Kita rela antri dari subuh untuk mendaftarkan anak ke SMP favorit. Kita rela membayar les matematika, les bahasa Inggris, les coding, les piano — semuanya sekaligus. Kita hafal nama universitas terbaik di luar negeri. Kita update soal passing grade jurusan kedokteran. Kita tahu persis harga kursus IELTS dan TOEFL.

Tapi pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh: sudahkah kita menyiapkan anak kita untuk menghadap Allah?

Bukan pertanyaan yang mudah. Dan bukan pertanyaan yang nyaman.

Anak Bukan Hanya Investasi Dunia

Para ekonom suka menyebut anak sebagai investasi jangka panjang. Dalam arti tertentu, itu benar. Kita menanam biaya, waktu, dan tenaga selama dua dekade — dengan harapan mereka tumbuh menjadi manusia yang mandiri, sukses, dan kelak bisa merawat kita di hari tua.

Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kalkulasi itu.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.”

Perhatikan. Dari tiga pintu pahala yang tetap mengalir setelah kita mati, salah satunya adalah anak saleh. Bukan anak yang kaya. Bukan anak yang berpangkat. Bukan anak yang fotonya sering muncul di media sosial karena baru beli rumah mewah.

Anak saleh.

Artinya, investasi terbesar yang bisa kita lakukan sebagai orang tua bukan deposito, bukan properti, bukan tabungan pendidikan — meskipun semua itu penting. Investasi terbesar kita adalah memastikan anak kita tumbuh menjadi manusia yang kenal Allah, yang hidupnya diterangi iman, dan yang doanya akan menemani kita bahkan setelah nafas terakhir kita berhenti.

Pertanyaannya: apakah pendidikan yang kita pilihkan untuk mereka sedang mengarah ke sana?

Kita Mengajarkan Cara Mengejar Dunia. Tapi Siapa yang Mengajarkan Cara Meraih Surga?

Saya tidak sedang mengkritik sekolah umum. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ilmu sains, teknologi, atau ekonomi itu tidak penting. Justru sebaliknya — ilmu-ilmu itu dibutuhkan.

Yang saya pertanyakan adalah: komposisinya.

Kita menghabiskan dua belas tahun pendidikan formal untuk mengajarkan anak-anak kita cara berhitung, cara menulis, cara menganalisis data, cara bersaing di pasar kerja. Dan itu baik. Itu perlu.

Tapi berapa jam dalam dua belas tahun itu yang digunakan untuk mengajarkan mereka cara shalat dengan khusyuk? Cara membaca Al-Qur’an dengan benar? Cara memahami halal dan haram? Cara bersikap di hadapan Allah dan di hadapan manusia?

Jika jawabannya “tidak banyak” — maka kita perlu jujur kepada diri sendiri. Kita sedang menyiapkan anak untuk hidup di dunia, tapi belum cukup serius menyiapkan mereka untuk pulang ke akhirat.

Dan Allah Ta’ala sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim: 6)

Menjaga keluarga dari api neraka. Itu bukan tugas guru agama seminggu sekali. Itu tanggung jawab kita — para orang tua — yang tidak bisa kita subkontrakkan sepenuhnya kepada sekolah umum yang sibuk mengejar kurikulum nasional.

Mengapa Pesantren Adalah Jawaban yang Sering Kita Tunda

Banyak orang tua yang sebenarnya ingin memasukkan anak ke pesantren. Tapi ada bisikan yang selalu menghalangi.

“Nanti anakku tidak bisa bersaing di dunia kerja.”

“Nanti anakku ketinggalan teknologi.”

“Nanti anakku tidak bisa masuk universitas negeri.”

Bisikan-bisikan itu lahir dari gambaran pesantren yang sudah lama usang. Pesantren bukan lagi tempat yang tertinggal. Pesantren terbaik hari ini justru mencetak generasi yang paling lengkap: ilmu agama yang kokoh, wawasan umum yang luas, karakter yang kuat, dan keterampilan yang relevan dengan zaman.

Bayangkan seorang anak yang bangun sebelum subuh karena sudah terbiasa — bukan karena dipaksa. Yang hafal Al-Qur’an dan bisa membaca kitab kuning, tapi juga fasih berbahasa Inggris dan Arab. Yang terbiasa hidup dalam komunitas, sehingga emosinya matang, kepemimpinannya terasah, dan adabnya terjaga.

Anak seperti itu bukan hanya siap untuk dunia kerja. Ia siap untuk kehidupan.

Dan lingkungan pesantren — dengan ritme ibadah yang konsisten, komunitas yang saling mengingatkan, dan pengasuh yang hadir bukan hanya sebagai guru tapi sebagai teladan hidup — adalah tempat paling efektif untuk membentuk karakter itu. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh sekolah mana pun, se-elit apa pun gedungnya.

Pondok Pesantren Wali: Dua Dunia Dalam Satu Atap

Di Jalan Mertokusumo No. 99, Candirejo, Tuntang, Kabupaten Semarang, berdiri sebuah pesantren yang patut mendapat perhatian serius para orang tua.

Pondok Pesantren Wali — di bawah naungan Wakaf Literasi Islam Indonesia — hadir dengan visi yang tegas: “Menjadi wadah kaderisasi umat yang melahirkan insan beriman tangguh, berpikir cemerlang, dan berakhlak karimah.”

Bukan kalimat kosong. Itu peta jalan yang diwujudkan dalam sistem pendidikan bernama KMI — Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah — sebuah sistem yang sudah terbukti melahirkan generasi ulama dan cendekiawan selama puluhan tahun, dipadukan dengan tradisi pesantren salaf yang mengajarkan kitab kuning secara mendalam.

Di PP Wali, pendidikan berlangsung 24 jam. Bukan dalam arti anak dipaksa belajar seharian tanpa istirahat. Tapi dalam arti bahwa segala yang dilihat, didengar, dan dirasakan santri di pesantren ini adalah bagian dari pendidikan. Cara makan bersama. Cara berbicara kepada yang lebih tua. Cara mengelola waktu. Cara menyelesaikan konflik. Semua itu pelajaran — yang tidak pernah ada di buku teks mana pun.

Program unggulannya dirancang untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus — dunia dan akhirat. Ada Tahfidz Al-Qur’an yang memastikan kalam Allah tertanam di dada sejak dini. Ada Kitab Kuning yang menyambungkan santri pada khazanah keilmuan Islam yang kaya. Ada Literacy Skills yang melatih kemampuan membaca, menulis, dan menerjemahkan secara produktif.

Ada pula Bahasa Inggris dan Bahasa Arab sebagai jembatan menuju dunia yang lebih luas. Dan ada Desain Komunikasi Visual — karena dakwah di era ini juga perlu berbicara melalui bahasa gambar dan media digital.

Ekstrakurikulernya pun tidak kalah serius: keorganisasian dan kepemimpinan, latihan pidato, seni baca Al-Qur’an, kaligrafi, olahraga, kesenian, hingga pelatihan penerjemahan bahasa asing. Ini bukan pesantren yang memenjarakan bakat. Ini pesantren yang menghidupkannya.

Untuk Para Orang Tua yang Masih Bimbang

Saya ingin berkata satu hal dengan jujur.

Kita tidak tahu berapa lama kita punya waktu bersama anak-anak kita. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, atau kapan anak kita harus berdiri sendiri menghadapi dunia dan akhirat mereka. Yang kita tahu adalah: pilihan pendidikan yang kita buat hari ini akan membentuk siapa mereka selamanya.

Memasukkan anak ke pesantren yang baik bukan berarti kita melepaskan mereka. Itu berarti kita mempercayakan mereka kepada lingkungan yang akan menjaga, membentuk, dan mengarahkan mereka ketika kita tidak bisa selalu ada.

Itu bukan pengorbanan. Itu adalah bentuk cinta yang paling serius.

Informasi Pendaftaran Santri KMI PP Wali 2026–2027

Untuk putra-putri lulusan SD dan SMP yang ingin menempuh pendidikan di lingkungan yang menyeimbangkan ilmu agama dan kesiapan menghadapi zaman, Pondok Pesantren Wali kini membuka Penerimaan Santri KMI Tahun Ajaran 2026–2027.

Pendaftaran Gelombang II dibuka: 1 – 10 Juni 2026 — dan kursi tersisa terbatas.

Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi langsung:

Ustadz Dzikry: 085724896747

Ustadzah Farisa: 081393697569

Ikuti juga di: Instagram, TikTok, dan Facebook @ponpeswali

Karena pendidikan terbaik bukan hanya yang mengajarkan anak cara mengejar dunia — tapi juga cara meraih surga.

The post KITA SIBUK MENYIAPKAN MASA DEPAN ANAK, SIAPA YANG MENYIAPKAN AKHIRATNYA? appeared first on Kata Indonesia.

Lihatlah ke sekeliling. Wani pora ijol HP dengan yang lebih murah agar bisa ikut korban? Gadget di genggaman selalu seri terbaru, tapi urusan kurban mendadak pura-pura bisu. Opo ora isin: numpak mobil tapi ora korban. Kendaraan mentereng, tapi nyali berbagi menciut di hadapan panitia. Lebih menggelikan lagi, tangan sibuk memotret, lalu pamer status penyembelihan tapi gak ikut korban. Kita hanya berdiri di tepi pembantaian ego, menjadi penonton yang asyik, lalu pulang dengan tangan menengadah nunggu bagian.

