Berkat Pelatihan AMANAH, Kelompok Disabilitas Dapat Akses Lapangan Pekerjaan Terbuka

Berkat Pelatihan AMANAH, Kelompok Disabilitas Dapat Akses Lapangan Pekerjaan Terbuka

Aceh — Berkat pelatihan AMANAH, kini kelompok disabilitas bisa mendapatkan akses secara merata dan semakin luas akan lapangan pekerjaan yang terbuka lebar.

Hal tersebut terwujud melalui Pelatihan Pramusaji kepada Teman Tuli, sehingga memungkinkan 5 peserta terbaik langsung mendapatkan kesempatan bekerja di kafe dan restoran Aceh.

Salah satu instruktur pelatihan pramusaji AMANAH, Normansyah mengatakan bahwa terdapat semangat yang sangat luar biasa dari teman tuli untuk terus mengasah diri mereka.

Meski memiliki keterbatasan, namun nyatanya kelompok disabilitas tersebut menunjukkan progres yang maksimal.

“Progresnya luar biasa, walaupun memang kawan-kawan tuli ini perlu waktu untuk belajar atau untuk praktik di tempat kerja yang non tuli karena ada keterbatasan,” ujar Normansyah.

Termasuk pula, selama pelatihan dari Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat itu berlangsung, yakni sejak 29 Juli hingga 1 Agustus 2024 di Ivory Coffee, Banda Aceh, seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan keseriusan mereka.

“Kita pikir mereka sangat serius. Selama ini, tak ada dunia kerja yang menampung tapi begitu dikasih kesempatan mereka tak menyia-siakan kesempatan itu dan bekerja keras,” tutur Normansyah.

“Insyaallah ada lima orang yang terbaik. Kemudian, nanti mereka akan ditempatkan (bekerja),” pungkasnya.

Pada kegiatan pelatihan tersebut, Aceh Youth Creative Hub (AYCH) atau Gedung Pusat Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) memfasilitasi segala hal agar kelompok disabilitas bisa menguasai teknik dari produk olahan kopi khas setempat.

Seorang ahli kopi, sekaligus instruktur pelatihan di Ivory Coffee, Ken Munthe menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan itu memperkenalkan kopi, utamanya gayo sebagai produk khas daerah.

“Kegiatannya kita memperkenalkan kopi terutama kopi gayo,” katanya.

Lebih lanjut, Ken mengaku bahwa dirinya sangat mendukung seluruh kegiatan AMANAH karena menjadikan kelompok disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

“Aku merasa senang karena ini luar biasa. Dan, teman-teman kita yang tuli bisa mendapat pekerjaan dengan baik,” dia menandasi.

Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Banda Aceh, Rahmad Faisal menilai bahwa kegiatan pelatihan AMANAH itu sangat luar biasa karena memperlakukan dan memposisikan semua peserta setara.

“Kegiatan ini luar biasa, kita tak ada perbedaan saat melatih bagi teman-teman tuli,” katanya.

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025