• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Dukungan Kuat Para Tokoh atas Peluncuran Danantara sebagai Tonggak Baru Ekonomi Indonesia

Dukungan Kuat Para Tokoh atas Peluncuran Danantara sebagai Tonggak Baru Ekonomi Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 25 February 2025

Dukungan Kuat Para Tokoh atas Peluncuran Danantara sebagai Tonggak Baru Ekonomi Indonesia

Jakarta – Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan.

Diresmikan sebagai lembaga pengelola investasi dengan aset lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14.000 triliun, Danantara dipandang sebagai langkah besar dalam memperkuat ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menyatakan dukungannya atas peluncuran Danantara yang visioner.

“Ada tiga faktor utama yang membuat Danantara sangat prospektif: skala yang besar, pengelolaan profesional, dan fleksibilitas dalam menjalin kerja sama. Ini akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” katanya.

Dukungan juga dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid, menilai bahwa langkah ini akan memperbaiki tata kelola BUMN yang selama ini memiliki sejumlah kebocoran.

“Kalau ada yang tidak setuju dan menyerang program ini, itulah mereka-mereka yang kenyang makan uang BUMN. Karena kebocoran dalam BUMN disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, makanya mereka gak suka dengan kebijakan ini,” tegas Fauka Noor Farid.

Sementara itu, Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menilai bahwa pembentukan Danantara mencerminkan komitmen pemerintah dalam mereformasi dan meningkatkan kinerja BUMN dengan pendekatan manajemen modern.

“Strategi ini sejalan dengan praktik unggulan yang telah diterapkan oleh Temasek di Singapura, Malaysia dengan Khazanah. Sedangkan di China, pengelolaan BUMN sektor non-finansial dikendalikan oleh SASAC. Inisiatif ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Anthony.

Dari perspektif akademisi, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, melihat potensi besar Danantara dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

“Jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan transparan, Danantara bisa menjadi solusi bagi investasi pembangunan yang lebih efektif serta mengurangi inefisiensi dalam pengelolaan aset nasional,” ujarnya.

Senada dengan itu, Presiden Prabowo dalam pidato peluncurannya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara.

“Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan bisa diaudit kapan saja oleh siapa pun. Ini milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

Peluncuran Danantara turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kehadiran para tokoh penting ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun lembaga yang diharapkan mampu menyaingi lembaga serupa di negara-negara maju.

Dengan dasar hukum yang telah diperkuat melalui perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada awal Februari 2025, Danantara siap menjalankan tiga fungsi utama: sebagai sovereign wealth fund, pengelola investasi pembangunan, dan pengelola aset negara.

Dukungan luas dari berbagai kalangan menjadi sinyal positif bagi Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global. //

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

July 22, 2026

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

July 22, 2026

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional Jakarta – Pemerintah memperkuat perdagangan karbon…

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan…

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.