Nabi Ibrahim dahulu menerima perintah yang teramat berat. Beliau disuruh menyembelih anaknya, Ismail. Tanpa ragu, beliau patuh. Kepasrahannya mutlak. Nah, kita hari ini? Kita tidak diminta menyerahkan darah daging sendiri. Kita hanya disuruh menyembelih gaya hidup wae masih eman-eman. Takut jatuh gengsi. Takut dibilang kurang bergengsi. Gayamu Nda…

Mumpung hari tasyrik belum sepenuhnya habis. Bumi masih bersedia menerima tetesan darah pengorbanan kita. Waktu masih ada, walau kian menipis. Ketuk saku celanamu, lihat isi dompetmu. Mari bergegas ke kandang, sebelum kesempatan ini benar-benar hilang dan kita hanya menyisakan tumpukan status tanpa makna.

Refleksi Pagi

Dari Bangsal Literasi

Pondok Pesantren Wali

The post Antara Seri HP Terbaru dan Si Wedhus appeared first on Kata Indonesia.

Di sebuah sudut remang Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, kepul asap kopi menyatu dengan gumam para santri tengah bermuthalaah dan menghafal bait-bait imrithy dan alfiyah Ibnu Malik. Di sana, KH Muhammad Yusuf Chudlori—yang akrab disapa Gus Yusuf—duduk tenang menemui satu persatu tamu dari akar rumput yang datang berkonsultasi. Pagi itu, saya menemani beliau menyimak keluh kesah seorang petani yang gagal panen. Pemandangan ini terasa ganjil, sekaligus magis bagi siapa pun yang terbiasa melihat elit politik dalam balutan protokol yang kaku.

Bagaimana mungkin seorang tokoh yang selama 13 tahun memegang kendali partai besar di Jawa Tengah, mampu menjaga jemarinya tetap “berbau tanah” dan jubahnya tetap bersih dari debu kursi kekuasaan?

Hingga Februari 2026 kemarin, Gus Yusuf telah menorehkan tinta emas dalam sejarah politik kaum nahdliyyin. Namun, ada satu ironi yang indah: meski memegang kunci kemenangan elektoral, ia tak pernah sekali pun mengenakan jas perlente, dasi sutra, apalagi sepatu pantofel mengkilap untuk menduduki jabatan eksekutif.

Ia tak pernah menjadi gubernur, menteri, apalagi komisaris. Ia memilih tetap menjadi “Santri Utama” yang menjaga gawang di pesantren. Di tengah syahwat kekuasaan yang kerap membutakan mata, integritas Gus Yusuf yang menolak “makan dari piring jabatan” adalah anomali yang memberikan harapan. Ini adalah bukti bahwa politik baginya adalah khidmah, bukan sekadar instrumen untuk berburu fasilitas negara.

Namun, romantisme di Tegalrejo itu kini berbenturan dengan realitas pahit di level makro. Hari-hari ini, kita menyaksikan Nahdlatul Ulama (NU) seperti sedang berada di tengah pusaran badai yang hebat. Prahara di Kramat Raya bukan lagi sekadar isu selasar, melainkan menjadi konsumsi publik yang mencemaskan. Konflik internal, carut-marut komunikasi antar-elaborasi, hingga persepsi publik yang mulai meragukan independensi organisasi, menjadi alarm keras bagi masa depan jam’iyah terbesar di dunia ini.

Kebutuhan akan figur baru bukan lagi sekadar wacana musiman, melainkan urgensi yang mendesak. Kita memerlukan sosok muda yang tidak hanya mampu mengeja kitab klasik secara mendalam, tetapi juga fasih membaca algoritma zaman yang terus berubah. Sosok yang memiliki akar (sanad) yang menghujam ke bumi pesantren, namun dahannya menjulang tinggi menyentuh modernitas. PBNU butuh lebih dari sekadar nakhoda; ia butuh kompas moral dan tangan manajerial yang presisi untuk membenahi karut-marut yang ada.

Akar masalah PBNU saat ini sebenarnya sederhana namun mematikan: adanya jarak (gap) yang semakin lebar antara kebijakan elit di Jakarta dengan denyut nadi pesantren di pelosok desa. Organisasi sebesar NU tidak bisa lagi dikelola dengan gaya “manajemen lisan” atau sekadar mengandalkan karisma personal tanpa sistem yang terukur. NU membutuhkan apa yang saya sebut sebagai Hibriditas Kepemimpinan.

Gus Yusuf adalah prototipe langka yang memadukan otoritas keagamaan tradisional dengan kecakapan manajerial modern. Bayangkan NU sebagai sebuah kapal induk; ia butuh kapten yang tahu cara membaca peta bintang (tradisi) sekaligus mahir mengoperasikan radar digital (teknologi). Pengalaman Gus Yusuf memimpin PKB Jawa Tengah selama lebih dari satu dekade membuktikan bahwa ia mampu mengonsolidasikan ribuan kepala tanpa kehilangan jati dirinya sebagai kyai.

Masalah terbesar organisasi sosial keagamaan adalah ketika ia dijadikan batu pijakan untuk kepentingan politik praktis individu. Gus Yusuf telah memberikan “sertifikat bukti” selama belasan tahun melalui integritas tanpa pamrih. Ia memimpin partai untuk menjaga kepentingan warga NU, bukan untuk memperkaya diri atau memburu jabatan. Analogi sederhananya, ia adalah penjaga gudang yang tidak pernah mencuri gandum di dalamnya, meski ia memegang kuncinya.

Selama ini, pesantren seringkali hanya dipandang sebagai lumbung suara atau objek kebijakan. Gus Yusuf, yang tumbuh dan menghidupi API Tegalrejo, paham betul bahwa pesantren adalah jantung pertahanan ekonomi dan sosial NU. Tanpa pemimpin yang “berdarah pesantren”, PBNU hanya akan menjadi menara gading yang indah dipandang dari jauh, namun dingin dan asing bagi mereka yang berada di bawahnya.

Kapasitas Gus Yusuf bukanlah klaim kosong. Dari sisi manajerial, keberhasilannya mentransformasi API Tegalrejo menjadi institusi yang mandiri secara finansial adalah model nyata. Ia mengembangkan jaringan retail dan unit usaha komersial santri yang membuat pesantren tidak lagi bergantung pada proposal bantuan pemerintah. Ini adalah pilot project kemandirian ekonomi yang seharusnya bisa diduplikasi secara nasional oleh PBNU di bawah kepemimpinannya kelak.

Dari sisi sanad keilmuan, otoritasnya tak terbantahkan. Sebagai putra KH Chudlori, ulama kharismatik pendiri API Tegalrejo yang merupakan murid langsung KH Hasyim Asy’ari, Gus Yusuf memegang rantai transmisi keilmuan yang orisinal. Pengembaraan intelektualnya di Lirboyo selama hampir sepuluh tahun di bawah asuhan KH Idris Marzuki memberikan legitimasi kuat di mata para kiai sepuh. Ia adalah “darah biru” dalam tradisi keilmuan, namun bersikap “merakyat” dalam perilaku sosial sehari-hari.

Lebih jauh lagi, jejaring Gus Yusuf menembus batas-batas primordial. Kedekatannya dengan komunitas seni seperti Komunitas Lima Gunung bersama budayawan Tanto Mendut menunjukkan bahwa ia adalah kiai yang inklusif. Ia bisa diterima oleh seniman, budayawan, hingga aktivis lintas iman. Di era di mana polarisasi begitu tajam, kemampuan komunikasi adaptif Gus Yusuf—yang juga vokal di media sosial menjangkau Gen Z—adalah aset strategis untuk membawa NU keluar dari sekat-sekat eksklusivitas yang selama ini seringkali membekap gerak organisasi.

Pada akhirnya, masa depan Nahdlatul Ulama tidak ditentukan oleh seberapa besar gedung kantornya di Kramat Raya, melainkan oleh siapa yang berdiri di balik kemudinya. Tantangan NU ke depan bukan lagi sekadar soal dalil, tapi soal bagaimana nilai-nilai aswaja (Ahlussunnah wal Jama’ah) mampu memberikan solusi konkret bagi pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan krisis identitas generasi muda.

Gus Yusuf Chudlori menawarkan jalan pulang. Jalan pulang menuju integritas, jalan pulang menuju khidmah pesantren, dan jalan pulang menuju organisasi yang dikelola secara profesional tanpa kehilangan ruh spiritualitasnya. Memilih nakhoda yang tepat adalah cara kita menghargai warisan para pendiri NU yang telah mewakafkan hidup mereka untuk umat.

Sudah saatnya PBNU berhenti menjadi arena perebutan pengaruh dan mulai kembali menjadi pelayan umat yang sejati. Sebab, organisasi ini tidak butuh pemimpin yang menggunakan NU untuk membesarkan namanya, tapi butuh pejuang yang menghibahkan seluruh namanya untuk membesarkan NU. Dan Gus Yusuf, dengan segala kerendahan hatinya, telah membuktikan itu tanpa perlu satu pun tanda jasa atau jabatan eksekutif di pundaknya.

NU tak butuh pemimpin yang pandai bersolek di depan kamera jabatan. Ia butuh kiai yang rela kakinya tetap berlumpur demi memastikan santri-santrinya tetap bisa berjalan tegak di atas martabatnya sendiri. Di tengah prahara Kramat Raya, sosok seperti Gus Yusuf adalah oase yang tak boleh kita abaikan.

(Pengasuh Pondok Pesantren Wali, Kab. Semarang, Pegiat Literasi Islam, dan warga NU akar rumput)

The post Gus Yusuf Chudhori: Oase di Tengah Prahara Kramat Raya appeared first on Kata Indonesia.

Diplomasi tingkat tinggi ini tidak digelar di balik meja mahoni yang kaku. Datuk Bungsu diterima di Bangsal Literasi, sebuah rumah limasan Jawa kuno yang bersahaja, berdempetan dengan rumah pengasuh pondok. Di sana, di atas hamparan ubin kuno yang telah berumur puluhan tahun, sang Mufti duduk lesehan bersama rombongan. Suasana egaliter segera menyeruak; tidak ada jarak antara ulama besar dari negeri jiran itu dengan para santri yang menyambutnya.

