Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh Anggota DPR/MPR RI dapil Sumatera Barat II
yakni Rezka Oktoberia, S.H., S.M bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Anggota DPR/MPR RI Rezka Oktoberia, S.H., S.M menekankan bahwa pemahaman yang baik mengenai 4 pilar kebangsaan sangat penting, terutama di era globalisasi yang semakin kompleks ini.

“Sosialisasi ini bukan hanya untuk mengingatkan kembali, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di hati setiap warga negara,” ujar Uni Rezka.

Kegiatan ini diisi dengan berbagai sesi diskusi, seminar, serta workshop yang interaktif dan
edukatif. Para peserta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan
pandangan serta berdiskusi mengenai tantangan dan peluang dalam menjaga keutuhan bangsa.

Salah satu tokoh masyarakat yang hadir, Ibu Nisa, menyampaikan apresiasinya terhadap
kegiatan ini. “Kami berharap sosialisasi semacam ini terus dilakukan secara rutin, agar generasi
muda kita tidak lupa dengan nilai-nilai dasar yang menjadi jati diri bangsa Indonesia,”

Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme
serta memperkuat ikatan persaudaraan di antara warga Sumatera Barat. Dengan pemahaman yang kuat mengenai 4 pilar kebangsaan, diharapkan masyarakat Sumatera Barat dapat terus menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

The post Rezka Oktoberia, S.H., S.M Pentingnya Sosialisasi 4 Pilar di Sumatera Barat: Mengokohkan Fondasi Keberagaman dan Persatuan Bangsa appeared first on Kata Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lewat program _co-firing_, PLN mendorong terciptanya ekosistem kerakyatan karena masyarakat juga diajak terlibat aktif dalam penyediaan bahan baku biomassa untuk _co-firing._

“Program _co-firing_ tidak hanya menjadi program transisi energi, namun juga akan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Darmawan.

PLN telah mengembangkan biomassa sebagai bahan baku substitusi pengganti batu bara untuk PLTU. Ekosistem penyediaan biomassa ini telah dibangun secara _end to end_ berbasis keterlibatan masyarakat.

Direktur Transmisi dan Perencanaaan Sistem PLN Evy Haryadi menyampaikan hingga tahun 2023, terdapat 46 PLTU yang telah menjalankan program _co-firing_ dengan total penggunaan biomassa mencapai 1 juta ton dan mampu memproduksi listrik sebesar 1,04 terrawatt hour (TWh). Program ini pun dinilai mampu menurunkan emisi sebesar 1,05 juta ton CO2e sepanjang tahun 2023.

“Kami akan terus kembangkan program _co-firing_ ini. Kami ingin membangun kolaborasi dan semakin banyak masyarakat yang terlibat,” ucap Evy.

Hingga tahun 2025, PLN menargetkan program _co-firing_ bisa dilakukan pada 52 PLTU dengan kebutuhan biomassa mencapai 10 juta ton dan mampu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e per tahun.

“Untuk itu, kami sangat terbuka dan siap berkolaborasi dengan masyarakat menyiapkan biomassa untuk kebutuhan program _co-firing_ ini,” tambah Evy.

Dengan kebutuhan yang ada, PLN menilai program ini akan melibatkan secara aktif 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi mencapai Rp9,43 triliun.

Adapun jenis biomassa yang telah digunakan PLN di antaranya adalah limbah _replanting,_ tanaman kaliandra merah, gmelina, gamal, indigofera, sekam padi, tandan kosong, hingga limbah agroforestri.

The post LIKE 2024: PLN Bangun Ekonomi Kerakyatan Lewat Program Co-Firing Biomassa appeared first on Kata Indonesia.

Oleh : Vania Salsabila Pratama

Penguatan akan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat merupakan salah satu kunci paling penting untuk bisa menciptakan adanya iklim demokrasi yang berkualitas serta mendorong Pemilu 2024 untuk senantiasa dalam kondisi yang kondusif dan aman, sehingga perpecahan atau polarisasi di tengah masyarakat bisa diminimalisir ketika seluruh elemen telah memiliki literasi politik yang baik.

Memang sejatinya perbedaan pendapat merupakan sebuah hal yang wajar dan lumrah saja, terlebih ketika dalam konteks warga negara yang hidup dalam sebuah wilayah yang memang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia. Bukan hanya sekedar perbedaan pendapat saja, bahkan Tanah Air juga memiliki keberagaman latar belakang masyarakat yang juga sangat bervariasi.

