleksibilitas yang terukur.

)* Peneliti bidang Kebijakan Publik dan Inovasi

Pemerintah Perkuat DHE SDA dengan Regulasi Tegas dan Adaptif

Oleh: Juniansyah Putra

Devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) memiliki posisi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pengelolaan devisa di dalam negeri dapat memperkuat likuiditas valuta asing, mendukung stabilitas makroekonomi, serta menyediakan ruang pembiayaan bagi investasi dan hilirisasi sumber daya alam.

Namun, kebijakan DHE SDA harus mampu menjawab dua kepentingan secara bersamaan, yakni menjaga kepentingan ekonomi nasional dan mempertimbangkan kebutuhan operasional dunia usaha. Regulasi yang terlalu longgar berisiko mengurangi efektivitas penempatan devisa, sedangkan aturan yang terlalu kaku dapat menimbulkan tekanan bagi eksportir yang berhadapan dengan karakter pasar global yang dinamis.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pentingnya pengawasan yang terintegrasi dalam pengelolaan devisa ekspor SDA. Ia menyampaikan bahwa PT Danantara Sumber daya Indonesia (DSI) telah memonitor lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas utama dan mengawasi devisa senilai sekitar 14 miliar dollar AS dalam waktu sekitar dua bulan sejak mulai beroperasi.

Capaian tersebut memperlihatkan ketegasan kebijakan semakin membutuhkan dukungan sistem pengawasan yang bekerja cepat dan berbasis data. Dengan pemantauan transaksi secara terintegrasi, pemerintah memiliki kemampuan untuk mendeteksi perbedaan nilai transaksi, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan memastikan kewajiban devisa dijalankan secara terukur.

Arah digitalisasi itu sejalan dengan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui DSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan bahwa sistem DSI mengintegrasikan data dari sejumlah kementerian dan lembaga melalui platform analitik berbasis kecerdasan buatan untuk memantau ekspor komoditas strategis.

Pengawasan berbasis teknologi membuat penegakan aturan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih presisi. Data mengenai ekspor, volume barang, pembayaran, serta tujuan perdagangan dapat direkonsiliasi sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan tindakan tanpa mengganggu eksportir yang telah memenuhi kewajibannya.

Kebutuhan terhadap pendekatan adaptif menjadi semakin penting karena kegiatan ekspor tidak berlangsung dalam kondisi ekonomi yang seragam. Perubahan harga komoditas, kebutuhan modal kerja, struktur kepemilikan, hubungan perdagangan, serta kondisi pasar negara tujuan membuat kemampuan setiap eksportir dalam mengelola devisa memiliki karakter yang berbeda.

Salah satu bentuk adaptasi itu terlihat melalui Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai DHE SDA. Ketentuan tersebut memberikan perlakuan khusus bagi pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman perdagangan tertentu, termasuk bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan.

Pemerintah menetapkan lima negara mitra yang memenuhi kriteria, yakni Amerika Serikat, China, Hong Kong, Australia, dan Kanada. Untuk eksportir yang memenuhi persyaratan kumulatif, kewajiban penempatan DHE SDA dapat direlaksasi menjadi paling sedikit 30 persen selama sedikitnya tiga bulan, dengan penempatan pada bank devisa yang telah ditetapkan.

Relaksasi mencerminkan bahwa fleksibilitas tidak berarti menghapus kewajiban. Eksportir tetap harus memenuhi kriteria, memilih fasilitas secara sadar, serta menjalankan penempatan devisa sesuai jangka waktu dan mekanisme yang telah ditentukan pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa implementasi Pasal 18A mencakup penetapan negara, kriteria eksportir, bank devisa tempat penempatan, serta mekanisme pengaliran data untuk menentukan eksportir yang memenuhi persyaratan. Artinya, fleksibilitas dibangun melalui parameter yang jelas sehingga tidak berubah menjadi celah bagi penghindaran kewajiban.

Desain seperti ini penting bagi kepastian usaha karena eksportir memperoleh pilihan yang lebih sesuai dengan karakter kegiatan perdagangan, sementara pemerintah tetap memiliki instrumen untuk mengawasi kepatuhan. Relaksasi pun bersifat opsional, sedangkan eksportir yang tidak memanfaatkannya tetap mengikuti ketentuan umum DHE SDA yang berlaku.

Keseimbangan antara fleksibilitas dan pengawasan menjadi inti dari reformasi tata kelola DHE SDA. Negara perlu memastikan devisa hasil ekspor tetap memberikan manfaat bagi perekonomian domestik, sementara pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai kewajiban, pilihan mekanisme, dan prosedur yang harus dipenuhi.