Keakraban kian kental saat sajian polo pendhem—kacang rebus, pisang godhog, ubi talas, dan singkong yang mengepulkan uap tipis—disuguhkan langsung di atas ubin, tepat di tengah lingkaran dialog. Aroma kopi tubruk khas Salatiga menyeruak, menemani sang Mufti yang mulai membedah anatomi kemandirian pesantren ini.

Dari Sabah ke Jantung Jawa

Kunjungan ini merupakan babak baru dari kerjasama internasional pasca penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) antara Pejabat Mufti Negeri Sabah dengan UIN Salatiga pada Mei 2026. Sang Mufti tidak sendirian; ia didampingi Rektor UIN Salatiga Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag., serta para asatidz Ma’had Tahfidz Al-Qur’an Ibnu Al-Jazari (MTIJ) Sabah.

“Kami berkunjung ke sini untuk belajar bagaimana pesantren bisa mandiri. Karena di Malaysia pesantren itu dapat support full dari pemerintah,” ungkap Datuk Bungsu dengan nada takzim. Ia tampak menyimak dengan saksama saat Gus Anis Maftuhin, pengasuh Ponpes Wali, memaparkan akar gerakan pesantrennya yang lahir dari akronim Wakaf Literasi Islam Indonesia.

*Ngaji Kehidupan di Atas Ubin Kuno*

Sembari mencicipi hidangan dari lantai, sang Mufti menyaksikan bagaimana santri-santri Wali menjadi motor penggerak ekonomi. Dari Biro Umroh Wali Wisata, New Born Photography, hingga peternakan kambing dan lele. Bagi Gus Anis, ini adalah metode Learning Based on Project.

“Waktu mereka mengaji tidak terganggu, karena apa yang mereka rasakan, yang mereka lihat, dan mereka lakukan itu adalah bagian dari pendidikan, atau ngaji kehidupan,” tutur Gus Anis.

Sistem open management yang dijalankan di sini melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Nafis Munandar (Penasihat Yayasan dan Anggota DPRD Kab. Semarang) serta Faisal Reza Fahmi (Pengawas Yayasan dan pengusaha asal Solo). Keduanya bertindak sebagai mentor bagi para santri yang mengelola bisnis dengan konsep bagi hasil—70 persen untuk tim dan 30 persen untuk pondok.

“Prinsipnya, unit usaha ini adalah inkubasi bisnis, tidak semata-mata mencari profit. Namun, alhamdulillah tetap sangat menguntungkan,” imbuh Gus Anis. Hal ini dibuktikan oleh kemandirian pondok yang kini mampu membiayai kegiatannya sendiri melalui unit-unit produktif tersebut.

Diplomasi yang Membumi

Dialog yang berlangsung asyik selama dua jam itu kian lengkap dengan kehadiran Faisal Khadziq, S.Sos., Ketua Baznas Kabupaten Semarang.

Rombongan Mufti kemudian diajak meninjau “Kandang Mendo Ngremboko”, sebuah proyek binaan pesantren bersama Baznas RI untuk pemberdayaan masyarakat.

Nafis Munandar menjelaskan kepada sang Mufti bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat solusi bagi ummat melalui program Candirejo Desa Santri. Dengan ekosistem ekonomi yang mapan, pesantren justru mewakafkan diri untuk kemajuan warga melalui layanan KBIHU Wali, Laziswaf, hingga konsultasi hukum waris.

*Bekal Puluh ke Negeri Jiran*

Sebelum berpamitan meninggalkan Bangsal Literasi, Datuk Bungsu mengaku terkesan. Di balik kesederhanaan ubin kuno dan sajian polo pendhem di atas lantai, ia menemukan filosofi besar yang ditanamkan Gus Anis kepada para santrinya:

“Jadilah orang kaya yang bermanfaat untuk Ummat agar hartamu berkah, bukan sekadar untuk membangun istana di atas jembatan menuju akhirat yang pasti runtuh.”

Mufti Sabah itu pulang membawa lebih dari sekadar kenangan kopi tubruk; ia membawa sebuah inspirasi tentang bagaimana pesantren bisa menjadi mercusuar kemandirian bagi bangsa. @mediawali

The post Mufti Sabah Malaysia di Bangsal Literasi Ponpes Wali: Memetik Rahasia Kemandirian dari Candirejo appeared first on Kata Indonesia.

*Magelang, 4 Mei 2026* – Pondok Pesantren Tahfidz Bina Madani Putri Magelang menggelar acara haflah takrim (wisuda dan pemberian penghargaan) bagi para santriwati penghafal Al-Qur’an 30 juz angkatan ke-11, pada Senin (4/5). Kegiatan ini berlangsung khidmat dan penuh haru, dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pejabat daerah.

Sebanyak 49 santriwati menerima penghargaan atas keberhasilan mereka menyelesaikan hafalan Al-Qur’an 30 juz. Capaian ini menjadi bukti komitmen pesantren dalam mencetak generasi Qur’ani yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing.

Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji, S.Pt., perwakilan Kementerian Agama, anggota DPRD, unsur Forkopimcam, serta para wali santri yang datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut.

Pendiri dan Pimpinan Pesantren Bina Madani, K.H. Masrur Syamhari, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada para hafidzah.

“Ini adalah karunia luar biasa dari Allah. Para penghafal Al-Qur’an kembali lahir dari Bina Madani. Dengan fadilah menghafal Al-Qur’an, mereka akan dijaga oleh Allah dan hidup dalam kebahagiaan. Itulah janji Allah kepada Ahlul Qur’an,” ujarnya.

Dalam sambutannya beliau juga bercerita tentang Abdurrahman Ibnu Abza, seorang budak, namun ia mengisi hidupnya dengan menghafal Al-Qur’an dan mendalami ilmu agama. Ketika tuannya, Nafi’ bin Abdul Harits, pergi bertemu Khalifah Umar bin Khattab, ia menunjuk Ibnu Abza sebagai penggantinya memimpin Mekkah. Umar yang terkejut pun menerima setelah tahu bahwa Ibnu Abza adalah seorang hafizh yang berilmu, seraya mengingat sabda Nabi bahwa Allah benar-benar mengangkat derajat manusia dengan Al-Qur’an, tak peduli siapa mereka.

Tidak ketiggalan, Bupati Magelang Bapak Grengseng Pamuji S.Pt. sangat mendukung program tahfidz di Bina Madani. Beliau mendorong untuk terus membumikan Al-qur’an dan mengajarkannya di Bumi Magelang. Beliau juga menyampaikan bahwa Bina Madani merupakan kebanggan yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang.

Sementara itu, Direktur Pesantren Bina Madani Putri, Ustadzah Nely Maghfirah, menyampaikan bahwa hingga saat ini pesantren telah melahirkan 499 hafidzah.

“Hari ini bertambah 49 penjaga wahyu Allah. Ini adalah kekuatan besar bagi masa depan umat dan bangsa. Mereka adalah bagian dari generasi emas Indonesia,” ungkapnya.

Dalam rangkaian acara, para hafidzah juga memperdengarkan hafalan mereka dengan qira’ah sab’ah bersanad di hadapan para tamu. Penampilan tersebut menjadi momen yang sangat menyentuh, terutama bagi para orang tua yang menyaksikan langsung capaian putri-putri mereka.

Haflah takrim ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga simbol kebangkitan generasi Qur’ani yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan peradaban.

The post Cahaya Qur’an dari Magelang: Santriwati Bina Madani Putri Raih Penghargaan 30 Juz appeared first on Kata Indonesia.

Judul di atas pesanan yang diterima penulis untuk acara kuliah Ramadan menjelang buka puasa pada tanggal 15 Maret 2026 yang lalu. Topik yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, dan nyaris luput dari perhatian penulis, mungkin juga dari perhatian banyak orang. Seraya berusaha mencari-cari korelasi antara puasa dan komunikasi, tersangkut pada kejadian tahun 1990an, suatu kejadian yang penulis yakini sebagai dampak puasa terhadap komunikasi publik.

Ceritanya, di sekitar tahun 1990an saya menghadiri pengajian dalam rangka hajatan (kenduri) di kampung saya, ketika itu bulan Syawal, penceramah menyampaikan materinya dengan penuh isi dan kesejukan, apa yang disajikan betul-betul meresap dan bisa dicerna tanpa mengusik suasana emosional yang bisa melahirkan pro ataupun kontra, pendek kata ceramahnya benar-benar berisi dan menenangkan. Padahal penceramah yang sama beberapa bulan sebelumnya di suatu acara, beliau menyampaikan ceramahnya –menurut saya—benar-benar mengusik ketenangan masyarakat kampung, memihak pada pandangan tertentu dan tentu saja menyudutkan kelompok lainnya. Beberapa pernyataan dalam ceramahnya bukan saja berisi cacian, tapi memberi penilaian –yang menurut hemat saya—tanpa dasar pengetahuan yang tepat.

Temuan ini membuat saya berpikir untuk menduga-duga kira-kira faktor apa yang membuat ceramah di bulan Syawal begitu menyejukkan dengan makna yang sangat berarti, dan membandingkannya dengan isi dan gaya ceramah sebelumnya yang kurang bermakna? Jawaban yang ditemukan saat itu secara spontan tertuju pada konteks waktu, kondisi emosional dan kecerdasan penceramah di bulan Syawal telah mencapai pada titik kecerdasan tertentu. Sebut saja suasana fitri yang merupakan buah dari Puasa Ramadan. Kebersihan hati yang telah terlatih untuk melepaskan diri dari kungkungan syahwat, dalam arti mampu menguasai berbagai gejolak negatif, kebersihan niat dalam menyampaikan informasi menjadi faktor utama. Inilah kesimpulan yang saya coba tarik dari pengalaman tersebut, dan sampai saat ini masih saya percayai.