Kemudian, dalam menyambut pesta demokrasi dengan adanya pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, tentunya masyarakat Indonesia juga akan ditemui dengan banyaknya perbedaan pendapat, utamanya dalam memilih calon pemimpin yang memang dinilai dan dirasa akan cocok untuk menjadi pemimpin bangsa ini selanjutnya.

Namun, justru dengan adanya perbedaan pilihan tersebut, jangan sampai berbedanya pilihan malah akan dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mengadu domba dan membuat masyarakat sendiri menjadi terpecah belah dan saling bermusuhan dengan adanya polarisasi yang kuat.

Maka dari itu, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bisa mendorong dan bekerja sama dalam mewujudkan adanya iklim demokrasi yang berkualitas di Tanah Air. Karena dengan adanya iklim demokrasi yang baik, tentunya juga akan berdampak baik bagi masa depan bangsa ini.

Mengenai hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin menekankan ketika memang masyarakat sangat menghendaki adanya iklim demokrasi yang baik dan terjadi peningkatan kualitas, maka penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang harus bisa dilangsungkan dengan menjunjung tnggi asas jujur, aman dan damai.
Beliau mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa bekerja sama dalam menjaga gelaran Pemilu 2024 supaya bisa terus berjalan dengan kondusif sehingga nantinya, kondusifitas berjalannya pemilu tersebut juga akan berkorelasi dengan terpilihnya pemimpin bangsa yang terbaik, pemimpin yang memang akan mengabdikan seluruh waktu hingga tenaganya dan pikirannya hanya demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sementara itu, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa pihaknya juga tentu telah ikut berperan dengan sangat aktif dalam upaya menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
Dirinya bertekad dan berkomitmen dengan sangat kuat untuk bisa turut serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas, di mana masyarakatnya bisa terlepas dari polarisasi yang bisa menyebabkan publik justru menjadi saling bermusuhan dan juga berakibat dari banyaknya narasi polarisasi politik identitas yang pada jaman sekarang ini sangat banyak dijumpai di media sosial dan internet, utamanya pada tahun politik seperti sekarang.
Saat itu, Komjen Pol (Purn) Boy menyatakan bahwa BNPT RI terus mendorong seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama terus melakukan banyak langkah mitigasi agar kehidupan demokrasi di Tanah Air bisa menjadi berkualitas dan sama sekali bisa terlepas dari adanya narasi yang mampu memecah belah masyarakat.
Maka dari itu, pihaknya sangat khawatir akan maraknya penyebaran narasi yang mengandung permusuhan, narasi kebencian yang memang akan bisa berpotensi untuk memicu adanya sikap intoleransi diantara masyarakat, serta radikalisme dan terorisme.
Untuk bisa menanggulangi seluruh narasi sesat tersebut, Mantan Kepala BNPT RI berharap supaya semua masyarakat mampu untuk turut serta menjaga penguatan wawasan kebangsaan kepada konstituennya. Pasalnya, dengan penguatan wawasan kebangsaan tersebut, maka jelas akan memperkuat dan mempererat persatuan serta kesatuan di masyarakat.
Dia pun sangat berharap agar penguatan wawasan kebangsaan bukan hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja, namun baginya yang paling penting pula justru bagi partai politik (Parpol) bisa turut serta dalam mensosialisasikan semangat persatuan dan kesatuan tersebut meski terjadi perbedaan pilihan di tengah masyarakat sebagai sebuah upaya pendidikan politik ke publik. Keutuhan bangsa dan negara Indonesia memang harus bisa dijaga oleh seluruh pihak.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D. berharap seluruh elemen bangsa terutama lembaga negara dalam hal ini BNPT RI dapat mengisi ruang publik dengan narasi-narasi 4 Konsensus Kebangsaan (Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945).
Upaya untuk terus menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dan aman dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang memang menjadi sangat penting untuk bisa terus menjaga kualitas demokratisasi di Indonesia. Maka dari itu, penguatan akan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat juga harus terus digencarkan.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

The post Perkuat Wawasan Kebangsaan untuk Ciptakan Pemilu 2024 Kondusif dan Aman appeared first on Kata Indonesia.