Skema tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ketegasan regulasi tidak harus diwujudkan melalui pendekatan seragam kepada seluruh pelaku usaha. Regulasi yang memiliki kriteria terukur, pengawasan berbasis data, serta ruang penyesuaian justru berpotensi menciptakan kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola DHE SDA memiliki arti strategis karena devisa yang berada di dalam sistem keuangan nasional dapat mendukung stabilitas ekonomi dan pembiayaan kegiatan produktif. Jika dikelola secara konsisten, kebijakan ini dapat memperkuat hubungan antara penerimaan devisa, investasi, modal kerja, dan agenda hilirisasi sumber daya alam.

Skema baru DHE SDA menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjaga kepentingan nasional melalui aturan yang tegas sekaligus memberikan ruang adaptasi berdasarkan karakter perdagangan dan investasi. Tantangannya kini terletak pada konsistensi pengawasan, akurasi data, serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa fasilitas yang diberikan tetap tepat sasaran.

Dengan desain seperti itu, regulasi DHE SDA dapat menjadi bagian dari tata kelola ekonomi yang lebih modern, ketika ketegasan negara berjalan bersama kepastian usaha dan fleksibilitas yang terukur.

)* Peneliti bidang Kebijakan Publik dan Inovasi

The post Pemerintah Perkuat DHE SDA dengan Regulasi Tegas dan Adaptif appeared first on Kata Indonesia.

Jakarta – Pemerintah memberikan relaksasi terhadap ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi sebagian eksportir sektor pertambangan. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas bagi eksportir yang memenuhi kriteria tertentu untuk menempatkan DHE SDA paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan, dibandingkan ketentuan umum sebesar 100 persen selama 12 bulan. Fasilitas tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa relaksasi tersebut diberikan secara selektif kepada eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan. Ia mengatakan, “Kelima negara tersebut merupakan negara dengan nilai investasi terbesar pada sektor pertambangan di Indonesia, sekaligus memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman/kesepakatan lainnya mengenai perdagangan dengan Indonesia.”

Menurut Susiwijono, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memperdalam pasar keuangan domestik, sekaligus mendukung pembiayaan investasi dan modal kerja untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam.

Relaksasi tersebut memberikan ruang bagi eksportir pertambangan tertentu untuk mengelola kebutuhan likuiditasnya secara lebih fleksibel. Eksportir yang memenuhi kriteria juga dapat menempatkan DHE SDA pada bank devisa yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Pemerintah telah menetapkan 15 bank devisa sebagai tempat penempatan Rekening Khusus DHE SDA bagi eksportir yang menggunakan fasilitas tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan DHE SDA secara keseluruhan tetap diarahkan untuk memperkuat retensi devisa di dalam negeri. Ia mengatakan, “Eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen.”

Purbaya menjelaskan bahwa optimalisasi penempatan DHE SDA di dalam negeri ditujukan untuk meningkatkan likuiditas valuta asing sehingga dapat menopang stabilitas nilai tukar dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Dengan adanya relaksasi tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penguatan devisa nasional dan kebutuhan likuiditas dunia usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran kegiatan ekspor sektor pertambangan sekaligus mendukung investasi, hilirisasi, dan stabilitas perekonomian nasional.

The post Pemerintah Relaksasi DHE SDA Tambang untuk Jaga Likuiditas Ekspor appeared first on Kata Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui penerapan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Ketentuan yang berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) mulai 1 September 2026 tersebut memberikan relaksasi bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria.

Melalui skema baru ini, eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan dapat menempatkan DHE SDA paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan. Ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas dibandingkan aturan umum bagi sektor pertambangan nonmigas yang mewajibkan penempatan 100 persen DHE SDA selama minimal 12 bulan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung aktivitas dunia usaha dan percepatan hilirisasi sumber daya alam.

“Penerapan Pasal 18A diarahkan untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan pendalaman pasar keuangan domestik, mendorong pembiayaan pembangunan khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi SDA, serta meningkatkan investasi dan kinerja ekspor,” ujar Susiwijono.

Fasilitas tersebut bersifat selektif dan hanya dapat dimanfaatkan eksportir berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di sektor pertambangan, memiliki sedikitnya satu pemegang saham dari negara mitra yang ditetapkan pemerintah, serta pemegang saham tersebut memiliki kepemilikan minimal 10 persen.

Lima negara yang ditetapkan sebagai negara mitra adalah Amerika Serikat, China, Hong Kong, Australia, dan Kanada. Penetapan mempertimbangkan besarnya investasi negara-negara tersebut di sektor pertambangan Indonesia serta keberadaan perjanjian bilateral atau kesepahaman perdagangan dengan Indonesia.