Korelasi Puasa dan Komunikasi:

Jika kita cermati dari sudut komunikasi, kita menemukan bahwa puasa yang secara bahasa berarti menahan diri dari hal-hal yang diharamkan bagi yang berpuasa seperti hubungan suami istri, makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kekuatannya terletak pada kemampuan menahan diri, dengan motivasi keimanan dan ketaatan kepada perintah agama, ternyata dalam arahan-arahan berikutnya seperti yang disampaikan Rasulullah SAW mengarah kepada komunikasi. Hadis riwayat Bukhari misalnya menyatakan: “Siapa yang belum meninggalkan kata-kata kotor (tidak pantas) dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan baginya untuk meninggalkan makan dan minum.”

Hadis lain mengarahkan bagaimana seharusnya orang yang berpuasa, ini juga masih terfokus pada komunikasi, seperti riwayat Bukhari dan Muslim: Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor (bisa juga berarti tidak menggauli istrinya), dan jangan pula bertindak bodoh (berkata yang tak berguna) Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan: sesungguhnya aku sedang berpuasa.”

Dua hadis ini menghubungkan puasa dengan bagaimana seharusnya kita bertindak, apa yang harus kita jaga, dan penekanannya kepada menjaga mulut kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tak berguna, apalagi kata-kata yang kotor; gibah (gosip), mengadudomba, mengejek dan mencaci sesama. Selanjutnya memberikan juga solusi bagaimana jika kita mendapatkan perlakuan yang bisa memicu perselisihan, atau mendapatkan cemoohan orang? Jurus pamungkas yang diajarkan Rasulullah SAW, “katakan aku sedang berpuasa!” Inilah sikap untuk memotong perilaku diri kita sendiri juga lawan bicara kita, dengan mengucapkan aku sedang berpuasa, diharapkan perilaku yang tidak pantas itu bisa terhenti, menyadari sedang berpuasa itu bagaikan fitur Automatic Emergency Braking (AEB) pada kendaraan modern untuk menghindari tabrakan.

Orang yang berpuasa berarti sedang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan bahkan sesuatu yang halal saat tidak berpuasa pun bisa ditinggalkan, apa lagi suatu yang memang telah ditentukan sebagai suatu yang jelas-jelas harus ditinggalkan yang berlaku secara umum baik sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Targetnya adalah meninggalkan tindakan maksiat dan berjuang untuk memelihara ketaatan dan memelihara seluruh anggota badan dari tindakan yang tidak pantas dilakukan. Meninggalkan makan dan minum yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita memiliki kemampuan menahannya –karena ketaatan kepada Allah. Artinya sebenarnya kita akan mampu juga menahan diri dari berbagai larangan lain, yang jelas tidak patut bagi kehidupan seorang muslim, dan dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan.

Akuntabilitas Komunikasi:

Jika puasa memiliki keterkaitan yang kuat dengan pendidikan komunikasi dalam arti pengembangan kemahiran berkomunikasi kita, baik verbal maupun non verbal, maka melalui puasa ini kita belajar bagaimana menata kemampuan tersebut untuk bisa dipedomani dalam kehidupan keseharian kita. Kita belajar menghitung untung rugi dari perkataan kita –baik untuk diri kita maupun lawan bicara kita, kapan kita harus terlibat berbicara, dan kapan kita harus diam.

Proses menimbang rasa dalam bertutur kata ini di dukung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: ”Allah menyayangi orang yang berbicara baik, maka dia beruntung, atau diam terhadap suatu yang buruk, hingga ia selamat.” (Hadis Hasan). Terlihat di sini bahwa Rasulullah SAW mendoakan agar orang yang berbicara baik yang menguntungkan (bermanfaat untuk dirinya dan orang lain) serta meninggalkan kata-kata yang buruk, sehingga menyelamatkan dirinya dan menebar keselamatan juga bagi orang lain, agar dia mendapat rahmat Allah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa semua perkataan harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui puasa ini kita belajar bahwa kata-kata yang baik dan memaafkan lebih baik dari sedekah yang diiringi kata-kata yang menyakitkan QS. 2: 263. Bahwa segala kebaikan itu adalah sedekah, walau hanya berupa menemui seseorang dengan muka berseri (Hadis). Belajar bahwa kita tidak boleh angkuh dan congkak, kita bisa mengatur suara dan bertindak dengan wajar QS 31: 18-19. Bahwa perkataan yang benar (objektif) dapat memperbaiki perilaku QS.33: 70-71. Kita juga belajar bahayanya buruk sangka, mencari kesalahan orang lain, ghibah (gosip) QS.49 :12. Serta keterangan lain yang berkaitan bagaimana kita berkomunikasi baik verbal maupun non verbal, serta pemilihan diksi.

Harmoni bulan Syawal:

Ramadan segera berakhir, semoga bisa memetik buah yang menyuguhkan harmoni melalui komunikasi kita. Kita bisa lebih perhatian (Attension), mendengarkan (Listening), menunjukkan ketertarikan (Interest), menampilkan kebaikan (Kindness), kejujuran (Honesty), lebih logis (Logic), lebih mampu bersikap tegas tanpa menyakiti (Assertiveness), bisa bersimpati (Sympathy) untuk membangun harmoni (Harmony). Selamat kembali kepada fitrah, dan merayakan keberhasilan puasa kita!

The post Puasa Membangun Kekuatan Komunikasi appeared first on Kata Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memicu diskusi luas di ruang publik. Sebagian kalangan menyambutnya sebagai langkah besar dalam kebijakan sosial negara, sementara yang lain mempertanyakan kesiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya. Perdebatan tersebut merupakan hal yang wajar dalam setiap kebijakan publik yang berskala besar. Program yang menyentuh puluhan juta masyarakat tentu akan mengundang perhatian sekaligus kritik. Justru melalui diskusi seperti inilah kebijakan publik dapat terus disempurnakan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Namun pembahasan tentang MBG sering berhenti pada persoalan teknis mulai dari besaran anggaran, distribusi, hingga kesiapan infrastruktur. Padahal ada pertanyaan yang lebih mendasar yang perlu diajukan, yaitu apakah kebijakan semacam ini sejalan dengan arah konstitusi Indonesia. Sejak awal berdirinya republik ini, kesejahteraan rakyat telah ditempatkan sebagai tujuan utama negara. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum. Rumusan tersebut bukan sekadar kalimat simbolik, melainkan arah moral dan politik bagi setiap kebijakan negara. Artinya, setiap langkah pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari sudut pandang tersebut, program MBG dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mendekatkan kebijakan publik dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Selama ini banyak kebijakan pembangunan bekerja melalui mekanisme yang tidak selalu langsung dirasakan masyarakat. Infrastruktur dibangun, investasi didorong, dan pertumbuhan ekonomi dijaga. Semua itu penting bagi kemajuan negara, tetapi hubungan antara kebijakan tersebut dengan kehidupan masyarakat sering terasa cukup jauh.

MBG menghadirkan pendekatan yang berbeda. Program ini memungkinkan masyarakat secara langsung menikmati dan mengonsumsi sebagian kecil dari hasil pendapatan negara. Negara tidak hanya hadir melalui proyek-proyek pembangunan atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan bergizi. Cakupan program ini pun tidak kecil. Data awal menunjukkan bahwa penerima manfaatnya telah mencapai sekitar 40 juta orang atau hampir seperlima dari populasi Indonesia. Dengan skala sebesar itu, MBG dapat disebut sebagai salah satu intervensi sosial terbesar dalam kebijakan publik Indonesia.

Landasan konstitusional bagi kebijakan ini sebegitu kuat. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi negara pada dasarnya diarahkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peluang ekonomi yang tercipta melalui program ini. Operasional dapur MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Setiap dapur diperkirakan melibatkan puluhan pekerja, mulai dari pengelola dapur hingga distribusi makanan. Apabila pembangunan dapur dilakukan secara luas di berbagai daerah, peluang penyerapan tenaga kerja dapat mencapai ratusan ribu hingga mendekati satu juta orang. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di sisi lain, kebutuhan bahan pangan dalam program ini menciptakan permintaan besar bagi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Beras, telur, sayuran, serta daging ayam menjadi bagian dari rantai pasok yang melibatkan petani dan pelaku usaha lokal. Ketika bahan pangan dipasok dari produsen daerah dan tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar, belanja negara tidak berhenti sebagai angka dalam laporan anggaran. Dana tersebut bergerak menjadi aktivitas ekonomi yang berputar langsung di tengah masyarakat.

Prinsip tersebut selaras dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan negara memang semestinya kembali kepada masyarakat melalui kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak tersebut. Bagi anak-anak, asupan gizi yang cukup berkaitan langsung dengan kesehatan, perkembangan kognitif, serta kemampuan belajar. Kualitas gizi yang baik akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kebijakan seperti MBG bukan hanya menyentuh kebutuhan sosial saat ini, tetapi juga berkaitan dengan investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia yang lebih maju dimasa yang akan datang.

Program sebesar MBG tentu membutuhkan tata kelola yang baik agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat penting agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan negara. Ketika rakyat dapat menikmati dan mengonsumsi sebagian kecil dari hasil pendapatan negara dalam kehidupan sehari-hari, pembangunan tidak lagi terasa jauh dari mereka. Negara hadir secara nyata bukan hanya melalui dokumen kebijakan, tetapi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

The post MBG dan Jalan Konstitusional Kesejahteraan Rakyat Indonesia appeared first on Kata Indonesia.