Wakil Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana mengecek kesiapan unit usaha Papua Muda Inspiratif (PMI) di Sentani, Jayapura. Unit usaha tersebut meliputi lahan sagu, keramba ikan, dan kolam bioflok. Dalam peninjauannya, Wakil Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana menyampaikan agar para pengelola unit usaha mengoptimalkan bantuan dan pembinaan dari PMI.

“Kami berharap apa yang telah dijalankan ini akan terus berkembang dan jangan lupa untuk menanam kembali lahan yang telah ditanami sagu. Perubahan ini sangat menggembirakan dari pengelolaan yang awalnya tradisonal menjadi modern karena dibantu oleh mesin,” ungkap Wakil Kepala BIN disela-sela kunjungannya di lahan Sagu, Desa Asei Kecil, Sentani Timur.

Sekretaris PMI Provinsi Papua, Vita Faidiban, mengatakan warga disini sangat senang dengan hadirnya PMI yang membantu pengelolaan sagu. Luas total lahan sagu yang digarap oleh warga adalah 400 hektare dan sebanyak 200 hektare dibina oleh PMI.

“Ada sekitar 15 anak muda dan 6 mama-mama yang ikut membantu proses pengelolaan sagu. Teman-teman PMI disini sudah membuat produk sagu menjadi es krim, es papeda, cendol sagu, dan sinole (cemilan berbahan dasar sagu) yang dijual secara online dan juga tersedia di booth Papua Youth Creative Hub (PYCH),” kata Vita yang juga menjadi penanggung jawab unit usaha sagu.

Hasil pembinaan PMI di masyarakat juga disampaikan oleh salah satu pengurus Keramba Jaring Apung (KJA), Filep Jones Marwari yang menyampaikan bahwa kunjungan Wakil Kepala BIN memberikan motivasi untuk meningkatkan hasil usaha yang lebih baik. Ini juga akan menambah produksi ikan di unit usaha keramba ikan di Desa Doyo Lama, Distrik Sentani.

“Sejak ada binaan ada dari PMI, ada penambahan jumlah produksi yang sebelumnya 200 hingga 500 kilogram menjadi 1 ton setiap kali panen. Bantuan dari PMI meliputi bibit ikan mujair dan nila, serta pakan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok, Franspouw di Kampung Nolokia, Sentani Timur mengatakan kelompok ini mengelola 8 kolam bioflok yang memiliki daya tampung sekitar 1.300 ikan nila. Untuk panen sendiri menunggu ukuran ikan cukup besar. Biasanya sekitar 4 hingga 7 bulan tergantung pada pembibitannya.

“Kami sangat berterima kasih mendapat pembinaan dari PMI yang sudah berjalan sejak November 2022. Kegiatan ini juga telah melibatkan masyarakat sekitar yang ditotal sudah ada 20 orang,” tutupnya.

The post Wakil Kepala BIN Cek Kesiapan Unit Usaha Papua Muda Inspiratif Jelang Peresmian PYCH appeared first on Kata Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Papua Youth Creative Hub atau PYCH, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya industri kreatif di Papua yang dimotori Papua Muda Inspiratif (PMI) binaan Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini diungkap oleh Pengurus PMI, Kevin Baldwin Aburyaan.

Menurut Kevin, Papua Youth Creative Hub akan menjadi pusat inovasi dan kreativitas bagi anak muda Papua, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa pusat kreatif ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Papua.

“Kami berharap Papua Youth Creative Hub dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas bagi anak muda Papua, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi para pelaku industri kreatif di Papua. Kami berharap inisiatif ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua dan dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah ini,” ujar Kevin.

Selain itu, Papua Youth Creative Hub juga diharapkan dapat membuka peluang-peluang baru bagi para pelaku industri kreatif di Papua untuk mengembangkan produk dan jasa yang berkualitas dan inovatif. Dengan demikian, Papua Youth Creative Hub akan menjadi faktor penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Papua.

Acara peresmian Papua Youth Creative Hub dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi pada 21 Maret 2023. Gedung berbasis pusat kreatif ini sendiri sudah mulai beroperasi sejak awal tahun 2023 dan telah menerima banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri kreatif di Papua, PMI juga menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan pameran bagi para pelaku industri kreatif di Papua. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kreatif Papua di kancah nasional maupun internasional.

Papua Youth Creative Hub merupakan sebuah pusat kreatifitas yang didedikasikan untuk para pelaku industri kreatif di Papua. Gedung megah ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang kerja, studio rekaman, studio fotografi, ruang pameran, dan berbagai fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan industri kreatif.

