• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Buka IAF Ke-2 dan HLF MSP di Bali, Presiden Jokowi Dorong Kesetaraan dan Solidaritas

Buka IAF Ke-2 dan HLF MSP di Bali, Presiden Jokowi Dorong Kesetaraan dan Solidaritas

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 2 September 2024

Buka IAF Ke-2 dan HLF MSP di Bali, Presiden Jokowi Dorong Kesetaraan dan Solidaritas

Bali – Presiden Joko Widodo resmi membuka Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak masyarakat dunia untuk meningkatkan solidaritas serta kesetaraan dalam menghadapi tantangan global.

Mulanya, Presiden Jokowi menggambarkan bahwa di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, solidaritas internasional justru semakin melemah.

“Namun yang sangat disayangkan, di saat seperti ini, solidaritas internasional justru menurun. Semangat multilateralisme semakin tipis, dan fragmentasi semakin melebar,” ujar Jokowi di Bali, Senin (2/9).

Presiden Jokowi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak yang dirasakan negara berkembang akibat situasi global saat ini.

“Pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat di negara berkembang menghadapi kesulitan yang sangat berat, sementara kita hanya memiliki enam tahun tersisa menuju 2030, dan baru 17% target SDGs yang tercapai,” jelasnya.

Karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya arah dan visi baru untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan inklusif, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Selain itu, Jokowi juga menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global, terutama dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas.

“Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global, sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas untuk mempercepat pencapaian SDGs,” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga membuka High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) yang diselenggarakan bersamaan di Bali. Forum ini menjadi platform untuk memperkuat kemitraan multi-pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Dengan ini, saya menyatakan forum tingkat tinggi kemitraan multi-pihak dan Indonesia-Africa Forum kedua dibuka,” pungkasnya.

IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat peranannya di kancah global, terutama dalam mendorong kerjasama yang lebih inklusif dan solidaritas internasional yang kuat.

****

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.