Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi diluncurkan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Lembaga ini semakin diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang menetapkan struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Keberadaan Danantara menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan aset negara dan investasi strategis di berbagai sektor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara memiliki peran fundamental dalam memperkuat investasi BUMN melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia menyatakan bahwa lembaga ini bukan sekadar badan investasi, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan generasi mendatang.
“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, tidak hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Investasi awal sebesar 20 miliar dolar AS dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis, termasuk sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan,” ujar Prabowo.
Keberadaan Danantara diyakini akan membawa dampak positif bagi tata kelola aset negara. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menilai bahwa pembentukan lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara yang selama ini dikelola secara terpisah oleh berbagai BUMN.
“Konsep holding company dalam Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN. Implementasi Danantara juga memerlukan langkah lanjutan seperti merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar lebih efisien. Keberadaan Danantara diharapkan dapat berkontribusi terhadap stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang,” ujar Eddy Junarsin.
Selain itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menyebut bahwa Danantara berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan industri berbasis nilai tambah. Menurutnya, langkah hilirisasi yang dijalankan melalui pengolahan hasil tambang dan sumber daya lainnya di dalam negeri akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.
“Danantara tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga pilar utama ekosistem ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Hilirisasi sumber daya akan memperkuat daya saing industri nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah,” jelas Sofyano Zakaria.
Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Patria, menjelaskan bahwa sumber pendanaan awal lembaga ini berasal dari setoran modal dan dividen perusahaan pelat merah yang nantinya masuk dalam pengelolaan Danantara.
“Sumber dana Danantara untuk pertama kali adalah setoran modal dari aset dan dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah,” jelas Pandu.
Danantara juga diharapkan mampu menciptakan sinergi antara BUMN agar lebih efisien dalam pengelolaan aset negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan fokus pada investasi strategis, keberadaan Danantara dapat menjadi solusi bagi tantangan pengelolaan aset negara yang selama ini masih tersebar di berbagai sektor.
Selain itu, dalam jangka panjang, Danantara dapat menjadi motor utama dalam transformasi ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor berorientasi masa depan seperti teknologi, energi hijau, dan industri manufaktur berbasis digital. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan optimalisasi nilai tambah, Danantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Keberadaan Danantara menunjukkan langkah maju dalam reformasi pengelolaan aset negara, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan dan inovasi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, Danantara berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan kompetitif di era globalisasi.