The post Jokowi Akan Resmikan Papua Youth Creative Hub, Pendorong Tumbuhnya Industri Kreatif Papua appeared first on Kata Indonesia.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Sigi Donggala, Hari Ramdhani mendukung penuh harmonisasi yang terus diupayakan PT GNI di Morowali Utara, termasuk acara perlombaan memeriahkan Imlek 2023.

Dirinya menilai kegiatan lomba yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara tidak langsung dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Pasalnya, kegiatan harmonisasi antar pekerja tersebut bisa menarik para investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

Heri menambahkan bahwa dirinya juga mengucapkan bela sungkawa kepada korban kerusuhan di PT GNI beberapa waktu silam. Menurutnya hal tersebut patut disesali karena saat ini Indonesia membutuhkan investasi besar.

“Penanaman modal asing ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pengusaha yang baru tumbuh,” ujarnya

Tak lupa dirinya berpesan kepada seluruh Pekerja baik TKA maupun TKI untuk saling menjaga kerukunan satu sama lain agar tidak terjadi gesekan yang justru dapat merugikan banyak pihak.

“Harusnya kita bisa saling merangkul, saling mengingatkan. Ayo kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tengah.” Ucap Heri.

Senada, Tokoh Masyarakat Morowali Utara, Jabar Lahadji menjelaskan bahwa investasi saat ini dibutuhkan Indonesia dan masyarakat di wilayahnya.

Investasi, lanjut tokoh Masyarakat Morut itu, dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar. Dirinya pun menyayangkan terjadinya insiden kerusuhan di PT GNI beberapa waktu lalu.

“Tentunya kita bersyukur adanya investasi masuk, karena itu akan membawa multi effect economy daerah,” katanya Senin (23/1)

Mantan anggota DPRD Morut itu juga mengingatkan agar manajemen PT GNI terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Dirinya pun berharap agar manajemen dapat terus membuka diri, termasuk kepada tokoh masyarakat hingga media.

Di tempat terpisah, Lurah Bahoue, Morowali Utara, Muh Syarih mendukung keberadaan PT GNI di wilayahnya. Menurutnya, PT GNI telah membuka lapangan kerja bagi warga Bahoue.

“Saya lihat keadaan sekarang, pemuda-pemuda yang tadinya sulit mendapatkan pekerjaan, dengan adanya perusahaan ini dapat sangat membantu dan mengurangi pengangguran”, ucapnya

Kedepan Lurah Bahoue berharap agar aktivitas PT GNI dapat berjalan normal. Dirinya pun mengimbau kepada warga untuk menjaga keamanan dan menghindari demo anarkis agar kerusuhan tidak terulang kembali.

The post Sikapi Situasi Kondusif di PT GNI, Kadin: Harmonisasi Pekerja Dapat Tarik Investor appeared first on Kata Indonesia.

Oleh Devi Putri Anjani

Hukum pidana yang ada dalam KUHP Nasional sangat mampu untuk mewujudkan aspek keadilan secara komprehensif lantaran di dalamya banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim sebelum dirinya benar-benar membuat keputusan akan tindak pidana.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi melakukan pengesahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk mengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan sejak jaman kolonial Belanda dulu.

Meski begitu, namun dengan adanya pengesahan tersebut, nyatanya di masyarakat masih saja terjadi pro dan kontra hingga polemik. Menanggapi adanya berbagai macam reaksi yang timbul dari masyarakat tersebut, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto menyampaikan bahwa reaksi yang beragam tersebut merupakan sebuah hal yang sangatlah wajar terjadi, apalagi karena produk hukum atau KUHP ini tidak bisa lepas dari sudut pandang tertentu.

Menurut Prof Marcus, pengesahan KUHP pun tidak lepas dari proses atau fase politik sehingga tidak bisa dipisahkan dari penolakan atau anggapan-anggapan tertentu, namun yang terpenting adalah bagaimana menyikapinya dengan adu gagasan atau adu pemikiran sehingga mampu bersifat membangun atau konstruktif.

Bagaimana tidak, reaksi beragam itu sangat wajar terjadi lantaran memang Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman multietnik, multireligi, hingga multikultur yang sangat banyak. Sehingga dengan tingginya tingkat diversitas yang ada di Tanah Air, tentu bukan tidak mungkin terus terjadi perbedaan sudut pandang diantara masyarakatnya.