Berdasarkan pemadanan data Pemberitahuan Pabean Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode Maret 2025 hingga Juli 2026 dengan data Ditjen AHU, terdapat 64 dari 537 NPWP eksportir pertambangan atau sekitar 12 persen yang memenuhi kriteria fasilitas Pasal 18A.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa daftar eksportir yang memenuhi kriteria akan direviu setiap bulan dan digunakan sebagai dasar pengawasan.

“Fasilitas Pasal 18A bersifat opsional bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria. Apabila memilih tidak menggunakan fasilitas, eksportir wajib menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai batas waktu yang ditetapkan,” jelas Haryo.

Untuk mendukung implementasi, pemerintah menetapkan 15 bank devisa sebagai tempat penempatan Rekening Khusus DHE SDA, terdiri atas lima bank BUMN dan 10 bank non-BUMN. Kebijakan ini diharapkan memberikan fleksibilitas sekaligus memastikan devisa hasil ekspor tetap berkontribusi terhadap penguatan sistem keuangan nasional.

Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penerapan skema baru DHE SDA dapat berjalan efektif, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta memperkuat manfaat devisa bagi pembiayaan pembangunan dan perekonomian nasional.

(*/rls)

The post Skema Baru DHE SDA Tambang Perkuat Kepastian Usaha dan Devisa Nasional appeared first on Kata Indonesia.

Oleh : Wisnu Arta

Indonesia tengah memasuki fase penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Kehadiran PFII bukan sekadar membangun kawasan keuangan baru, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia.

Dengan memperluas akses terhadap modal global, memperdalam pasar keuangan domestik, serta menghadirkan ekosistem jasa keuangan berstandar internasional, PFII diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi masuknya investasi berkualitas yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

Langkah tersebut memperoleh landasan hukum setelah DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang PFII pada 21 Juli 2026. Pengesahan ini menjadi momentum strategis karena memberikan kepastian hukum bagi pengembangan pusat finansial internasional di Indonesia. DPR menilai PFII dapat memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan, sekaligus menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dirancang untuk menarik arus modal asing dan investasi portofolio berkualitas secara berkelanjutan guna memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Pemerintah melihat PFII sebagai bagian dari kebutuhan Indonesia untuk melakukan lompatan strategis di tengah persaingan ekonomi global. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki basis ekonomi yang cukup kuat untuk membangun pusat finansial yang kredibel, berintegritas, dan mampu terhubung dengan jaringan keuangan internasional. PFII dirancang bukan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang sudah berjalan, melainkan melengkapinya melalui ekosistem jasa keuangan yang terintegrasi dan memiliki standar internasional.

Kekuatan utama PFII terletak pada kemampuannya membuka akses yang lebih luas terhadap modal dan investasi jangka panjang. Pemerintah menempatkan perluasan akses modal, pembangunan ekosistem jasa keuangan inovatif, serta peningkatan daya saing nasional sebagai tiga pilar utama pengembangan PFII. Strategi ini menunjukkan bahwa investasi yang ingin ditarik bukan sekadar modal yang masuk kemudian keluar kembali, tetapi investasi yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Investasi berkualitas memiliki arti penting karena dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor. Ketika modal global masuk ke proyek infrastruktur, transisi energi, industri berteknologi tinggi, konektivitas, maupun sektor produktif lainnya, manfaatnya tidak berhenti pada nilai investasi semata. Modal tersebut dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat keterhubungan Indonesia dengan rantai pasok global.

Dalam konteks tersebut, PFII dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dengan sumber modal internasional. Indonesia memiliki berbagai proyek strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dan berskala besar. Kehadiran pusat finansial internasional dapat mempertemukan proyek-proyek tersebut dengan investor institusional, sovereign wealth fund, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, maupun berbagai sumber pendanaan global lainnya.

Upaya membangun ekosistem tersebut juga mulai diperkuat melalui keterlibatan Danantara. Menjelang penyelenggaraan PFII, Danantara melakukan pendekatan kepada investor dari kawasan Asia untuk memperkenalkan peluang investasi di Indonesia. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan regulasi, tetapi juga membangun komunikasi aktif dengan calon investor agar peluang investasi dapat diterjemahkan menjadi kerja sama konkret. Sejumlah sektor strategis seperti infrastruktur hijau, transisi energi, konektivitas logistik, dan industri berbasis teknologi menjadi bagian dari peluang yang ditawarkan.

Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto mengatakan bahwa investasi yang masuk melalui PFFI harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut antara lain dirasakan oleh UMKM, terciptanya lapangan kerja berkualitas, serta meningkatnya kapasitas sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan dan teknologi,

Kehadiran PFII juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pusat keuangan regional. Selama ini sejumlah aktivitas keuangan internasional banyak berlangsung melalui pusat finansial seperti Singapura, Hong Kong, Dubai, maupun Abu Dhabi. Indonesia memiliki peluang untuk menghadirkan alternatif baru dengan memanfaatkan besarnya pasar domestik, bonus demografi, sumber daya ekonomi, serta kebutuhan investasi yang terus berkembang.

Pada akhirnya, PFII merupakan bagian dari upaya memperkuat transformasi ekonomi Indonesia dari negara yang menjadi tujuan investasi menjadi negara yang mampu menjadi pusat aktivitas keuangan dan investasi regional. Keberhasilan PFII akan tercermin ketika modal yang masuk benar-benar mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja berkualitas, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing Indonesia.

Dengan fondasi hukum yang telah dibangun, dukungan pemerintah, keterlibatan regulator, pelaku industri, serta strategi aktif menjangkau investor global, PFII memiliki peluang untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat lompatan ekonomi Indonesia. Investasi berkualitas bukan sekadar tentang besarnya dana yang masuk, melainkan tentang seberapa besar nilai tambah yang ditinggalkan bagi bangsa. Jika ekosistem tersebut mampu dibangun secara konsisten, PFII dapat menjadi pintu baru bagi Indonesia untuk mengubah kekuatan ekonomi domestik menjadi daya saing global dan menghadirkan pertumbuhan yang semakin inklusif, produktif, serta berkelanjutan.

)* Pengamat ekonomi

The post Investasi Berkualitas Melalui PFII Percepat Lompatan Ekonomi Indonesia appeared first on Kata Indonesia.

Oleh: Ahmad Zulfikar

Persaingan memperebutkan modal global semakin ketat di tengah perubahan ekonomi dunia yang berlangsung cepat. Investor internasional tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas, kemudahan investasi, serta kualitas ekosistem keuangan. Kondisi tersebut mendorong Indonesia membutuhkan instrumen baru yang mampu mempertemukan kekuatan ekonomi domestik dengan sumber pembiayaan global secara lebih efektif. Dalam konteks inilah pemerintah menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai hub keuangan berstandar global sekaligus strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi dunia.

Kebutuhan tersebut berangkat dari besarnya potensi ekonomi Indonesia yang masih dapat dikembangkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pusat keuangan internasional karena Indonesia dinilai masih memiliki ruang perkembangan yang cukup besar sehingga membutuhkan perangkat yang mampu mendukung masuknya investasi dari berbagai negara. PFII diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan finansial internasional. Dengan adanya pusat finansial yang dirancang secara khusus, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan arus modal global bagi kepentingan pembangunan nasional.

Selanjutnya, peluang tersebut menjadi semakin relevan jika melihat besarnya dana global yang sedang mencari pusat finansial baru. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembentukan PFII bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial internasional yang mampu menarik dana global untuk membiayai berbagai investasi strategis di dalam negeri. Menurut Hekal, dunia memiliki sekitar 3,2 triliun dolar AS dana keluarga kaya atau family office, dan sekitar 65 persen di antaranya disebut sedang mencari pusat finansial baru. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh transaksi di PFII akan menggunakan valuta asing sehingga keberadaannya tidak diarahkan untuk bersaing langsung dengan perbankan nasional dalam menghimpun dana masyarakat. Hekal menambahkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun pusat finansial internasional mampu memperoleh tambahan pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 0,5 persen terhadap PDB, sehingga PFII diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai instrumen pembiayaan investasi sekaligus penggerak pertumbuhan nasional.

Besarnya peluang tersebut tentu harus diikuti dengan tata kelola yang kredibel. Pusat finansial internasional tidak akan mampu bertahan hanya dengan menawarkan insentif investasi apabila tidak disertai kepastian regulasi dan sistem pengawasan yang kuat. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif DEN Pantro Pander Silitonga menilai tingginya minat masyarakat terhadap teknologi blockchain dan aset kripto perlu diwadahi melalui komunikasi yang solid antara pelaku industri, regulator, dan parlemen. Pantro menjelaskan bahwa aset digital nantinya masuk dalam cakupan pengawasan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII yang memiliki kewenangan dalam perizinan, pemeriksaan, penegakan hukum administratif, hingga perlindungan konsumen terhadap berbagai instrumen finansial, derivatif, bursa, dan transaksi over-the-counter (OTC). Ia juga menilai kemudahan fiskal yang kompetitif dapat menjadi salah satu daya tarik PFII bagi investor global, tetapi pusat finansial tersebut harus diarahkan bukan sekadar sebagai tempat transit kapital, melainkan sebagai pintu masuk pembiayaan bagi sektor riil nasional.

