Pemerintah terus menggalakkan kebijakan efisiensi anggaran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Langkah strategis yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara dialokasikan pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar mendukung pembangunan nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi ini diambil setelah Presiden Prabowo meninjau laporan akhir tahun APBN 2024 di Kementerian Keuangan.
“Setiap rupiah dalam APBN harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan efisiensi yang tepat, kita bisa memastikan bahwa pembangunan berjalan lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan target jangka panjang negara,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah akan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, serta berbagai kegiatan seremonial. Dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk program prioritas yang memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan industri nasional, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun depan. Kebijakan ini bertujuan agar belanja negara lebih fokus pada sektor produktif yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat realisasi program strategis nasional.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
“Kebijakan ini bukan hanya soal penghematan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar digunakan untuk mempercepat pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan Achmad Nur, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, juga menegaskan pentingnya memastikan efisiensi anggaran benar-benar mengarah pada kepentingan publik.
“Pemangkasan anggaran tidak berarti mengurangi pelayanan, melainkan mengalihkan dana ke sektor yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat dan mendorong pembangunan yang lebih efektif,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa efisiensi dalam belanja negara dapat mengurangi pengeluaran yang tidak esensial dan memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan untuk proyek yang berdampak luas.
“Sejumlah anggaran sering kali terserap untuk kegiatan yang kurang produktif. Dengan efisiensi ini, dana tersebut dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat ketahanan ekonomi,” katanya.
Selain pemangkasan perjalanan dinas, efisiensi juga mencakup pengurangan belanja untuk alat tulis kantor, seminar, serta rapat-rapat yang tidak mendesak. Dana hasil penghematan ini akan dialihkan ke program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta pengembangan industri dan ekonomi daerah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa penggunaan APBN lebih efektif, memperkuat stabilitas fiskal, serta mendorong pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat luas. //