Secara garis besar, dirinya sangat menyambut baik kehadiran KUHP Nasional, dan bahkan memberikan apresiasi sangat tinggi karena hal tersebut merupakan sebuah upaya dari Pemerintah RI untuk menghadirkan adanya keseimbangan kepentingan umum dan juga individu, menghadirkan adanya hak asasi dan kewajiban asasi, hingga mampu melindungi korban dan pelaku tindak pidana.

Sebagai informasi, sejatinya pidana sendiri memiliki dua aspek, yakni social welfare yang di dalamnya mengandung adanya perlindungan atau pembinaan secara individu, kemudian aspek keduanya adalah social defense, yang mana berarti ada perlindungan masyarakat atau kepentingan hukum di dalam pidana.
Lebih lanjut, mengenai aspek social defense sendiri terbagi lagi ke dalam beberapa hal, yakni adanya perlindungan terhadap perbuatan jahat, penyalahgunaan sanksi atau reaksi, dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu di masyarakat. Seluruh hal tersebut memang wajib diatur secara tegas dalam pidana.

Selanjutnya, dalam KUHP Nasional, mengenai tujuan pemidanaan, khususnya dalam Pasal 51 telah dijelaskan bahwa pemidanaan sendiri bertujuan untuk bisa mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi menjaga perlindungan dan juga mengayomi masyarakat atau mencegah serta mampu memasyarakatkan terpidana apabila mereka telah melakukan tindak pidana.
Sehingga para terpidana tersebut nantinya bisa kembali ke masyarakat dengan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan juga jauh lebih berguna bagi sekitar melalui upaya rehabilitasi yang telah dilakukan, termasuk juga adanya upaya pembinaan kepada para terpidana. Bukan hanya itu, namun dalam KUHP Nasional sendiri juga banyak upaya untuk bisa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana.
Termasuk juga, di dalam sistem hukum asli buatan anak bangsa tersebut, di dalamnya telah mengatur adanya upaya untuk bisa memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat hingga menumbuhkan rasa penyesalan dan juga membebaskan rasa bersalah dari para terpidana karena mereka akan mengalami proses pembinaan dan diharapkan mampu kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Jelas sekali bahwa dalam KUHP Nasional telah dirumuskan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, yakni diantaranya adalah bagi hakim wajib untuk bisa menegakkan hukum dan keadilan secara bersamaan. Bahkan apabila misalnya terjadi sebuah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka haki diwajibkan untuk lebih mengutamakan aspek keadilan.
Mengenai pengutamaan aspek keadilan yang harus benar-benar diperhatikan oleh hakim, dalam KUHP Nasional pun telah dijelaskan bahwa hal tersebut dirumuskan dengan beberapa pertimbangan, yakni hakim harus mempertimbangkan adanya kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan yang dilakukan oleh pelaku tatkala dirinya melakukan tindak pidana tersebut, hingga sikap batin dari pelaku tindak pidana, bagaimana tindak pidana dilakukan apakah memang hal tersebut direncanakan atau tidak, bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut hingga bagaimana sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
Selain itu, aspek keadilan memang benar-benar terwujudkan dalam KUHP Nasional lantaran juga dalam melakukan hukum pidana, di dalamnya banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif, termasuk bagaimana riwayat hidup pelaku, keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, apakah ada pemaafan dari pihak korban atau keluarga hingga bagaimana nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat saat itu.
Dengan banyaknya aspek yang sangat diperhatikan dan diperhitungkan oleh seorang hakim tatkala hendak mengadili atau membuat suatu keputusan hukum tindak pidana, maka memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa KUHP Nasional benar-benar mampu mewujudkan keadilan di Indonesia, bukan hanya untuk melindungi korban saja, melainkan juga melindungi pelaku dan memungkinkan terpidana diberikan pembinaan untuk bisa kembali ke masyarakat dengan pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

)* Penulis adalah Kontributor Duta Media

The post KUHP Nasional Wujudkan Aspek Keadilan Secara Komprehensif appeared first on Kata Indonesia.