Dengan demikian, keberhasilan PFII tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah modal asing yang berhasil dihimpun. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan mengubah kapital global menjadi investasi produktif yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dana yang masuk perlu diarahkan untuk memperkuat industri, infrastruktur, teknologi, energi, ekonomi digital, serta sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Orientasi tersebut penting agar manfaat PFII tidak berhenti di pusat-pusat finansial, tetapi mengalir ke berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa daya tarik investasi berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudahan fiskal dan transaksi internasional memang diperlukan agar PFII kompetitif dibandingkan pusat finansial di negara lain, tetapi insentif tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kepastian hukum, perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, serta mekanisme penegakan hukum harus menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor.

Tantangannya bukan sekadar menghadirkan fasilitas finansial, tetapi membangun kepercayaan bahwa Indonesia mampu menyediakan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, pengawasan yang kuat, serta peluang investasi yang produktif. Apabila seluruh fondasi tersebut dapat berjalan secara konsisten, modal global tidak hanya akan masuk ke Indonesia, tetapi dapat dikonversikan menjadi investasi, lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya menawarkan tempat untuk menempatkan modal, tetapi juga menawarkan ekosistem finansial yang aman dan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang.

Lebih jauh, PFII dapat menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur ekonomi yang semakin modern dan terintegrasi dengan rantai nilai global. Kehadiran pusat finansial internasional dapat memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif sekaligus memperkuat konektivitas Indonesia dengan investor dan institusi keuangan dunia. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperdalam pasar keuangan serta memperkuat kapasitas institusi dalam mengelola arus modal internasional. Dengan demikian, PFII menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

*) Pakar Ekonomi Makro

The post PFII: Strategi Investasi Nasional, Merebut Kepercayaan Modal Dunia appeared first on Kata Indonesia.

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan dan investasi berkelas dunia melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Berbeda dengan pusat keuangan di negara lain, PFII dirancang dengan konsep financial hub plus yang tidak hanya menjadi tempat berputarnya modal, tetapi juga terhubung langsung dengan potensi ekonomi riil, sumber daya alam, dan agenda hilirisasi nasional.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dalam membangun pusat keuangan internasional. Menurutnya, kekuatan PFII tidak hanya bertumpu pada pengembangan instrumen keuangan, tetapi juga didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi basis pengembangan investasi jangka panjang.

“Singapura murni hanya pusat keuangan. Tapi, kalau Indonesia itu adalah pusat keuangan plus. Karena di situ kita selain memberikan suatu ekosistem yang dapat mengembangkan instrumen keuangan baru, tapi itu juga disokong oleh SDA yang ada di Indonesia dengan konsep hilirisasi,” jelas Herman.

Herman juga menyebut PFII menawarkan sejumlah keunggulan lain, termasuk lokasi strategis, daya tarik bagi high net worth individuals, serta berbagai insentif yang tengah disiapkan pemerintah. Pengelolaan PFII nantinya dirancang dengan standar internasional dan pengaturan yang independen guna memberikan kepastian serta kemudahan bagi investor asing.

“Dengan PFII ini, mereka akan punya aturan sendiri yang berdasarkan perspektif internasional, sehingga mereka akan mendapat beberapa kemudahan untuk dapat berinvestasi di Indonesia,” ujar Herman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan PFII di Jakarta dan Bali. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi wajah baru pusat keuangan Indonesia yang mencakup investasi, teknologi finansial, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

PFII juga akan mengembangkan berbagai sektor, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, hingga manajemen investasi.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Melalui konsep financial hub plus, PFII diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan global, tetapi juga memastikan arus investasi internasional memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional.

The post PFII Jadi Financial Hub Plus untuk Tarik Investasi Global ke Sektor Riil appeared first on Kata Indonesia.

Oleh: Rani Wulandari

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, energi, dan pengembangan industri.

Kehadiran Presiden Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Rusia. Penasihat Kebijakan Luar Negeri, Kremlin Yury Ushakov, menyampaikan bahwa Prabowo akan hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum ekonomi tahunan tersebut.

Ushakov menjelaskan, Prabowo akan mengikuti sesi pleno EEF bersama sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi dari negara lain. Di antaranya Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang.

Posisi Prabowo sebagai tamu utama menjadi cerminan meningkatnya hubungan Indonesia dan Rusia. Undangan khusus dari Putin juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap peran Indonesia dalam dinamika ekonomi kawasan Asia-Pasifik.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia terus dibangun melalui komunikasi langsung antarpemimpin. Menurutnya, kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama EEF menunjukkan hubungan kedua negara yang semakin erat sekaligus posisi Indonesia yang kian diperhitungkan.