“Siapa yang tidak dididik oleh orang tuanya, maka akan dididik oleh zaman.”

Terkadang kita terlena dengan kesibukan yang jelas ataupun tersamar, sehingga pilar-pilar kehidupan keluarga bisa jadi terabaikan, bahkan kita asyik dengan bersembunyi di balik kesibukan kita. Mungkin juga kita sangat peduli dengan keluarga kita, secara material kita penuhi berbagai kebutuhan kita, kebutuhan anak dan istri kita. Kita telah merespons berbagai tawaran yang bertemakan keluarga, terlebih di Ramadan, kita menyambut baik berbagai tawaran program Ramadan, mulai dari perkakas rumah sampai perlengkapan yang boleh jadi nantinya tak terpakai. Ini menjadi fenomena umum bukan saja di negara kita, tapi di belahan Dunia sana juga tak jauh berbeda, berbagai dicount dan penurunan harga ditawarkan, dari properti sampai produk minuman. Pertanyaannya apakah kepedulian kita sudah cukup adil merespons tawaran Ramadan? Adil dalam arti seimbang menjawab panggilan spiritual Ramadan dan panggilan pemenuhan materialistis “pasar” Ramadan?

Berbicara keluarga, berarti berbicara tentang diri kita, anak dan istri kita, mereka yang tinggal serumah dengan kita. Keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (Poerwadarminta, 2023). Dalam kenyataannya seperti yang bisa diamati dalam kehidupan sosial, keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu rumah yang dihubungkan dengan suatu ikatan aturan dan emosional (saling merasakan adanya pertautan batin) serta setiap individunya memiliki peran masing-masing dan merupakan bagian dari keluarga.

Keluarga baik keluarga besar maupun kecil tentu saja memiliki cita-cita ideal yang hendak dicapai. Dalam ketentuan umum undang–undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga misalnya, Pasal 1 pada ayat 10 dijelaskan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keluarga Ideal:

Bagi keluarga muslim konsep keluarga ideal bisa didapat dari anjuran-anjuran yang diisyaratkan dalam al-Quran maupun Hadis Nabi Muhammad SAW. Baik yang bersifat pembinaan keluarga, seperti QS. 31: 12-19 yang berisikan nasihat Luqman as terhadap anaknya; tidak musyrik, menghormati orang tua, mendirikan shalat dan amar ma’ruf nahi munkar, tidak sombong dan memiliki etika sosial seperti menghargai orang lain. Tugas anggota keluarga; menjaga keluarga jangan sampai terjerumus ke neraka (QS. 66:6), Mengajak keluarga supaya beriman, QS. 20: 132. QS.52: 21. Etika sosial; tentang persaudaraan seiman, tidak saling menghina, atau memanggil dengan julukan yang tak pantas, tidak buruk sangka dan menggunjing satu sama lain, QS. 49: 10-12. dan lain sebagainya.

Ada juga berupa kisah seru tentang satu keluarga yang berakhir dengan happy ending seperti dalam surat Yūsuf (12) dari ayat 4, bermula dari Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, lalu pada ayat 8 mulailah rasa iri saudaranya, kemudian bergelut antara intrik dan perdaya dalam perjalanan panjang kisahnya, namun ditutup dengan sikap para saudara Yusuf dan Ayahnya yang mengharukan. Betapa tidak saudara-saudara Yusuf mengakui kesalahannya, dan memohon agar orang tuanya memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka, kemudian dengan bijak sang ayah berjanji akan memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka ini tertulis di ayat 97 dan 98. Kisah kemudian dipungkas dengan pertemuan satu keluarga utuh dalam kebahagiaan ayat 100. Serta diakhiri doa nabi Yusuf as “Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh.” QS.12: 101.

Adapun dari Hadis seperti hadis dari Aisyah ra. Rasulullah SAW. bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. At-Tirmidzi).

Serta hadis dari Abdullah Ibn Umar ra. Rsulullah SAW. Bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyatnya dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka, Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Tentang menafkahi keluarga Hadis dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. Bersabda:“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya paling besar adalah yang engkau berikan untuk keluargamu.” (HR. Muslim).

Pendidikan:

Hadis tentang mendidik anak, Jabir bin Abdullah ra. Meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda: “Barangsiapa yang memiliki tiga orang putri, lalu ia mendidiknya, menyayangi, dan merawat mereka, maka surga telah ditetapkan untuknya.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika ia memiliki dua orang putri?” Beliau menjawab, “Sekalipun ia memiliki dua orang putri.” Beliau berkata, “Sebagian orang mengira jika ia mengatakan: ‘Satu’, niscaya ia akan mengatakan: ‘Satu’.” (HR. Ahmad dan shahih menurut Al-Albani).

Tiga poin penting dalam keluarga adalah; mendidik, menyayangi, dan merawat anggota keluarga, minimal anak dan istri. Kegiatan mendidik tersebut tidak berbatas waktu—berlaku sepanjang hayat. Jika sejak bayi mengajari berbagai kemahiran seperti bicara, berjalan, kemudian menanamkan norma keluarga dan sosial, perkembangan intelektual, dan keimanan serta keagamaan, maka setelah dewasa masih tetap memberikan nasihat dan arahan, melakukan kontrol perilaku dan memberi peringatan.

Menyayangi, kata sayang memiliki spektrum makna yang luas, bisa bermakna melindungi: Perlindungan fisik, melindungi dari lapar, sakit, dan bahaya lahiriah. Perlindungan psikis: Menjadi “rumah” tempat pulang. Ukurannya tidak terdengar lagi teriakan seperti dilukiskan Iwan Fals…”di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya….” Anak atau pasangan tidak merasa takut dihakimi, rumah bisa menjadi pendengar yang baik dari keluahan anggota keluarganya. Anggota keluarga (terutama anak) bisa kembali ke rumah saat menghadapi kesulitan dan kegundahan, ada tempat mengadu, berkonsultasi dan mendapatkan bantuan berupa konseling dan pembinaan, ala khas keluarga. Bentuk sayang bisa juga berarti penerimaan: Menghargai keunikan karakter masing-masing anggota keluarga, tidak membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain, serta memberikan ruang untuk tumbuh yang sama. Termasuk kasih sayang juga lemah lembut dalam komunikasi, ada sentuhan fisik, membelai, menyapa, menasihati. Menyayangi secara spiritual: Menjaga anggota keluarga agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merusak moral dan akhirat, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. (QS. 66: 6).

Terakhir merawat –setelah budaya keluarga ideal tercipta ada pendidikan (ta’dib), ada kasih sayang. atau memelihara berarti menjaga agar sesuatu tetap baik, utuh, atau sehat, bisa juga menjaga dan mengobati, bisa juga berarti mengurus, mengatur segala keperluan seseorang atau sesuatu agar tetap baik. Di sini berarti menjaga interaksi dan komunikasi agar tujuan keluarga (bahagia dunia dan akhirat) bisa dicapai bersama.

Merawat Keluarga Ramadan Kita:

Untuk melihat bagaimana keluarga mendidik anak-anaknya, baik dikemukakan di sini apa yang disusun oleh Sa’īd bin ‘Alī bin Wahf Al-Qaḥṭānī dalam “Al-Hadyu An-Nabawiy fī Tarbiyati Al-Awlād fī Ḍaw’i Al-Kitāb wa As-Sunnah” yang terdiri dari 24 pembahasan. Dimulai dari pembahasan pentingnya pendidikan anak dalam Islam. pentingnya memilih istri yang shalihah dalam mendidik anak, aqiqah dan pemberian nama yang baik, menafkahi keluarga dengan rizki yang halal, bermain dengan anak-anak, menjaga kesehatan, menyusui, mengasuh, menafkahi anak, mengajari syariat, mengajari pekerjaan yang baik, memelihara perkembangan intelektualitas, membiasakan akhlak yang mulia, mendidiknya dengan pendidikan ala Nabi, berlaku adil terhadap anak, kesabaran dan kelembutan, kasih sayang untuk anak-anak, bersikap baik dan lembut terhadap anak-anak dan memberi kebahagiaan bagi mereka. Menyertai mereka setelah baligh, mengajari mereka cara mencari teman dan sahabat yang shaleh, hasil dan manfaat pendidikan yang baik, bahaya pendidikan yang buruk, petunjuk Nabi dalam mendidik anak muda, serta pembahasan terakhir tentang mendidik dan mendisiplinkan dengan keras bila diperlukan (Al-Qaḥṭānī, 2012).

Kita ambil satu topik saja tentang “menyertai mereka setelah baligh,” artinya mengawasi dan memerhatikan tingkah laku mereka di usia remaja. Beberapa pertanyaan reflektif bisa kita ajukan pada diri kita. Apakah mereka berpuasa? Apakah mereka belajar menghidupkan malam Ramadan? Apakah mereka belajar membaca al-Quran, apakah membaca? Dengan singkat bisa kita nyatakan “rancangan budaya atau tradisi” apakah yang telah kita sepakati bersama di keluarga kita di Ramadan ini? Atau sebaliknya, menyerahkan saja mereka dididik zamannya.

The post Keluarga Ramadan Kita appeared first on Kata Indonesia.

Rangkaian insiden industri yang terjadi di Banten dalam setahun terakhir tidak berhenti di batas administratif kota atau kabupaten. Dampaknya menjalar, termasuk ke Tangerang Selatan.