Oleh : Rebecca Marian

Para tokoh adat wajib mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Mereka memiliki tanggung jawab moral sebagai orang yang dihormati masyarakat, sehingga perbuatannya akan diikuti oleh rakyat. Dengan dukungan dari tokoh adat maka warga optimis Pemilu 2024 akan lancar, jujur, dan adil.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah ajang di mana rakyat memilih sendiri presidennya, juga anggota legislatif. Pemilu berlangsung dengan meriah. Terlebih ketika rakyat bisa mencoblos gambar calon presiden (capres) sendiri, setelah pada Orde Baru hanya bisa memilih partai, sementara presidennya tidak pernah berganti.

Pemilu 2024 rencananya akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Dari 2 Pemilu sebelumnya, masyarakat bertikai di media sosial karena terlalu fanatik mendukung partai dan capres tertentu. Seharusnya kejadian ini tidak boleh terulang lagi pada Pemilu mendatang dan para tokoh adat juga mendukung agar Pemilu berlangsung dengan damai.

Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit, tokoh adat dari Lampung, menyatakan bahwa ia mendukung Pemilu damai dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia dan segenap tokoh adat di Lampung Tengah menandatangani pakta integritas dan mengadakan deklarasi Pemilu damai. Acara ini didukung penuh oleh Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

Suttan Kanjeng Penyimbang Muhammad Sani Amit melanjutkan, tujuan dari deklarasi adalah menolak politik uang dan mencegah kecurangan pada Pemilu 2024 nanti. Selain itu, ia dan tokoh adat Lampung Tengah yang lain akan mengawasi Pemilu agar berjalan dengan damai, tentu dengan sinergi dari Bawaslu.
Dalam artian, para tokoh adat di Lampung Tengah memiliki komitmen tinggi untuk menjaga perdamaian pada Pemilu 2024 mendatang. Mereka juga bekerja sama dengan Banwaslu sebagai lembaga resmi negara yang mengawasi kelancaran Pemilu, baik sebelum dan sesudah masa pencoblosan. Dengan kolaborasi ini maka diharap Pemilu di Lampung Tengah dan sekitarnya berjalan dengan damai tanpa ada kendala sama sekali.
Para tokoh adat ingin Pemilu berlangsung dengan damai karena pada ajang ini sangat rawan gesekan. Penyebabnya karena fanatisme yang berlebihan pada partai politik atau capres tertentu yang bisa menyebabkan tawuran, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jika tokoh adat mendeklarasikan Pemilu damai maka akan diikuti oleh warganya dan mereka akan tetap menjaga perdamaian, walau mendukung capres yang berbeda.
Warga akan mengikuti tokoh adat di daerahnya karena ia dihormati dan dituakan. Ketika tokoh adat mendukung Pemilu damai maka warga akan menurutinya dan meminimalisir konflik. Mereka ingat pada pesan sang tokoh adat untuk menjaga perdamaian.
Masyarakat sadar bahwa tujuan Pemilu itu baik yakni mencari pemimpin dan anggota legislatif yang baru, sehingga Indonesia akan lebih maju. Oleh karena itu mereka akan menjaga perdamaian. Terlebih ketika ada contoh langsung dari sang tokoh adat.
Perdamaian menjadi kunci suksesnya Pemilu, oleh karena itu ketika ada tokoh adat yang mendukungnya maka patut diapresiasi. Berarti tokoh adat sangat nasionalis dan mendukung program pemerintah, termasuk Pemilu. Mereka sadar bahwa Pemilu sangat penting karena akan membuat masa depan Indonesia jadi lebih baik.
Sementara itu, Mardiono, tokoh adat di Bangka Belitung, menyatakan bahwa ia dan segenap tokoh lain mendukung Pemilu 2024 agar berjalan dengan damai. Semoga pasca Pemilu 2024 bangsa ini akan dibangun dengan kearifan lokal.
Dalam artian, tokoh agama di Bangka Belitung juga mendukung Pemilu damai. Penyebabnya karena perdamaian harus ditegakkan saat Pemilu, baik di Bangka Belitung maupun daerah lain. Jangan sampai ada permusuhan yang terjadi sebelum maupun sesudah Pemilu, yang disebabkan oleh provokator atau masyarakat sendiri.
Alangkah ngerinya ketika Pemilu lalu ada perpecahan antar warga dan menjadi 2 kubu yang saling mengejek. Mereka akan berperang di dunia maya dan saling serang di Twitter, Instagram, maupun media sosial lain. ejekan demi ejekan terlontar karena merasa capresnya yang paling benar.
Padahal peperangan di dunia maya juga berbahaya karena bisa merembet di dunia nyata. Ketika ada pihak yang tersinggung maka akan terjadi tawuran yang memakan korban luka-luka dan perusakan fasilitas umum. Masyarakat tentu tidak ingin hal buruk ini terjadi. Oleh karena itu mereka menjaga agar Pemilu selalu damai tanpa ada gesekan antar pendukung partai tertentu.
Masyarakat menyadari bahwa dukungan diperlukan bagi capres dan partai agar memenangkan Pemilu. Namun dukungan bukan berarti boleh menghina pihak lain, apalagi menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
Perpecahan ketika jelang Pemilu dan sesudahnya berusaha dicegah agar tidak merembet jadi pertikaian berkepanjangan. Oleh karena itu para tokoh adat perlu aktif menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukung Pemilu damai agar agenda penting tahun 2024 berlangsung dengan lancar.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