Kunjungan ke Rusia juga bukan kali pertama Prabowo mendapat posisi khusus dalam forum ekonomi yang diselenggarakan negara itu. Teddy menyampaikan bahwa Prabowo sebelumnya telah dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).

Pemerintah Indonesia membawa kepentingan untuk meningkatkan kerja sama bilateral yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Teddy menyebut sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta bidang strategis lain menjadi bagian dari ruang kerja sama yang akan terus didorong.

Perdagangan menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Penguatan hubungan politik dan komunikasi tingkat tinggi antara Prabowo dan Putin dapat menjadi landasan untuk memperluas peluang pertukaran barang dan jasa sekaligus membuka akses pasar yang lebih besar.

Investasi juga memiliki posisi penting dalam agenda hubungan bilateral. Indonesia membutuhkan investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, sementara hubungan yang semakin dekat dengan Rusia membuka ruang bagi pelaku usaha kedua negara untuk menjajaki proyek baru.

Pengembangan industri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peluang tersebut. Kerja sama ekonomi yang diarahkan pada aktivitas produksi dan pengolahan dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan hubungan perdagangan yang hanya berorientasi pada transaksi.

Kehadiran delegasi bisnis Indonesia dalam EEF turut memperkuat peluang itu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengirimkan delegasi besar untuk mengikuti forum di Vladivostok.

Tolchenov berharap keterlibatan pelaku usaha Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak pertemuan bisnis dan pembahasan pada tingkat business-to-business. Menurutnya, EEF perlu dimanfaatkan untuk membicarakan langkah praktis dalam menjalankan berbagai keputusan yang telah disepakati.

Keterlibatan dunia usaha memberikan dimensi baru dalam hubungan Indonesia-Rusia. Kesepakatan yang dibangun pemerintah akan memiliki dampak ekonomi lebih besar apabila dapat diteruskan melalui kerja sama perusahaan, investasi, serta proyek industri.

Menurut Tolchenov, intensitas pertemuan antara Prabowo dan Putin memperlihatkan hubungan yang semakin erat. Ia memperkirakan pertemuan di Vladivostok akan menjadi pertemuan kelima kedua pemimpin dalam kurun waktu dua tahun.

Komunikasi rutin pada tingkat kepala negara dapat menjadi modal untuk mempercepat pembahasan kerja sama ekonomi. Isu perdagangan, investasi, energi, dan industri membutuhkan koordinasi lintas sektor sehingga dukungan politik dari kedua pemimpin menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan kerja sama.

EEF menjadi salah satu ruang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika tersebut. Forum ini diarahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi kawasan Timur Jauh Rusia serta memperluas hubungan dengan negara-negara Asia-Pasifik.

Tahun ini EEF mengusung tema “Timur Jauh: Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Presiden Putin berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan yang mampu menciptakan peluang baru bagi dunia usaha sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi Indonesia, forum itu memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan ekonomi dengan Rusia dan negara-negara lain yang hadir. Kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama juga memperkuat ruang diplomasi Indonesia untuk mendorong kerja sama yang lebih berorientasi pada hasil.

Pertemuan Prabowo dan Putin nantinya menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian hubungan bilateral kedua negara. Pembahasan di tingkat pemimpin diharapkan mampu memberikan arah bagi penguatan kerja sama yang kemudian dapat diterjemahkan oleh pemerintah dan pelaku usaha.

Dengan meningkatnya komunikasi politik serta keterlibatan dunia bisnis, peluang memperluas perdagangan dan investasi Indonesia-Rusia semakin terbuka. EEF 2026 menjadi momentum bagi kedua negara untuk mengubah kedekatan hubungan diplomatik menjadi kemitraan ekonomi yang lebih konkret.

Penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan industri pada akhirnya dapat menjadi fondasi bagi hubungan Indonesia-Rusia dalam jangka panjang. Kunjungan Prabowo ke Vladivostok memberikan ruang bagi Indonesia untuk memastikan kemitraan strategis dengan Rusia terus berkembang dan menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan ekonomi nasional.

*)

The post Kemitraan Prabowo-Putin Makin Erat, Ekonomi dan Industri Jadi Motor Kerja Sama appeared first on Kata Indonesia.

Oleh: Mario Dewangga

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah diplomasi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia, termasuk melalui pembahasan kerja sama di sektor energi.

Pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi salah satu agenda penting dalam kunjungan Prabowo. Kedua pemimpin dijadwalkan bertemu di sela-sela Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang berlangsung di Vladivostok pada 1–4 September 2026.