Kebakaran fasilitas industri yang diduga memicu limpasan bahan kimia ke sungai menjadi pengingat bahwa risiko lingkungan bersifat lintas wilayah. Tangerang Selatan, meski bukan

pusat industri berat seperti Cilegon, tetap berada dalam ekosistem risiko yang sama. Kasus perubahan warna air sungai, bau menyengat, serta indikasi gangguan ekosistem menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden teknis. Ia merefleksikan persoalan tata kelola risiko yang belum terintegrasi secara regional. Sungai tidak mengenal batas administrasi; demikian pula dampak pencemaran.

Dalam perspektif manajemen strategik, wilayah perkotaan yang berada di sekitar kawasan industri harus memposisikan risiko lingkungan sebagai variabel strategis, bukan sekadar isu teknis dinas tertentu. Artinya, risiko harus diidentifikasi, dipetakan, dan dimitigasi melalui pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) lintas sektor dan lintas daerah.

Tangerang Selatan memiliki karakter sebagai kota jasa dan permukiman yang berkembang pesat. Ketergantungan terhadap kualitas air sungai—baik secara langsung maupun sebagai bagian dari sistem air baku regional—membuat kota ini sangat sensitif terhadap gangguan ekologis. Sungai Cisadane, misalnya, menopang kebutuhan air baku lintas wilayah. Ketika terjadi kontaminasi bahan kimia atau pestisida akibat kebakaran industri, dampaknya tidak berhenti pada lokasi kejadian.

Dalam kajian ekologi, masuknya senyawa kimia ke badan air memicu gangguan pada struktur trofik. Plankton dan organisme mikro yang menjadi fondasi rantai makanan dapat terdampak terlebih dahulu. Penurunan oksigen terlarut, potensi bioakumulasi di sedimen, serta gangguan
terhadap keanekaragaman hayati merupakan konsekuensi jangka menengah hingga panjang.
Dampak ini sering kali tidak langsung terlihat, tetapi menggerus kualitas lingkungan secara
gradual.

Dari sudut pandang ekonomi, kerusakan tersebut menciptakan negative externalities—biaya
sosial yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha. Masyarakat menanggung risiko
kesehatan, biaya pengolahan air meningkat, dan kepercayaan publik terhadap kualitas
lingkungan menurun. Dalam jangka panjang, reputasi wilayah sebagai kawasan hunian yang
nyaman juga dapat terdampak.

Tantangan utama yang terlihat adalah pola tata kelola yang reaktif. Respons kebijakan
cenderung muncul setelah insiden terjadi. Pengawasan bersifat sektoral, sementara sistem
peringatan dini berbasis data real-time belum terintegrasi secara optimal. Dalam konteks kota
yang berada dalam jaringan metropolitan, pendekatan ini menjadi tidak memadai.

Manajemen strategik modern menempatkan risiko sebagai bagian dari proses perencanaan.
Pemerintah daerah seharusnya memiliki peta risiko lingkungan yang diperbarui secara berkala,
termasuk skenario kebakaran industri, kebocoran bahan kimia, dan pencemaran sungai.

Koordinasi lintas wilayah—antara Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,
dan Pemerintah Provinsi Banten—menjadi prasyarat utama.

Selain itu, indikator kinerja lingkungan perlu menjadi bagian dari pengukuran kinerja daerah.
Selama indikator pembangunan lebih didominasi oleh pertumbuhan ekonomi dan investasi,
dimensi ketahanan ekologis cenderung berada di posisi sekunder.

Padahal dalam literatur
pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan adalah fondasi daya saing jangka panjang.
Dimensi tata kelola juga berkaitan dengan persoalan agency. Pemerintah bertindak sebagai
regulator, sementara perusahaan sebagai pelaku usaha. Ketika sistem pengawasan dan sanksi
tidak memberikan efek jera yang memadai, risiko moral hazard meningkat. Biaya risiko dapat
berpindah kepada masyarakat tanpa mekanisme kompensasi yang jelas.

Bagi Tangerang Selatan, isu ini memiliki implikasi strategis. Kota ini selama ini diposisikan
sebagai kawasan hunian modern dengan kualitas hidup relatif baik. Namun kualitas hidup tidak
hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik dan pusat komersial, melainkan juga oleh kualitas
udara dan air. Jika gangguan lingkungan berulang, persepsi publik terhadap keamanan ekologis
dapat berubah.

Dalam konteks ekonomi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), rekam jejak
lingkungan suatu wilayah turut memengaruhi daya tarik investasi. Kota yang mampu
menunjukkan sistem pengelolaan risiko yang transparan dan terukur memiliki posisi tawar
lebih baik dalam kompetisi regional.

Oleh karena itu, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, pembangunan
sistem pemantauan kualitas air dan udara berbasis sensor real-time yang terintegrasi lintas
daerah. Data yang akurat dan terbuka akan memperkuat respons dini serta akuntabilitas.

Kedua, integrasi indikator lingkungan dalam Key Performance Indicators (KPI) pemerintah
daerah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah penyangga. Dengan demikian,
keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi terukur secara operasional.

Ketiga, penguatan transparansi dan partisipasi publik. Akses terhadap informasi kualitas
lingkungan memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas tambahan dalam sistem
tata kelola.

Keempat, pembentukan forum koordinasi risiko regional yang bersifat permanen. Risiko
ekologis tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu kota.

Pada akhirnya, Tangerang Selatan tidak dapat memisahkan diri dari dinamika industri di
sekitarnya. Tantangannya adalah bagaimana kota ini membangun sistem yang adaptif terhadap
risiko eksternal.

Pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kawasan hunian perlu berjalan seiring
dengan penguatan ketahanan ekologis.
Dalam manajemen strategik, organisasi atau wilayah yang unggul bukanlah yang bebas dari
risiko, melainkan yang mampu mengelolanya secara sistematis.

Bagi Tangerang Selatan, penguatan tata kelola lingkungan bukan sekadar respons terhadap insiden, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan kota.

The post Tangerang Selatan dalam Bayang-Bayang Risiko Industri appeared first on Kata Indonesia.

Sejak kapan kita perlu sekolah? Konon pada era kuno, Peradaban Mesir Kuno dan Mesopotamia (3000 – 500 SM) sekolah hanya untuk pera juru tulis (Scribes). Biasanya bertempat di kuil atau istana. Pelajaran terfokus pada baca tulis agar bisa mencatat pajak, hukum, dan doa-doa keagamaan. Pada Era Yunani dan Romawi mulai sekolah untuk “Warga Negara” (500 SM – 400 M). Di sini konsepnya berubah, di Athena, sekolah bertujuan membentuk warga negara yang ideal (Paideia). Orientasi pada pembinaan fisik (Gymnasium ) menyiapkan warga negara yang tangguh untuk menjadi prajurit, dan para filsuf pecinta kebaikan (Academy). Kata “School” sendiri berasal dari bahasa Yunani skholē yang artinya waktu luang. Jadi, sekolah dulu dianggap sebagai aktivitas mewah bagi mereka yang punya waktu luang untuk berpikir.

Era Abad Pertengahan (500 – 1400 M), Muncul Biara dan Madrasah sebagai tempat pendidikan dan belajar, setelah Romawi runtuh, agama menjadi pusat pendidikan. Di Eropa, Pendidikan berpusat di katedral dan biara. Inilah cikal bakal universitas pertama seperti Bologna dan Oxford. Sedangkan di Dunia Islam muncul sistem Madrasah (seperti Madrasah Nizamiyyah). Pendidikan Islam sangat maju karena menggabungkan teologi dengan sains (astronomi, kedokteran, matematika). Konsep “ijazah” pun mulai dikenal secara sistematis di dunia Islam.

Sejak Era Revolusi Industri (Abad ke-18 – 19), sekolah berubah orientasinya, inilah cikal bakal sekolah yang kita kenal sekarang (seperti di Indonesia). Model Prusia (sekarang Jerman) menciptakan sistem sekolah wajib untuk menciptakan warga negara yang patuh dan tentara yang disiplin. Karena revolusi industri, sekolah didesain mirip pabrik, ada lonceng, duduk berbaris, dan ujian massal. Tujuannya adalah mencetak pekerja yang seragam keterampilannya.

Perkembangan di Era Modern, sekolah bergerak menuju pendidikan personal (Abad ke-20 – Sekarang). Pada fase ini muncul tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dengan konsep Among-nya, atau Maria Montessori, yang mulai mengkritik “sekolah rasa pabrik”. Mereka ingin sekolah kembali ke fitrahnya: tempat menumbuhkan potensi unik anak, bukan sekadar mencetak pekerja.

Menarik untuk melihat bahwa Pesantren adalah salah satu bentuk institusi pendidikan tertua yang berhasil mempertahankan nilai “kekeluargaan” di tengah gempuran sistem sekolah model pabrik (Prusia). Topik pesantren menjadi sangat menarik karena Pesantren (atau lembaga serupa dengan nama berbeda) merupakan jantung dari transmisi peradaban Islam yang tetap bertahan hingga ribuan tahun. Secara esensi, institusi ini adalah tempat di mana murid tinggal bersama guru untuk mendalami agama (tafaqquh fiddin).

Era Awal, cikal bakal pesantren dimulai dari Ashabus Suffah di Masjid Nabawi—para sahabat yang tinggal di emperan masjid untuk belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Suffah dan Halaqah (Madinah & Baghdad), sistem Halaqah di Baghdad dan Kufah, berkembang menjadi lingkaran belajar di masjid. Guru duduk bersandar pada tiang, dan murid melingkar di sekelilingnya. Ini adalah bentuk paling murni dari hubungan emosional guru-murid. Sistem ini masih tetap berjalan hingga sekarang, di mesjid-mesjid seperti Mesjidil Haram Makah dan Madinah masih ditemui halaqah-halaqah, seorang Syaikh duduk di kursi dikelilingi para pembelajar yang mengitarinya, bahkan para pesertanya melampaui batas-batas teritorial dan sekat benua. Ini juga ditemui di mesjid-mesjid kita di Indonesia, melalui majelos taklim mingguan misalnya.

