• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Bendera Merah Putih Harga Mati, Tolak Pengibaran Tren Bajak Laut di Hari Kemerdekaan

Bendera Merah Putih Harga Mati, Tolak Pengibaran Tren Bajak Laut di Hari Kemerdekaan

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 5 August 2025

Bendera Merah Putih Harga Mati, Tolak Pengibaran Tren Bajak Laut di Hari Kemerdekaan

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, fenomena tren pengibaran bendera fiksi seperti Jolly Roger dari serial anime One Piece menjadi sorotan publik. Momen sakral yang seharusnya menjadi ajang memupuk nasionalisme justru tercoreng oleh tindakan yang dinilai tidak menghormati simbol negara.

 

Para tokoh nasional pun angkat bicara dan mengimbau masyarakat untuk kembali menguatkan semangat kebangsaan melalui penghormatan terhadap bendera Merah Putih.

 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengingatkan masyarakat agar tidak ikut memprovokasi dengan mengibarkan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa.

 

“Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, sudah semestinya kita menghindari tindakan yang justru memicu provokasi melalui penggunaan simbol-simbol yang tidak memiliki kaitan dengan semangat perjuangan bangsa,” tegasnya.

 

Fenomena ini menuai perhatian karena terjadi pada waktu yang sangat sensitif, yakni menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Pengibaran bendera Jolly Roger yang identik dengan bajak laut dinilai tidak pantas berdampingan dengan bendera Merah Putih yang menjadi simbol resmi kedaulatan negara.

 

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara tegas menyatakan bahwa pengibaran bendera fiksi sejajar bendera Merah Putih bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi, melainkan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

 

“Hal ini merupakan bentuk konkret penghormatan terhadap lambang-lambang negara. Tidak bisa disetarakan dengan bendera fiktif seperti milik One Piece, terlebih di momen krusial seperti peringatan HUT RI ke-80,” ujar Pigai.

 

Pigai juga menekankan bahwa pelarangan bendera fiksi ini sejalan dengan prinsip hukum internasional.

 

“Peraturan ini memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil langkah dalam menjaga stabilitas serta melindungi kedaulatan nasional,” tambahnya, merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

 

Senada dengan itu, Koordinator Pusat BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Indonesia (PTMAI), Yogi Syahputra Alidrus, mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai bentuk nyata semangat nasionalisme.

 

“Kami menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membangkitkan kembali jiwa nasionalisme melalui tindakan sederhana namun penuh makna, yaitu dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kampus, dan lingkungan sekitar,” katanya.

 

Yogi juga menyatakan penolakannya terhadap tren pengibaran bendera bajak laut saat Hari Kemerdekaan.

 

“Kami secara tegas menolak pengibaran bendera One Piece maupun simbol-simbol lain yang tidak merepresentasikan jati diri serta semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Aksi semacam itu bisa mencederai makna kemerdekaan dan justru memecah belah persatuan bangsa,” ujarnya.

Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi

August 10, 2026

APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial 

August 10, 2026

Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi

By Kata IndonesiaAugust 10, 20260

Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan…

APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial 

By Kata IndonesiaAugust 10, 20260

APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial  Oleh : Ricky Rinaldi Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan bangsa serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah berbagai tantangan percepatan ekonomi global dan domestik, langkah berani pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Sekolah Rakyat menjadi penanda nyata keberpihakan negara terhadap mobilitas sosial masyarakat. Wacana ini mengemuka seiring menguatnya komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan berkualitas tinggi secara gratis dan memadai. Dua figur utama yang memberikan pemikiran konstruktif dalam wacana publik ini adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang secara aktif mengawal implementasi serta perluasan akses program, serta Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, yang memberikan apresiasi sekaligus masukan berharga terkait penguatan kualitas pembelajaran. Kehadiran dua pandangan ini menunjukkan adanya sinergi yang harmonis antara eksekutif dan pakar pendidikan demi kemajuan masa depan anak bangsa. Perdebatan publik mengenai pembiayaan Sekolah Rakyat sejatinya menegaskan bahwa kebijakan strategis pemerintah berada di jalur yang tepat dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen tinggi pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat adalah investasi wujud nyata kehadiran negara untuk menghapus jurang ketimpangan sosial. Pengalokasian APBN ini diproyeksikan sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang objektif dan berbasis data, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar menyasar masyarakat di lapisan bawah. Langkah cepat pemerintah ini memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan derajat sosial keluarga penerima manfaat. …

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi

By Kata IndonesiaAugust 10, 20260

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan…

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi 

By Kata IndonesiaAugust 10, 20260

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara. Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul. Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.