Penguatan ketahanan energi menjadi salah satu bidang yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia. Kerja sama dengan Rusia sebelumnya telah diarahkan pada pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral dalam jangka panjang, termasuk aspek ketahanan energi minyak dan gas serta hilirisasi. (Kementerian Sekretariat Negara)

Pemerintah juga telah membuka peluang bagi Rusia untuk mengambil bagian dalam investasi infrastruktur energi di Indonesia. Pembahasan sebelumnya mencakup pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan energi yang dinilai penting untuk memperkuat cadangan serta ketahanan energi nasional. (Kementerian Sekretariat Negara)

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. menjelaskan bahwa Presiden Prabowo membawa agenda untuk mendorong kerja sama bilateral yang lebih konkret dan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta bidang strategis lainnya menjadi bagian dari ruang kerja sama yang akan diperkuat.

Arah diplomasi itu ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Teddy menilai hubungan baik dengan berbagai negara perlu diarahkan pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN, bagian dari Global South, serta negara yang memiliki peran penting di dunia Muslim turut memperkuat nilai strategis hubungan kedua negara.

Kerja sama energi juga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasokan. Pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, pemanfaatan sumber daya, serta hilirisasi menjadi bagian penting untuk membangun fondasi energi yang lebih kuat dalam jangka panjang.

Pertemuan Prabowo dan Putin karena itu memiliki arti penting dalam memastikan kesepakatan yang telah dibahas dapat bergerak menuju implementasi. Kedua negara memiliki ruang untuk memperluas pembicaraan dari kesepakatan strategis menuju kerja sama yang menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa pertemuan bilateral Prabowo dan Putin kembali dijadwalkan berlangsung di sela-sela EEF. Pertemuan pada 3 September itu diharapkan menjadi ruang bagi kedua pemimpin untuk membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor.

Tolchenov juga menilai intensitas pertemuan antara Prabowo dan Putin menunjukkan eratnya hubungan Indonesia-Rusia. Dalam dua tahun terakhir, kedua pemimpin disebut telah beberapa kali melakukan pertemuan, yang memperlihatkan komunikasi tingkat tinggi berjalan secara berkelanjutan.

Bagi Indonesia, kesinambungan komunikasi tersebut dapat menjadi modal diplomatik untuk mendorong kerja sama strategis, termasuk sektor energi. Hubungan antarpemimpin yang intensif membuka ruang bagi penyelesaian berbagai pembahasan teknis melalui dukungan politik di tingkat tertinggi.

Tolchenov berharap pertemuan Prabowo dan Putin dapat menghasilkan langkah nyata dari berbagai kesepakatan penguatan hubungan bilateral. Harapan itu sejalan dengan agenda pemerintah Indonesia yang menempatkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional sebagai arah diplomasi luar negeri.

Selain pertemuan tingkat kepala negara, keterlibatan pelaku usaha Indonesia juga menjadi bagian dari rangkaian EEF. Kamar Dagang dan Industri Indonesia disebut akan mengirimkan delegasi besar untuk mengikuti pertemuan serta diskusi bisnis dalam forum itu.

Keterlibatan sektor swasta dapat memperkuat dimensi ekonomi dari hubungan Indonesia-Rusia. Peluang investasi dan kerja sama energi pada akhirnya membutuhkan keterlibatan dunia usaha agar kesepakatan antarpemerintah dapat diterjemahkan menjadi proyek yang memiliki nilai ekonomi.

Perwakilan Provinsi Aceh juga dikonfirmasi akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam sesi mengenai pembangunan kawasan di negara-negara Asia-Pasifik. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi dalam EEF tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintahan pusat.

Penasihat kebijakan luar negeri, Kremlin Yury Ushakov, sebelumnya mengonfirmasi bahwa Prabowo akan menjadi tamu utama EEF ke-11. Ia juga menyampaikan rencana pertemuan bilateral antara Putin dan Prabowo di sela-sela forum pada 3 September.

Prabowo dan Putin juga dijadwalkan menjadi pembicara kunci dalam forum ekonomi tersebut. Posisi itu memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan strategisnya sekaligus memperkuat komunikasi ekonomi dengan Rusia. (Antara News)

Rangkaian agenda di Vladivostok pada akhirnya menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu ruang penting dalam penguatan hubungan Indonesia-Rusia. Dengan dukungan diplomasi tingkat tinggi, kerja sama yang sebelumnya telah dibahas dapat diarahkan menuju implementasi yang lebih konkret.

Bagi Indonesia, hubungan dengan Rusia bukan hanya mengenai perluasan perdagangan dan investasi, tetapi juga membuka peluang memperkuat fondasi energi nasional. Pertemuan Prabowo dan Putin menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan pembahasan tersebut sekaligus memastikan kerja sama bilateral memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

*) Pengamat Hubungan Internasional dan Geopolitik

The post Dari Vladivostok, Prabowo Perkuat Fondasi Ketahanan Energi Indonesia appeared first on Kata Indonesia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia.