Afrika Utara dikenal sistem Zawaiya dan Ribat. Di wilayah Maroko, Aljazair, hingga Sudan, institusi ini disebut Zawiyah. Ia berfungsi mirip pesantren, Zawiyah adalah pusat pendidikan sufi dan ilmu syariat. Ribat pada awalnya adalah benteng pertahanan di perbatasan, namun lambat laun berubah menjadi pusat ibadah dan pendidikan bagi para mujahid dan pencari ilmu. Hingga kini, pengaruh Zawiyah sangat kuat dalam menjaga identitas Islam di Afrika.

Di Asia Tengah dan Persia, Madrasah Nizamiyyah memulai era formalisasi pendidikan. Pada abad ke-11, Wazir Nizam al-Mulk mendirikan madrasah-madrasah besar seperti di Baghdad dan Isfahan. Fase ini merupakan fase perubahan. Jika sebelumnya belajar bersifat sukarela di masjid, kini ada asrama, beasiswa, dan kurikulum tetap. Inilah yang menginspirasi sistem universitas di Eropa dan sistem asrama pesantren di Nusantara.

Afrika Barat dikenal Tsangaya atau Almajiri, di Nigeria dan sekitarnya (Kekaisaran Sokoto), ada sistem Tsangaya. Dengan karakteristik unuk, para Murid (Almajiri) berpindah-pindah mengikuti guru (itinerant scholars) dan hidup dalam kemandirian yang sangat ketat untuk menghafal Al-Qur’an.

Di Nusantara Pesantren (Indonesia) dan Pondok (Malaysia/Patani). Nama Pesantren sendiri diduga oleh sebagian ahli kemungkinan berasal dari kata shashtri (India/Hindu) yang berarti orang yang tahu kitab suci, atau santri dari bahasa Sanskerta sastriman yang artinya berpendidikan. Proses transformasi terjadi pada masa Wali Songo (khususnya Sunan Ampel) yang mengadaptasi model pendidikan asrama yang sudah ada di era Hindu-Buddha (Mandala/Asrama) dan mengisinya dengan konten Islam. Berbeda dengan sekolah kolonial yang eksklusif, pesantren menjadi basis perlawanan rakyat dan pelestarian budaya lokal yang diislamkan.

Meskipun namanya berbeda-beda, ada satu kesamaan yang konsisten di semua lembaga tersebut, terutama pada tradisi Sanad (Mata Rantai Ilmu). Ilmu tidak hanya diambil dari teks, tapi melalui perjumpaan fisik, keteladanan akhlak, dan keberkahan dari seorang guru.

Perkembangan selanjutnya terutama di akhir abad 19 dan awal abad 20 terjadi “Modernisasi Pendidikan Islam” sering kali menjadi “medan pertempuran” antara mempertahankan tradisi (ashalah) dan mengadopsi kemajuan (ashriyah). Jika kita bicara tentang starting point, ada sebuah pola besar yang bisa kita amati. Rekonstruksi Paradigma, titik berangkatnya yang paling krusial terletak pada cara kita memandang siswa. Sekolah modern (model Prusia) sering menganggap siswa sebagai produk pabrik yang harus seragam. Sedangkan kita memandang siswa sebagai sosok yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan dirinya menuju kedewasaan jasmani dan rohani serta perilaku.

Untuk itu upaya modernisasi pendidikan ala pesantren menyeru kembali ke model Pesantren/Zawiyah yang menganggap sekolah sebagai “organisme” atau keluarga. Dari sudut konten dilakukan integrasi ilmu (Ilmu Agama + Ilmu Umum), Starting point dimulai dengan menghapus dikotomi (pemisahan) antara ilmu dunia dan akhirat, sehingga mempelajari ilmu pengetahuan menjadi ibadah, apa pun disiplin ilmunya, selama berisikan ajaran kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dibingkai dengan niat yang baik, ibadah thalabul ilmi.

Perubahan paradigma ini menggeser konsep sekolah ala Barat –sebagai akibat langsung Revolusi Industri– yang berorientasi mencipta tenaga terampil pabrik atau tenaga juru tulis semata, menjadi manusia yang memiliki kualitas kemandirian berpikir, kemandirian belajar, memberi solusi bagi umat manusia, memiliki literasi global, serta kemampuan leadership dalam kerangka “Khairun-nāsi anfa‘uhum lin-nāsi.” Wujud dari manusia yang bertakwa, versi terbaik dari dirinya, yang tidak saja baik secara personal, tapi baik juga secara sosial; kesejahteraan yang memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab publik, tidak saja mendirikan shalat dan menunaikan zakat, tapi melakukan amar ma’ruf nahi munkar: Al-lażīna in makkannāhum fil-arḍi aqāmuṣ-ṣalāta wa ātawuz-zakāta wa amarū bil-ma‘rūfi wa nahaw ‘anil-munkari, wa lillāhi ‘āqibatul-umūri. (QS. Al-Hajj: 41). Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Kita harus mempertahankan model pendidikan seperti ini mengingat kebutuhan manusia akan pendidikan emosional yang hanya bisa dikembangkan melalui pendidikan agama sebagaimana diakui De Botton dalam “The School of Life An Emotional Education.” Derita kekosongan spiritualitas dan kekakuan emosional manusia yang nyaris tidak tergarap pendidikan modern ala Barat, kemudian ia mempromosikan perlunya sekolah kehidupan yang berisikan pendidikan emosional, patut dihargai sebagai upaya memberi solusi bagi manusia modern terbaratkan yang tidak lagi percaya wahyu. Menurutnya mereka butuh tuntunan, butuh pelipur lara. Maka dia mencoba menyelundupkan nilai-nilai moral melalui jalur “budaya”. (De Botton, 2020).

Namun kenyataannya, budaya dan seni yang diharapkan mampu mengisi literasi emosional itu pun gagal, karena kita tahu tidak semua orang menyukai seni, tepatnya tidak semua orang berkesempatan mengakses seni dan budaya, sajian-sajian pengembangan emosional melalui karya seni cenderung mahal dan elitis, tidak semua bisa dipahami masyarakat luas.

Mohammed Ali Belaoo dari IMAM Foundation UK ketika di wawancara Mahmuf Murad dalam program Asy-Syarī’ah wal-Ḥayāh fī Ramaḍān milik al-Jazera, Ramadhan 10 bulan lalu menyatakan bahwa kenapa orang Barat memilih untuk memeluk Islam, ia sampaikan faktor utama penyebab mereka memeluk islam, mereka merasakan kekosongan dalam jiwanya, seorang yang beberapa bulan lalu masuk Islam ketika ia mendengarkan ayat al-Quran tiba-tiba merasa jiwanya tenang dan kekosongan jiwanya terisi. Faktor kedua adalah kejadian-kejadian yang menimpa umat islam diberbagai belahan dunia seperti di Gaza, yang memicu mereka mempelajari Islam, mereka menyaksikan seorang ibu dengan sabar berdoa mohon Ridha Allah sambil memeluk anaknya yang berlumuran darah, kenapa si ibu bisa demikian sabar menhadapi hal tersebut. Inilah gambaran emosional yang terbina, empati terbentuk, melahirkan simpati yang kemudian merangsang dirinya untuk mempelajari Islam dan akhirnya memeluk Islam.

Bagi kita di Indonesia, terutama di lingkungan pesantren, agama sudah menjadi way of life. Karena emosionalitas kita sudah tercerahkan melalui ajaran agama. Kita sudah memiliki tata cara berkeluarga, mulai pernikahan sampai cara membina keluarga hingga mengisi diri untuk mencapai ketenteraman jiwa, as-sakînah, kita diajari mawadah dan rahmah, serta peran sosial dan interaksi sosial yang dipenuhi empati serta simpati. Kita sudah dibekali tanggungjawab sosial, norma dann tata krama baik bersifat mikro dalam keluarga, maupun secara makro dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Ini artinya kita harus bersyukur masih ada pesantren, Lembaga yang tidak saja memberikan pengetahuan secara kognitif, kecakapan hidup, tapi lebih jauh dari itu memberikan literasi emosional bagi para santrinya. Suatu Kemahiran “mahal” bagi kehidupan manusia di era digital, agar tidak kering dan miskin nilai.

The post Kita Tetap Butuh Pesantren appeared first on Kata Indonesia.

Dosen Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI Jakarta

Digital transformation has transformed the global financial industry, including in Indonesia. In recent years, one of the most prominent phenomena has been the emergence of digital banks as new players in the banking industry. The emergence of digital banks in Indonesia did not occur suddenly; rather, this phenomenon is the result of a combination of factors, ranging from increasingly widespread internet penetration, massive smartphone adoption, and changes in people’s behaviour in accessing financial services. Data from periodic surveys conducted by the Indonesian Internet Service Providers Association (APJJI) shows that the internet penetration rate in Indonesia has exceeded 75% of the population, with the majority of users accessing digital services via mobile devices. This condition creates a highly conducive ecosystem for the growth of digital-based financial services.

As they develop, several banks have begun transforming into digital banks, either through conversion from conventional banks or through the formation of new entities. Examples of digital banks currently active in Indonesia include Bank Jago, Sea Bank Indonesia, Bank Neo Commerce, and Allo Bank Indonesia. Their presence has enriched the banking industry landscape, previously dominated by large conventional banks. One of the main attractions of digital banks is their ease of access and improved user experience. Customers no longer need to visit a branch to open an account, make a transfer, or access other financial services. All processes can be completed within minutes through an app. Furthermore, digital banks offer a variety of innovative features, such as integration with digital ecosystems, personal finance management, and data-driven services.