The post Tokoh Adat Wajib Dukung Pemilu Damai appeared first on Kata Indonesia.

Cianjur – Upaya _trauma healing_ yang diinisiasi oleh Badan Inteljen Negara (BIN) dengan mengandeng Mojang Jajaka, berhasil menghadirkan kembali kegembiraan anak-anak korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Prabawa Ajie mengatakan dirinya sangat senang mengetahui anak-anak korban bencana gempa Cianjur bisa kembali tersenyum.

Hal tersebut dikarenakan peran dari BIN dan dibantu banyak _stakeholder_ lainnya dalam mengupayakan _trauma healing_ pada anak-anak tersebut dan memberikan pendampingan secara psikososial.

“Saya senang sekali melihat anak-anak itu bisa senyum, tertawa dalam kegiatan mendongeng, hiburan, dan pembagian hadiah. Acara ini sangat penting sekali, bagaimana kita memberikan pendampingan psikososial,” ucapnya.

Prabawa Ajie kembali menegaskan bahwa tujuan utama dari trauma healing yang digencarkan oleh pihak BIN adalah untuk membuat anak-anak menjadi kembali riang gembira.

“Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pendampingan kepada adik-adik kita yang masih kecil-kecil dalam menghadapi musibah bencana ini, tentunya agar riang gembira,” jelasnya.

Karena pembentukan karakter menjadi sangat penting dilakukan pada mereka, BIN juga akan terus mengintensifkan upaya tersebut dengan menjalin banyak kerja sama dengan pihak-pihak lain.

“Tentunya dalam rangka kita membentuk karakter anak-anak, kami akan intensifkan bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Dengan harapan, anak-anak itu cepat pulih nanti pada saatnya yang sudah masuk TK, kelas 1 nanti tentunya mereka sudah siap dan tidak melihat masa lalu soal bencana ini,” jelas Ajie.

Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak Mojang Jajaka dari Kabupaten Cianjur juga turut memberikan upaya dalam rangka untuk meringankan efek trauma dan membantu _healing_ anak-anak korban bencana gempa bumi.

Terbukti, bahwa penggunaan metode bermain yang digunakan mereka dalam pendekatan kepada anak-anak pun membuahkan hasil.

Pasalnya, sebelumnya anak-anak yang berada di tempat pengungsian cenderung masih murung dan terlihat mereka belum akrab satu sama lain.

Setelah dilakukannya metode bermain dari Mojang Jajaka, anak-anak tersebut bisa kembali lebih meningkatkan kerja samanya, kepercayaan diri hingga kreativitas.

“Dari Mojang Jajaka Cianjur, kita menggunakan metode bermain. Metode bermain ini meningkatkan respon anak. Dari pertama datang mereka masih biasa-biasa dan murung. Tapi setelah tadi bermain, anak-anak bisa kerja sama, meningkatnya percaya diri, kreativitas,” ungkap Dewi, perwakilan dari Mojang Jajaka.

Bukan hanya itu, bahkan anak-anak korban gempa Cianjur pun menjadi lebih meyakini atas cita-cita yang akan mereka tekuni esok hari karena di sana juga sempat dilakukan tes cita-cita.

“Terus juga mereka jadi yakin atas cita-cita yang mereka inginkan, karena tadi ada tes cita-cita,” tambah Dewi.

Lebih lanjut, Dewi juga menjelaskan beberapa materi yang disampaikan kepada anak-anak di pengungsian, yang mana sangat baik untuk pembekalan mereka.

“Materi yang disampaikan adalah materi sosial, kewarganegaraan, ada keagamaan dan materi umum,” pungkasnya.