Kehadiran Presiden dalam forum ekonomi tahunan itu menjadi momentum untuk memperkuat hubungan ekonomi sekaligus membuka peluang perluasan investasi Rusia di Indonesia.

Penasihat Kebijakan Luar Negeri, Kremlin Yury Ushakov, menyampaikan Prabowo akan hadir bersama sejumlah pemimpin dan pejabat negara dalam sesi pleno EEF.

Di antaranya Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang.

“Presiden Indonesia, Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang akan menghadiri sesi pleno EEF,” kata Ushakov.

Ushakov juga menegaskan posisi khusus Prabowo dalam penyelenggaraan EEF tahun ini. Presiden Indonesia diundang langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan utama.

“Pada kesempatan kali ini, Presiden Indonesia Bapak Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11,” ujar Ushakov.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan undangan Putin mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Rusia yang terus diperkuat melalui diplomasi langsung kedua pemimpin.

Menurutnya, kehadiran Prabowo juga menunjukkan semakin strategisnya posisi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik dan dunia.

“Ini kali kedua Presiden Prabowo dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Rusia, setelah sebelumnya pada tahun lalu hadir dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” kata Teddy.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan Prabowo juga berpeluang melakukan pertemuan bilateral dengan Putin pada 3 September. Pertemuan itu diharapkan dapat membahas implementasi berbagai kesepakatan kerja sama agar menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara.

“Pak Prabowo akan menjadi tamu utama, jadi tentu saja kami berharap akan ada pembicaraan bilateral. Pertemuan antara para pemimpin kita juga sudah menjadi agenda rutin, jika saya tidak keliru ini akan menjadi pertemuan kelima dalam kurun waktu dua tahun,” ujar Tolchenov.

Tolchenov turut berharap keterlibatan dunia usaha Indonesia dalam EEF dapat memperluas peluang kerja sama bisnis. Kadin Indonesia disebut akan mengirimkan delegasi besar untuk mengikuti pertemuan dan diskusi business-to-business.

Presiden Putin sebelumnya menyampaikan harapan agar EEF menghasilkan solusi efektif yang mampu menciptakan peluang baru bagi dunia usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

The post Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan EEF 2026, Buka Peluang Perluasan Investasi Rusia di Indonesia appeared first on Kata Indonesia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia.

Kehadiran Presiden dalam forum ekonomi tahunan itu menjadi momentum untuk memperkuat hubungan ekonomi sekaligus membuka peluang perluasan investasi Rusia di Indonesia.

Penasihat Kebijakan Luar Negeri, Kremlin Yury Ushakov, menyampaikan Prabowo akan hadir bersama sejumlah pemimpin dan pejabat negara dalam sesi pleno EEF.

Di antaranya Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang.

“Presiden Indonesia, Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang akan menghadiri sesi pleno EEF,” kata Ushakov.

Ushakov juga menegaskan posisi khusus Prabowo dalam penyelenggaraan EEF tahun ini. Presiden Indonesia diundang langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan utama.

“Pada kesempatan kali ini, Presiden Indonesia Bapak Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11,” ujar Ushakov.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan undangan Putin mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Rusia yang terus diperkuat melalui diplomasi langsung kedua pemimpin.

Menurutnya, kehadiran Prabowo juga menunjukkan semakin strategisnya posisi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik dan dunia.

“Ini kali kedua Presiden Prabowo dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Rusia, setelah sebelumnya pada tahun lalu hadir dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” kata Teddy.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan Prabowo juga berpeluang melakukan pertemuan bilateral dengan Putin pada 3 September. Pertemuan itu diharapkan dapat membahas implementasi berbagai kesepakatan kerja sama agar menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara.

“Pak Prabowo akan menjadi tamu utama, jadi tentu saja kami berharap akan ada pembicaraan bilateral. Pertemuan antara para pemimpin kita juga sudah menjadi agenda rutin, jika saya tidak keliru ini akan menjadi pertemuan kelima dalam kurun waktu dua tahun,” ujar Tolchenov.

Tolchenov turut berharap keterlibatan dunia usaha Indonesia dalam EEF dapat memperluas peluang kerja sama bisnis. Kadin Indonesia disebut akan mengirimkan delegasi besar untuk mengikuti pertemuan dan diskusi business-to-business.

Presiden Putin sebelumnya menyampaikan harapan agar EEF menghasilkan solusi efektif yang mampu menciptakan peluang baru bagi dunia usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

The post Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan EEF 2026, Buka Peluang Perluasan Investasi Rusia di Indonesia appeared first on Kata Indonesia.