Changing customer behaviour is also a key factor driving the growth of digital banking. Younger generations, particularly millennials and Gen Z, tend to prefer fast, convenient, and technology-based financial services. They no longer view banks as physical institutions, but rather as service platforms accessible anytime and anywhere. This phenomenon is accelerating the shift from branch-based banking to mobile-first banking.

Moreover, the COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of digital services in the financial sector. Mobility restrictions have encouraged people to shift to digital services, including for financial transactions. As a result, the use of mobile banking and internet banking has increased significantly in recent years.

In this context, digital banks have emerged as a response to increasingly dynamic market needs. They compete not only on products and services, but also on technology, speed of innovation, and the ability to understand customer needs. However, despite this enormous potential, various challenges must be addressed to ensure the healthy and sustainable development of digital banks.

Main Problems

Although digital banks offer numerous advantages, their business models still face a number of fundamental challenges. One key issue is the instability of their business models, particularly in terms of profitability. Most of digital banks in Indonesia are still in the growth phase, where their primary focus is customer acquisition and market expansion. To achieve this goal, many digital banks offer various incentives such as high interest rates on deposits, waived administration fees, and cashback on transactions. While this strategy is effective in attracting new customers, it also increases operational costs. As a result, many digital banks continue to record losses or very small profits. This raises questions about the long-term sustainability of their business models. Without a clear monetization strategy, digital banks risk facing financial pressures that could hamper their growth.

Another issue is the increasing intensity of competition in the banking industry. The presence of digital banks has not only increased the number of players in the market but also changed the competitive dynamics. Conventional banks are now competing not only with each other but also with new, more agile, technology-driven players. Conventional banks have advantages in scale, networks, and public trust. However, they often face constraints in terms of innovation speed due to their more complex organizational structures. In contrast, digital banks have advantages in flexibility and efficiency, but still need to build trust and a strong customer base.

Besides, there are challenges related to regulation and oversight. As institutions that collect public funds, digital banks must still meet various strict prudential requirements. This creates a challenging balance between innovation and regulatory compliance.

Analysis and Recommendations

One of the main advantages of digital banks is their higher operational efficiency compared to conventional banks. Without the need to build and manage extensive branch networks, digital banks can significantly save on operational costs. These costs can then be allocated to technology development, service improvements, and more competitive product offerings. This efficiency also allows digital banks to offer services at lower costs to customers. For example, many digital banks do not charge monthly administration fees or interbank transfer fees. This provides significant added value for customers, especially in cost-sensitive segments.

Moreover, the use of technology also enables digital banks to utilize data more optimally. With sophisticated data analytics, digital banks can understand customer behavior more deeply and offer more personalized products. This improves the customer experience and strengthens their loyalty to the platform.

However, operational efficiency does not automatically guarantee profitability. In the long term, digital banks must still generate sufficient revenue to cover operating costs and provide returns to investors. This challenge becomes even more complex in an environment of intense competition and pressure to continuously innovate.

Another risk to consider is the potential dependence on external funding. Many digital banks rely on capital injections from investors to support their expansion. If access to this funding is disrupted, for example due to changes in global economic conditions, their business continuity could be threatened. Furthermore, there are risks related to data security and technology systems. As entirely digital institutions, digital banks rely heavily on technological infrastructure. System disruptions or data breaches could seriously impact customer trust.

To face these various challenges, a comprehensive strategy is needed from various parties, both regulators and industry players. First, collaboration between banks and fintech companies needs to be strengthened. Rather than competing directly, conventional banks and digital banks can complement each other through strategic partnerships. For example, banks can leverage fintech technology to improve their services, while fintech companies can leverage banks’ infrastructure and licensing to expand their market reach.

Second, strengthening oversight by Bank Indonesia is crucial to maintaining financial system stability. Regulators need to ensure that innovations implemented by digital banks remain within safe limits and do not pose systemic risks. Supervision should also encompass consumer protection, data security, and risk management.

Third, digital banks need to develop sustainable business models. Focus not only on customer growth but also on portfolio quality and revenue generation capabilities. Diversifying revenue sources, such as through fee-based services, could be one strategy worth considering.

Fourth, improving public financial literacy is also a key factor. Customers need to understand the benefits and risks of using digital banking services so they can make wiser decisions about managing their finances.

Ultimately, digital banking is not just a trend, but part of a structural transformation in the financial system. If managed well, digital banking can be a catalyst for creating a more inclusive, efficient, and highly competitive banking industry in the future.

The post Digital Banks: Future Innovation or a Threat to Conventional Banking? appeared first on Kata Indonesia.

Di kota yang menjual citra modern, air bersih seharusnya tak perlu diperdebatkan. Tapi di Tangerang Selatan, justru itulah masalahnya. Gedung tumbuh, perumahan meluas, mal bertambah. Air perpipaan tertinggal.

Sebagian besar warga masih bergantung pada air tanah. Praktis, murah, dan berbahaya—untuk jangka panjang. Kota-kota yang mengandalkan sumur bor biasanya baru sadar ketika tanah mulai turun dan krisis datang belakangan. Tangerang Selatan tampak berjalan ke arah yang sama. Pada 2023, pemerintah kota mengubah PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan menjadi

Perseroda PITS lewat Perda Nomor 2 Tahun 2023. Mandatnya jelas: menyelenggarakan layanan air minum. Langkah ini patut diapresiasi. Namun perubahan status hukum sering kali lebih cepat daripada perubahan cara berpikir.

Regulasi Sudah Bergerak, Strategi Belum

Di atas kertas, Tangerang Selatan punya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2019–2039. Dokumen ini menyusun peta jalan air minum dua dekade ke depan. Masalahnya, peta itu dibuat dengan kompas lama. Air minum masih diperlakukan sebagai urusan teknis, bukan layanan publik yang harus dikelola berkelanjutan.

Target RISPAM membagi layanan secara seimbang antara perpipaan dan non-perpipaan hingga 2039. Untuk kota yang kian padat, target ini terasa aman—dan itu justru masalahnya.

Tanpa prioritas perpipaan, kota urban hanya menunda krisis. Di saat yang sama, Perseroda PITS diminta beroperasi seperti perusahaan utilitas: efisien, profesional, dan mandiri secara finansial. Persoalannya sederhana. Bagaimana BUMD air minum bisa sehat jika basis pelanggan pipa tidak pernah benar-benar diperluas?

Air Minum Bukan Urusan Proyek

Penyediaan air minum kerap diperlakukan seperti proyek tahunan. Bangun instalasi, pasang pipa, serap anggaran. Setelah itu, sunyi. Padahal air minum adalah layanan jangka panjang. Ia membutuhkan pelanggan tetap, jaringan yang tumbuh, dan pembiayaan berkesinambungan. Mengubah PT PITS menjadi Perseroda tanpa mengubah orientasi kebijakan hanya memindahkan masalah ke rumah baru. Jika Perseroda tetap dikelola dengan logika birokrasi, maka status korporasi tinggal papan nama.

BUMD air minum seharusnya berdiri di tengah: melayani publik, tetapi dengan disiplin bisnis.

Tanpa keberanian mengambil posisi itu, Perseroda PITS akan terus tersandera antara mandat sosial dan realitas keuangan. Kota Modern Tak Bisa Bertumpu pada Sumur Ketergantungan pada air tanah adalah jalan pintas yang mahal.

Cepat hari ini, mahal besok.

Kota modern tidak dibangun di atas sumur bor, melainkan di atas jaringan layanan yang tertata. Tangerang Selatan sedang bertaruh. Urbanisasi terus melaju, sementara fondasi layanan air tertatih. Jika layanan perpipaan tidak dipercepat, kota ini berisiko menjadi modern dipermukaan, rapuh di bawah tanah.

Menyatukan Rencana dan Kenyataan
Perda Nomor 2 Tahun 2023 seharusnya menjadi pemantik koreksi kebijakan. RISPAM perlu
diselaraskan. Perpipaan mesti dijadikan prioritas nyata, bukan sekadar opsi. Perseroda PITS
harus diberi ruang bertindak sebagai operator utilitas, bukan unit administratif berkedok
korporasi.

Air bersih bukan isu teknis. Ia adalah indikator apakah sebuah kota serius merawat masa
depannya. Tangerang Selatan masih punya waktu. Pertanyaannya: apakah kota ini akan
menunggu krisis untuk mulai berbenah?

Persoalan sampah yang belakangan viral di Tangerang Selatan seharusnya menjadi alarm. Kota
ini kembali diingatkan bahwa krisis layanan publik selalu datang dari hal-hal yang lama
diabaikan.

Sampah menumpuk bukan karena kota ini miskin rencana, melainkan karena terlalu lama menunda pembenahan sistem. Air bersih berpotensi menyusul pola yang sama.

Ketika layanan dasar dibiarkan berjalan seadanya, masalah hanya menunggu waktu untuk
menjadi tontonan publik. Hari ini sampah, besok air. Kota modern yang tak menata layanan dasarnya akan selalu sibuk memadamkan api, bukan mencegahnya. Tangerang Selatan masih punya pilihan: memperbaiki fondasi sekarang, atau menunggu hingga krisis berikutnya
kembali viral—dan kembali menyalahkan keadaan.

Perda boleh saja sudah diundangkan, tapi ketika mandat dibiarkan menunggu tanpa batas
waktu, krisis tinggal menunggu giliran untuk viral—hari ini sampah, besok air

The post Kota yang Haus di Tengah Pertumbuhan appeared first on Kata Indonesia.