• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Ciptakan Ekosistem Digital yang Aman, Pemerintah Berhasil Blokir 6 Juta Situs Judi Daring

Ciptakan Ekosistem Digital yang Aman, Pemerintah Berhasil Blokir 6 Juta Situs Judi Daring

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 26 March 2025

Ciptakan Ekosistem Digital yang Aman, Pemerintah Berhasil Blokir 6 Juta Situs Judi Daring

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upayanya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan. Dalam lima bulan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berhasil memblokir enam juta situs judi online, sebuah langkah tegas yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi masyarakat.

 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan konten judi daring oleh platform digital.

 

“Kami telah memblokir hampir enam juta situs judi daring yang melanggar hukum. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang bebas dari konten negatif,” ungkap Meutya.

 

Ditambahkannya bahwa dalam lima bulan terakhir, pihaknya bersama jajaran lainnya bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan di ruang digital, terutama terkait dengan perjudian daring.

“Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberantasan judi online, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap konten negatif lainnya seperti pornografi anak dan hoaks,” ujarnya.

 

Komitmen pemerintah juga tercermin dari langkah-langkah yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan sektor perbankan telah memblokir lebih dari 8.600 rekening yang diduga terkait dengan aktivitas judi daring.

 

“Kami memperketat pengawasan melalui Enhance Due Diligence (EDD) dan menutup rekening yang memiliki kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk meminimalisir praktik perjudian daring,” jelas Sinar.

 

Selain pemblokiran rekening, aparat penegak hukum di Kepulauan Riau dan Kota Batam juga terus melakukan operasi penindakan terhadap kasus judi online. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak buruk judi daring.

 

“Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi daring dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat,” tutupnya.

 

Tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas praktik perjudian ilegal, tetapi juga untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari konten berbahaya. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci utama dalam menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keamanan dunia digital.

 

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut serta menjaga ruang digital dari konten ilegal. Masyarakat diimbau agar mewaspadai ancaman dari praktik judi daring yang dapat merugikan baik secara finansial maupun sosial. Jika menemukan situs judi daring di platform media sosial, masyarakat diminta untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar tindakan segera dapat diambil.

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.