*

The post BIN Gandeng Mojang Jajaka Lakukan Trauma Healing bagi Anak-Anak Korban Gempa Cianjur appeared first on Kata Indonesia.

Proyek pembangunan infrastruktur pada era Jokowi dinilai hanya tinggal gunting pita proyak SBY. Jokowi dikatakan hanya melanjutkan proyek pembangunan yang pada pemerintah sebelumnya tidak dijalankan.

Ilham pangestu selaku anggota DPR RI Komisi V fraksi Golkar dalam pernyataannya membeberkan data konstruksi yang terhitung sebelum tahun 2014 dan konstruksi yang dilakukan setelah tahun 2014.

Ilham menjelaskan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015 yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai september 2022 sejauh 1.540,1 km. Dan 750 km akan ditargetkan selesai tahun 2024. Dengan kata lain Hanya 222 km jalan tol (9 ruas) yang dimulai di era SBY dan diselesaikan/diresmikan di era Pak Jokowi, sedangkan 1540 km jalan tol dimulai dan diselesaikan/diresmikan di era Pak Jokowi. Total jalan tol yang diresmikan Pak SBY hanya 189 km (10 tahun), sedangkan yang diresmikan Pak Jokowi 1750 km (sd 2022, masih 750 km lagi sd 2024).

Lebih lanjut dijelaskan dalam era Jokowi, pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014 terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 terdapat 12 bendungan dan 22 bandar udara yang selesai sampai september 2022, 12 bendungan dan 9 bandar udara dengan target selesai tahun 2023, 10 bendungan dengan target selesai akhir tahun 2022, 5 bendungan dengan target selesai tahun 2024, serta 4 bendungan dengan target selesai tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut Hanya 27% bendungan dari 61 bendungan Program Pak Jokowi yg dimulai di era SBY yang diselesaikan konstruksinya dan 17% yang diresmikan oleh Jokowi. Sisanya dimulai dibangun di era Pak Jokowi sendiri.

Sementara itu beberapa capaian infrastruktur desa diantaranya adalah; jalan desa sejauh 316.590 km, Jembatan desa sepanjang 1.597.529 M, Air bersih desa sebanyak 1.474.544 unit, Irigasi desa 501.054 unit, Pasar desa 12.297 unit, dan Posyandu 42.357 unit.

Data-data tersebut memperlihatkan mengenai beberapa capaian dan target pembangunan infrastruktur pada era Jokowi (2014-2024)

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi Wanto Sugito menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut era Joko Widodo hanya tinggal gunting pita dalam pembangunan infrastruktur. Dalam penjelasannya Wanto juga sempat menyinggung proyek yang mangkrak pada era SBY.

“Saya sangat menyayangkan bagaimana mungkin seorang ketua umum seperti AHY berpidato tanpa basis data, Kini adalah era kemajuan IT, artificial intelligence, termasuk big data. Rakyat semakin cerdas. Rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak. Monumen Hambalang adalah bukti korupsi sistemik elit Partai Demokrat.” Jelas Wanto

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi merespons soal sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan pemerintah sekarang ‘tinggal gunting pita’ untuk proyek infrastruktur setelah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak lagi menjabat.

“Jangan merasa seolah-olah yang paling hebat. Setiap masa itu kondisi sosial politiknya berbeda-beda satu sama lain,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

The post Tanggapi “Tinggal Gunting Pita” Proyek SBY, Anggota DPR RI Komisi V Beberkan Data appeared first on Kata Indonesia.

Prajurit Satgas Korps Marinir membantu kesulitan penduduk ataupun suku yang lokasinya sulit untuk dijangkau di pedalaman Papua.

The post Kerja Keras Marinir Menembus Pedalaman Papua appeared first on Kata Indonesia.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menegaskan ancaman hingga serangan nyata kelompok separatis teroris (KST) Papua Barat di wilayah Maybrat tidak menyurutkan semangat perjuangan TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI di tanah Papua Barat.

“Selangkah pun kami tidak akan pernah mundur dengan serangan ini, kami akan tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” kata Pangdam XVIII/Kasuari melalui siaran pers yang diterima dari Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Arm Hendra Pesireron, Jumat (21/1/2022).

The post Pangdam Kasuari Nyatakan TNI Tidak Mundur dari KST Maybrat appeared first on Kata Indonesia.